Malaysia Luncurkan Program Pendidikan untuk Gaza

Pemerintah Malaysia telah meluncurkan sebuah inisiatif untuk mendukung pendidikan di Jalur Gaza dalam bentuk sebuah kerjasama dan dukungan Malaysia terhadap warga Palestina yang diblokade oleh Israel, demikian dilansir Al-Jazeera.net (22/1).

Inisiatif tersebut dikeluarkan oleh Departeman Pendidikan Tinggi Malaysia dengan mitranya yang ada di Gaza dengan nama “inisiatif kerjasama lintas batas.”

Bentuk pertama dari inisiatif ini adalah kerjasama antara Departemen Pendidikan Tinggi di Gaza dengan Universitas Sains Malaysia yang berbasis di Penang.

Wakil Direktur Jenderal Hubungan Internasional dan Humas Departemen Pendidikan Tinggi di Gaza, Ahmad Ayesh an-Najjar mengatakan bahwa dukungan Malaysia pada sektor pendidikan ini adalah sebagai bentuk peningkatan ketahanan dalam menghadapi arogansi penjajahan Zionis.

Melalui video conference, ia juga mengatakan bahwa program ini adalah cara baru untuk memecahkan blokade Israel terhadap Jalur Gaza.

Sementara itu Wakil Departemen Pendidikan dan Perguruan Tinggi Malaysia, Dr. Saifuddin Abdullah juga menekankan dukungan pemerintah dan masyarakat Malaysia terhadap rakyat Palestina, serta menyatakan kesediannya untuk bekerjasama di segala bidang pendidikan untuk membangun kembali proses pendidikan di Palestina.

Prof. Zulkifli Abdul Razak, Wakil Rektor Universitas Sains Malaysia juga melihat bahwa universitasnya dapat membuat banyak bentuk pelayanan pendidikan di Jalur Gaza.

APBN 2011 Dinilai tidak Pro Rakyat

Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2011 dinilai tidak pro rakyat. Pemerintah dituding lebih gemar menghabiskan uang negara untuk kepentingan birokrasi, ketimbang untuk pos-pos yang lebih berorientasi kepada kepentingan publik seperti kesehatan dan jaminan sosial.

Hal tersebut dinyatakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi APBN Kesejahteraan dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Ahad (23/1). Salah satu anggota koalisi dari Fitra, Yuna Farhan, menjelaskan terjadi penurunan anggaran untuk dua pos tesebut dari APBN 2010 ke APBN 2011. “Padahal, APBN adalah indikator untuk melihat seberapa jauh rezim berpihak kepada rakyat,” ujar Yuna.

Yuna menjelaskan terdapat pengurangan anggaran kesehatan senilai Rp 6,1 Triliun ketimbang APBN tahun lalu. Sehingga, ungkapnya, pemerintah hanya mengalokasikan sekitar 2 persen dari APBN untuk kesehatan. Padahal, Yuna menjelaskan berdasarkan Undang-Undang, pemerintah harus mengalokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji.

Yuna pun mempermasalahkan soal anggaran untuk jaminan sosial. Menurutnya, tidak satu pun anggaran 2011 yang dialokasikan dengan jelas untuk mengembangkan sistem jaminan sosial secara menyeluruh. Yuna menyebutkan pemerintah hanya mengalokasikan anggaran bantuan sosial yang justru menurun hingga Rp 8 Triliun ketimbang pada APBN 2010.

Penurunan tersebut, ujarnya, juga terjadi pada subsidi senilai Rp 8 Triliun. Sementara dua pos tersebut diabaikan, Yuna menilai justru pemerintah menaikkan biaya perjalanan senilai Rp 4,9 Triliun. Setiap pejabat, ujarnya, mendapat jatah 2000 Dollar untuk plesiran ke luar negeri. “Ini bertentangan dengan instruksi presiden tentang efisiensi,”jelasnya.

Yuna pun menjelaskan terdapat kenaikan belanja pegawai berupa gaji dan sebagainya senilai Rp 4,9 Triliun. Untuk itu, perwakilan koalisi lainnya, dari Indonesian Human Rights Committee for Sosial Justice, Gunawan, mengaku sedang menggugat Undang-Undang APBN-Perubahan 2010. “Kami sedang mengajukan yudisial review,”tegasnya.

Praktisi hukum ini menjelaskan uji materi terhadap undang-undang tersebut sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi sejak Agustus 2010 lalu. Meski demikian, Gunawan mengaku belum ada kejelasan dari MK terhadap uji materi tersebut. Oleh karena itu, ia menuding MK telah membiarkan terjadinya pelanggaran konstitusi pada APBN tersebut. “MK harus menjelaskan posisi uji materi atas UU APBN-P 2010 kepada pemohon dan publik secara luas,”tegasnya.

Yuna pun mengimbau agar MK juga memberi batas waktu untuk pembahasan uji materi pada Undang-Undang APBN. Pasalnya, ungkap Yuna, selama ini  tidak ada pembatasan waktu bagi MK untuk melakukan uji materi terhadap Undang-Undang. Padahal, Yuna menganggap APBN perlu diberikan tenggat waktu pembahasan agar APBN tidak cair terlebih dahulu sebelum putusan uji materi tersebut.

Monumen Nasional Bela Negara Segera Dibangun di Halaban

Monumen Nasional (Monas) Bela Negara Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) akan segera dibangun di Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota. Kecamatan tersebut terpilih karena daerah tersebut menjadi tempat pertama kali dibentuknya Kabinet PDRI.

Dikatakan Bupati Limapuluh Kota, Alis Marajo, bahwa terpilihnya daerah tersebut sudah kesepakatan Tim Pembangunan Monas Bela Negara beberapa waktu lalu di Jakarta. Untuk lokasi pembangunan awalnya ada dua alternatif tempat. Pertama di daerah Lareh Sago
Halaban, sedangkan yang kedua di Gunuang Omeh, Koto Tinggi.

“Namun berdasarkan kesepakatan tim, Monas Bela Negara akan didirikan di Lareh Sago Halaban. Karena tempat tersebut merupakan daerah pertama kalinya kabinet PDRI dibentuk oleh Syafrudin Prawira Negara. Karena pada 1948 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berpusat di Yogyakarta kala itu, jatuh ke tangan Belanda,” ujar Alis usai napak tilas jejak PDRI serta meninjau lokasi pembangunan Monas Bela Negara di Lareh Sago Halaban dan Gunuang Omeh, Koto Tinggi.

Selain itu, Alis juga mengatakan bahwa pembangunan tersebut merupakan bentuk historis PDRI pernah berdiri di Sumatera Barat. Monas Bela Negara tersebut merupakan bentuk pengakuan secara Nasional bahwa PDRI pernah menyelamatkan NKRI dari kejatuhan, saat agresi Belanda di tahun 1948. Sehingga berdirinya PDRI pada 19 Desember 1948 diperingati sebagai Hari Bela Negara sesuai Kepres. RI No. 28 Th. 2006.

Dalam kesempatan itu pun, Alis mengaku bahwa pergerakan PDRI memang dilakukan secara mobile atau berpindah-pindah. Maka Tugu Peringatan PDRI juga didirikan di Bidar Alam, Kabupaten Solok Selatan dan Kota Bukittinggi. Sebab dua daerah itu sempat menjadi tempat pergerakan pejuang PDRI. Sebelumnya, di Gunuang Omeh, Koto Tinggi, pun telah berdiri tegak Tugu Perjuangan PDRI di dekat Kantor PDRI.

Tangki Minyak Medco di Riau Meledak

Satu unit tanki yang berisi minyak mentah milik PT Medco Energi Internasional di Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau, Sabtu (22/1) lalu meledak. Ledakan diduga akibat kelalaian pekerja.

Peristiwa yang merugikan penerimaan negara itu dialami Tanki I Pertamina berkapasitas 10.000 barel yang disewa Medco di Ukui, sekitar pukul 11.30 WIB. Namun, ledakan tersebut tidak menimbulkan koban jiwa.

“Meski tangki itu terbakar, tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja itu,” ujar Kapolres Pelalawan, AKBP Ari Rachman Nafarin, melalui sambungan telepon kepada Antara di Pekanbaru.

Dia menjelaskan, dugaan sementara yang menyebabkan tanki itu meledak dan kemudian terbakar berasal dari api las listrik dari aktifitas pekerja yang melakukan tugas di sekitar lokasi kejadian. Seorang pekerja, Maniso (45), beberapa saat sebelum insiden itu, berada di lokasi dan sedang mengelas pipa minyak yang terhubung ke tanki yang terbakar itu.

Akibat peristiwa itu, tangki minyak mentah tersebut sempat megeluarkan kepulan asap hitam ke udara sembelum kemudian api bisa dipadamkan setelah sempat membakar selama lebih dari satu jam. Untuk mengembangkan penyidikan, petugas kepolisian setempat kemudian melakukan cek ke tempat kejadian perkara, meminta keterangan dari para saksi, mengamankan barang bukti dan memasang garis pembatas.

“Terbakarnya tanki itu murni kecelakaan di lingkungan kerja, dan tidak ada yang kita tahan karena peristiwa itu tidak menimbulkan korban ataupun menganggu ketertiban warga sekitar,” jelas Kapolres.

Pihak perusahaan PT Medco Energi Internasional, atau BPMIGAS Sumbagut selaku pengawas operasi di sektor hulu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hingga kini belum mengeluarkan keterangan resmi.