Revolusi Mesir, Apa Pengaruhnya Bagi Masa Depan Palestina?

Ketegangan politik di Mesir ibarat gempa dahsyat yang getarannya mengguncang dunia Arab. Seluruh perhatian dunia menuju ke Negeri Piramid dengan tanda tanya besar akan seperti apa akhir revolusi berdarah itu.

Ali Abunimah, pendiri dan penulis di situs Electronic Intifada menyatakan bahwa krisis politik di Mesir akan memberikan dampak dramatis bagi negara-negara di kawasan Timur Tengah, termasuk bagi masa depan Palestina.

Sejauh mana revolusi berdarah akan berpengaruh pada nasib Palestina nantinya, Abunimah dalam analisanya mengungkapkan, jika rezim Mubarak tumbang dan penggantinya adalah tokoh yang tidak terlalu terikat pada Israel dan AS, maka itu artinya kekalahan besar buat Israel.

Abunimah mengutip pernyataan pengamat politik Aluf Benn pada surat kabar Israel Haaretz yang mengatakan, “Melemahnya kekuatan Presiden Mesir Husni Mubarak membuat pemerintah Israel tertekan. Tanpa Mubarak, Israel bisa dikatakan hampir tidak punya teman di Timur Tengah. Tahu lalu, Israel harus menyaksikan aliansinya dengan Turki sudah hancur.”

Benn mengatakan, Israel tinggal berharap pada dua aliansi strategisnya yaitu Yordania dan Otorita Palestina. Namun menurut Abunimah, Benn lupa bahwa kedua aliansi Israel itu juga tidak terlalu kebal dengan kemungkinan munculnya kekuatan rakyat anti-pemerintah seperti yang terjadi di Mesir.

Dari “Dokumen Palestina” yang dibocorkan stasiun televisi Al-Jazeera belum lama ini, tulis Abunimah, jelas terlihat keterlibatan tiga kekuatan; AS, Israel dan Mesir dalam menentukan kebijakan terhadap persoalan Palestina, termasuk peran besar Mesir dalam blokade di Gaza.

“Jika rezim Mubarak berakhir, AS akan kehilangan pengaruhnya yang besar terhadap situasi di Palestina, dan Presiden Otorita Palestina Mahmud Abbas akan kehilangan sekutu utamanya dalam melawan Hamas,” tulis Abunimah.

Setelah terpojok oleh bocornya “Dokumen Palestina”, posisi Otorita Palestina akan makin melemah jika juga harus kehilangan sekutunya di Mesir. Otorita Palestina pimpinan Mahmud Abbas akah kehilangan kredbilitasnya jika ingin melanjutkan proses perdamauan, bahkan dukungan AS dan Eropa yang selama ini memperkuat aparat keamanan Abbas yang represif, secara politis tidak tidak akan mampu bertahan. Jika situasinya seperti ini, kelompok Hamaslah yang diuntungkan, meski kemungkinan tidak dalam jangka panjang.

Lebih lanjut Abunimah menyatakan, rezim Tunisia dan Mesir bersikap keras kepala karena merasa bahwa posisi mereka cukup kuat, memiliki kemampuan untuk meneror dan mengkooptasi rakyatnya. Faktanya, perlahan tapi pasti, rezim di Tunisia berhasil ditumbangkan, dan dengan cepat rezim di Mesir bahkan mungkin di Yaman juga akan mengalami nasib serupa. Kenyataan ini menjadi pesan bagi rakyat Palestina bahwa, baik Israel maupun Otorita Palestina tidak sekuat seperti yang tampak di permukaan. Israel bahkan sudah terbukti mengalami kegagalan besar dalam upaya mengalahkan Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza.

Selain, tulis Abunimah, sudah menjadi rahasia umum bahwa tanpa pendudukan Israel di Tepi Barat dan pemblokadeannya di Gaza, dengan bantuan rezim Mubarak, Otorita Palestina sejak lama sebenarnya sudah tumbang. Tapi atas Otorita Palestina menggunakan alasan proses perdamaian untuk mendapatkan dukungan AS, Uni Eropa, Israel dan pemimpin-pemimpin Arab untuk melanggengkan kekuasaannya di Palestina.

Apa yang terjadi di Mesir menunjukkan bahwa bukan kekuatan militer, tapi kekuatan rakyat dan aksi-aksi protes massa yang mampu membawa perubahan. Saat ini, rakyat Palestina meliputi hampir setengah populasi dalam sejarah Palestina, yang tersebar di Israel, Tepi Barat dan Jalur Gaza. Jika mereka bangkit secara serentak untuk menuntut persamaan hak, apa yang bisa dilakukan Israel untuk menghentikan mereka? Selama ini, tindakan brutal Israel dan kekuatan militernya terbukti tidak pernah bisa menghentikan aksi-aksi unjuk rasa anti-Israel di desa-desa Palestina di Tepi Barat.

Israel, kata Abunimah, tidak akan berani melakukan kebrutalan jika rakyat Palestina bangkit seperti rakyat Mesir. Israel lebih takut melihat dukungan dunia internasional terhadap revolusi di Mesir, dibandingkan dengan ancaman militer dari luar. Melihat perubahan kekuatan rakyat dan sikap mereka terhadap pemerintahannya, negara-negara Arab lainnya juga tidak bisa tetap diam atau terus terlibat dalam penjajahan Israel di tanah Palestina yang sudah berlangsung selama puluhan tahun.

Indikasi itu sudah terlihat di Yordania. Sebagai solidaritas atas gerakan rakyat Mesir, ribuan orang yang turun ke jalan dari kalangan Islamis dan oposisi sayap kiri menggelar aksi damai yang antara lain menuntut mundurnya Perdana Menteri Samir Al-Rifai, perbaikan ekonomi dan pembatalan kesepakatan damai dengan Israel.

Satu hal yang pasti bisa dilihat hari ini, apapun yang terjadi di kawasan, suara rakyat tidak bisa diabaikan lebih lama lagi. Pemerintah negara-negara Arab yang responsif terhadap tuntutan rakyatnya sudah saatnya mengkaji ulang hubungan mereka dengan Israel dan AS.

Waspada! Cacingan Membuat Kecerdasan Anak Turun

Pakar Kesehatan Anak Universitas Indonesia, Saleha Sungkar, mengatakan, penyakit cacingan yang biasa ditemui di wilayah tropis termasuk Indonesia, ternyata mampu menurunkan kualitas kecerdasan otak jika tidak segera ditangani dengan serius.

“Ancaman penyakit cacingan pada generasi penerus perlu ditangani secara serius, konsisten dan berkesinambungan sebab cacingan menyebabkan anak kekurangan gizi, anemia dan kecerdasan mereka menurun,” kata Saleha di Jakarta, Senin.

Menurut Saleha di wilayah tropis seperti Indonesia cacing usus yang sering ditemukan adalah cacing gelang (Ascaris Lumbricoides), cacing cambuk (Trichuris Trichiuria) serta cacing tambang (Necator Americanus dan Ancylostoma Duodenale).

“Cacing menyebabkan diare, menyerap gizi, vitamin, serta darah si anak dan dapat menimbulkan pendarahan usus sehingga anak akan mengalami hambatan perkembangan fisik dan kecerdasan,” kata Saleha.

Oleh karena itu, menurut dia, pengendalian cacing merupakan strategi paling efektif untuk meningkatkan kualitas SDM di negara-negara berkembang seperti Indonesia dengan memulai meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit tersebut.

Harimau Keluar Hutan, Ternak Warga Habis Diterkam

Seekor Harimau Sumatera memangsa dua ekor ternak milik warga Kampung Lua Timbalun Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat.

Pemilik ternak Eseh, mengatakan, pada Ahad (30/1) sekitar pukul 24.00 WIB sedang tertidur pulas di dalam rumah, namun tiba-tiba mendengar suara harimau berada dekat kandang sapi dan kambing.

“Ada suara harimau tersebut namun takut keluar rumah untuk melihat apa gerangan yang terjadi,” ujarnya.

Menurutnya, setelah tidak lagi mendengar suara harimau tersebut ia pergi ke kandang memeriksa ternaknya, namun sapi dan kambing yang berada di dalam kandang sudah tidak terlihat lagi.

“Tidak berapa jauh dari lokasi kandang ternak, saya melihat bangkai sapi namun kepala sudah terpisah dari badan,” katanya.

Dia menambahkan, selain ternaknya diterkam harimau Sumatera, ternak milik warga sekitar juga diterkam harimau.

Warga setempat merasa cemas, harimau Sumatera sudah mulai masuk ke perkampung penduduk. “Merasa takut kejadian sama terulang kembali, warga melaporkan kejadian itu ke RT setempat kemudian ke Kantor Camat Bungus,” katanya.

Hal sama juga dialami Safri, melihat saat harimau Sumatera sedang menerkam ternak sapi miliknya yang berada di dalam kandang.

“Saat itu saya mendengar suara anjing di belakang rumah, merasa curiga kemudian langsung kebelakang ternyata seekor harimau besar sedang menerkam induk sapi dalam kandang,” kata Safri.

Camat Bungus, Frengki, mengatakan telah mendapat laporan dari warga ada ternak diterkam harimau Sumatera. “Keberadaan harimau yang sering masuk keperkampungan itu telah mencemaskan warga,” katanya.

Menurutnya, harimau tersebut sering masuk ke perkampungan sejak dua bulan yang lalu. Bahkan sudah ada lima ekor Sapi dan 15 Kambing milik warga yang dimangsa.

KPK Masuk Perangkap Mafia?

Pekan lalu, publik hampir saja mendapat semangat baru pengusutan kasus Gayus ketika Ketua KPK, Busyro Muqoddas, menyatakan akan mengambil alih kasus yang belum ditangani Polri. Kasus yang dimaksud adalah adanya dugaan mafia pajak di 151 perusahaan yang ditangani Gayus sehingga menghasilkan dana 100 milyar lebih.

Beberapa hari setelah Busyro menyatakan itu di kantor KPK, Polri pun memberikan reaksi. Melalui Kabareskrim, Komjen Pol Ito Sumardi, Polri menyatakan akan berkerja sama dengan KPK dan Ditjen Pajak untuk mengusut kasus perusahaan yang ditangani Gayus. Bersama dengan Ditjen Pajak yang baru, Kabareskrim menyatakan itu di kantor Ditjen Pajak.

Cuma bedanya dengan Busyro yang seolah akan mengambil alih seluruh penanganan penyelidikan, Polri langsung membagi-bagi jatah tugas. Urusan dugaan mafia pajak ditangani Ditjen Pajak, Pencucian uang oleh Polri, dan korupsi oleh KPK.

Hanya saja, publik tidak bisa menangkap dengan jelas, apakah ini memang sudah kesepakatan tiga instansi tersebut, atau klaim sepihak dari Polri. Selain itu, publik pun tidak melihat adanya koordinasi antara Polri dengan KPK. Pemandangan ini seolah memperlihatkan adanya ‘penjegalan’ terhadap langkah maju KPK melalui modus bagi-bagi tugas tersebut. Khususnya apa yang disampaikan Busyro untuk mengambil alih lanjutan kasus Gayus, walaupun tidak didampingi ketua-ketua KPK yang lain.

Jebakan Perang KPK DPR
Di luar dugaan banyak pihak, di saat KPK mulai mendapat dukungan luar biasa dari publik untuk maju mengambil alih kasus Gayus, terjadi penangkapan 19 anggota DPR oleh KPK. Kasusnya merupakan kasus lama, dugaan suap pemilihan Miranda Gultom sebagai pejabat BI, yang melibatkan anggota DPR periode 1999-2004.

Kasus ini sejak awal diangkat ke publik, mengundang begitu banyak kontroversi. Pertama, kasus ini mencuat setelah lebih dari lima tahun berlalu dan baru muncul ketika skandal Bank Century mulai memojokkan pihak pemerintah. Kedua, rawan memunculkan rasa ketidakadilan antar mereka yang diduga terlibat. Antara lain, KPK belum berhasil memeriksa pihak yang diduga menyuap, yakni Nunun Nurbaiti yang hingga kini masih di Singapura. Ketiga, tokoh yang juga tidak kalah sentral dalam kasus ini, Miranda Gultom, masih bisa keluyuran.

Dari nilai kontroversi itu dan belum meratanya penanganan pihak-pihak yang mesti diperiksa, langkah KPK yang tiba-tiba ini tentu sangat mengundang tanda tanya. Terlebih ketika KPK akan bergerak mengambil alih kasus Gayus yang tentu membutuhkan energi ekstra.

Selain itu, langkah KPK ini tentu akan mendapat perlawanan dari pihak-pihak yang ‘dikorbankan’. Dalam hal ini partai-partai yang anggotanya tertangkap: PDIP, Golkar, dan PPP. Padahal, melawan jaringan mafia Gayus saja, KPK belum tentu akan berhasil, ditambah lagi dengan pernyataan ‘perang’ terhadap kekuatan-kekuatan besar di parlemen.

Pertanyaannya, apakah ini memang langkah prioritas KPK di tengah sorotan publik terhadap lambannya kasus mafia pajak dan hukum kasus Gayus? Apakah ini menjadi pertanda kalau KPK minus Busyro, sudah menjadi ‘alat’ pemerintah?

Perlawanan dari Parlemen
Inilah yang akhirnya tidak diinginkan banyak pihak terhadap nasib KPK. Alih-alih KPK bersinergi dengan DPR dan masyarakat mengungkap mafia kasus Gayus, justru akhirnya sibuk menghadapi perang baru oleh musuh yang mestinya menjadi mitra.

Pada rapat kerja dengan komisi III kemarin, status deponering dua pimpinan KPK, Bibit Chandra tiba-tiba digugat. Mereka mempersoalkan etis tidaknya dua pimpinan yang tersangkut kasus hukum ini berada di raker tersebut.

Tidak tanggung-tanggung, dari 29 anggota Komisi III yang hadir, 24 di antaranya menolak kehadiran Bibit Chandra. Hanya tiga fraksi yang tidak mempersoalkan. Mereka adalah fraksi Demokrat, PAN, dan PKB.

Rapat kerja yang sedianya membahas isu mafia kasus Gayus pun akhirnya terhenti setelah perdebatan panjang antar anggota komisi III. Lagi-lagi, langkah KPK terganjal dengan manuver yang boleh jadi bisa ditunda.

Jebakan mafia pajak dan hukum?
Apa yang dialami KPK saat ini, memperlihatkan kepada publik bahwa jaringan mafia pajak dan hukum di negeri ini bukan lagi persoalan satu dua institusi. Tapi, sudah merasuk ke berbagai lembaga penegak hukum. Termasuk mungkin di KPK.

Dengan manuver ’aneh’ menangkap sejumlah anggota DPR yang sebenarnya mungkin bisa ditunda, justru KPK menghadapi perang baru. Gugatan komisi III terhadap status Bibit Chandra, mau tidak mau, akan sangat menghambat kalau tidak dikatakan menghentikan langkah maju KPK mengambil kasus mafia Gayus.

Jika ini yang terjadi, tidak tertutup kemungkinan, pertarungan akan terjadi di luar ring. Dengan kata lain, kebobrokan dan ketidakberdayaan institusi negara dari kasus mafia Gayus yang sudah terang benderang ini akan mengundang pemain-pemain baru.

Pemain baru bisa siapa saja: LSM, tokoh publik, mahasiswa, bahkan mungkin purnawirawan TNI. Kalau ini yang akhirnya terjadi, pertarungan akan menjadi sangat liar, dan arah pukulan tentu mengarah ke target yang lebih ’besar’.