Ini Dia Profil Ikhwanul Muslimin yang Dituding sebagai Dalang Demo Mesir

Ikhwanul Muslimin, atau al-Ikhwan al-Muslimun, Mesir adalah organisasi tertua dan terbesar Islam. Didirikan oleh Hassan al-Banna pada tahun 1920, kelompok ini telah mempengaruhi gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia dengan modelnya aktivisme politik yang dikombinasikan dengan kegiatan amal Islam.

Gerakan ini awalnya ditujukan hanya untuk menyebarkan moral Islam dan perbuatan baik, tetapi kemudian terlibat dalam politik, khususnya berjuang untuk menyingkirkan  kontrol kolonial Inggris di Mesir dan membersihkan semua pengaruh Barat.

Hari ini, meskipun secara resmi dilarang dan tunduk pada represi, Ikhwanul Muslimin memimpin oposisi publik terhadap Partai Demokratik Nasional yang berkuasa pimpinan Presiden Hosni Mubarak, yang telah berkuasa sejak tahun 1981.

Ikhwanul Muslimin mengatakan bahwa mereka mendukung prinsip-prinsip demokratis. Slogan mereka yang paling terkenal, digunakan di seluruh dunia, adalah: “Islam adalah solusi”.

Setelah Al Banna meluncurkan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1928, cabang dibentuk di seluruh negeri. Masjid, sekolah, dan klub olahraga menjadi tempat menyemai kader baru dan keanggotaannya tumbuh dengan cepat.

Pada akhir 1940-an, grup ini diyakini memiliki sebanyak dua juta pengikut di Mesir. Dan pada periode yang sama ide-ide yang telah menyebar di seluruh dunia Arab.

Al Banna juga menciptakan sayap paramiliter, Special Apparatus, yang bergabung dengan perang melawan pemerintahan Inggris.

Pemerintah Mesir membubarkan kelompok tersebut pada tahun 1948-an karena dianggap menyerang kepentingan Inggris dan Yahudi. Segera setelah itu, kelompok itu dituduh membunuh Perdana Menteri Mahmoud al-Nuqrashi.

Al Banna mengecam pembunuhan itu, namun ia kemudian ditembak mati oleh pria bersenjata tak dikenal – diyakini  anggota pasukan keamanan. Pada tahun 1952, pemerintahan kolonial pun berakhir setelah kudeta militer  dipimpin oleh sekelompok perwira muda yang menyebut diri mereka Free Officers.

Ikhwanul Muslimin memainkan peran pendukung – Anwar al-Sadat, yang menjadi presiden pada tahun 1970 dan anggota  Free Officers punya hubungan dengan kelompok ini – dan awalnya bekerjasama dengan pemerintah baru. Tetapi hubungan segera memburuk.

Selama 1980-an Ikhwanul Muslimin berusaha untuk bergabung kembali dengan arus utama politik. Pendukung mereka bentrok dengan polisi anti huru-hara di Mesir (2008) dan Ikhwanul Muslim secara resmi kembali dilarang dan tunduk pada represi.

Berturut-turut kelompok ini membentuk aliansi dengan partai Wafd pada tahun 1984, dan dengan Buruh dan partai Liberal pada tahun 1987, menjadi kekuatan oposisi utama di Mesir. Pada tahun 2000, Ikhwan memenangkan 17 kursi di Majelis Rakyat.

Lima tahun kemudian, kelompok ini mencapai hasil pemilu yang terbaik untuk saat ini, dengan calon independen bersekutu untuk itu memenangkan 20 persen kursi.

Hasilnya mengejutkan Presiden Mubarak. Pemerintah kemudian meluncurkan tindakan keras pada Ikhwanul Muslimin, menahan ratusan anggota, dan melembagakan sejumlah hukum “reformasi” untuk melawan kebangkitan mereka.

Konstitusi itu ditulis ulang untuk menetapkan bahwa “praktik politik atau partai politik tidak akan didasarkan pada latar belakang agama atau yayasan”; calon independen dilarang mencalonkan diri sebagai presiden, dan undang-undang anti-terorisme diperkenalkan yang memberikan pasukan keamanan kekuasaan untuk menahan tersangka dan membatasi pertemuan publik.

Partai Demokratik Nasional (NDP) juga bekerja keras untuk mengurangi kemungkinan kemenangan oposisi lebih lanjut dalam pemilu  parlemen November lalu.

Represi yang terus-menerus terhadap oposisi adalah salah satu pemicu utama untuk protes massa anti-pemerintah oleh ribuan orang Mesir kali ini. Kantor partai berkuasa habis dibakar.

Ikhwanul Muslimin disalahkan untuk mengobarkan kerusuhan kali ini, tetapi  wakil kelompok ini, Mahmoud Izzat, bersikeras bahwa unjuk rasa akbar kali ini adalah murni lahir dari ketidakpuasan rakyat.

Polri Siap Proses Kasus Koin Untuk Presiden

Mabes Polri siap memproses kasus penggalangan koin untuk presiden oleh sejumlah

anggota DPR yang rencananya akan dilaporkan Partai Demokrat (PD). “Polri selalu siap, siapa

pun yang mau melapor Polri siap,” ujar Kadivhumas Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam di

Mabes Polri, Rabu (2/2/2011). Menurutnya melaporkan suatu tindak pelanggaran hukum yang

dialami merupakan hak setiap warga negara. Polri akan selalu siap menindaklanjuti laporan

yang datang dari masyarakat. “Iya semua orang kan sama kedudukannya di depan hukum,” tutup

Jendral bintang dua tersebut.

Seperti diberitakan, munculnya gerakan-gerakan koin untuk presiden yang digagas sejumlah

kalangan yang disinyalir membuat hati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersinggung.

Menurut Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha Presiden SBY tidak pernah menyampaikan

rasa tersinggungnya atas penggalangan koin untuk Presiden. Namun aksi yang dimotori oknum

legislator tersebut jelas menghina kehormatan lembaga kepresidenan dan Kepala Negara selaku

simbol Negara. Julian menyampaikan hal ini pada saat ditemui di lingkungan Istana Negara

Selasa (1/2/2011)

Lebih lanjut Julian menyatakan, aksi Koin untuk Presiden patut disayangkan. Bila memang para

inisiator aksi bertujuan melakukan penghinaan terhadap simbol negara, maka sudah ada aturan

hukum yang mengaturnya untuk tindak lanjut yang patut dikenakan. Tidak bisa semua orang

melecehkan tanpa alasan dasar yang kuat. Negara ini adalah negara hukum dan semua harus bisa

dipertanggung jawabkan secara hukum. Demikian tutur Julian.

Perlu diketahui bahwa aksi Koin untuk Presiden merupakan sebuah aksi lanjutan atas aksi

serupa yang terjadi di dunia maya. Entah siapa yang memulai, kotak yan bertuliskan Koin

Untuk Presiden asyik mejeng di dekat ruang komisi Hukum. Bahkan tampak sejumlah anggota

komisi seperti Bambang Soesatyo, Desmond J Mahesa, dan Syarifuddin Suding ikut mnyumbang

koin. Namun koin yang rencananya akan ‘disumbangkan’ untuk Presiden tersebut bukan dirogoh

dari kantong anggota dewan melainkan disediakan staf.

Aksi koin tersebut sebenarnya adalah jawaban atas curahan hati Presiden mengenai gajinya

yang tak kunjung naik selama tujuh tahun pada saat Rapim TNI tahun 2011 di Jakarta. Tak

pelak curhatan orang nomor satu di Indonesia ini mendapat reaksi banyak pihak, salah satunya

dari anggota DPR yang kemudian menggagas ide ini.

SURAT DARI MESIR 380 Mahasiswa Minang Masih Aman

Sampai saat ini mahasiswa/i asal Sumbar yang bergabung dengan KMM (Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau) yang berjumlah 380 orang masih dalam keadaaan aman dan belum merasakan efek dari prilaku anarkis demonstran.

Rasa aman ini dirasakan di Kairo dan di provinsi-provinsi selain Kairo. Sejauh ini masyarakat minang yang umumnya jauh dari lokasi-lokasi demo tidak ikut terlibat demonstrasi.

Ketua KMM Mesir Alnofiandri Dinar melalui email ke redaksi padangmedia.com menyebutkan, secara umum masyarakat Indonesia dan masyarakat Mesir memiliki hubungan baik, sehingganya sampai saat ini belum ada tindak anarkis.

Untuk logistik, barangkali memang sudah mulai langka atau bisa didapatkan tapi dengan harga mahal. Namun sebagian besar warga sudah siaga dengan logistik sebelum kondisi di Mesir semakin memburuk. Di sisi lain, KBRI Kairo juga sudah menjamin untuk mengupayakan dengan maksimal untuk pemenuhan logistik warga, jikalau memang sangat mendesak.

Selasa (2/1) warga minang yang sudah dievakuasi sebanyak 26 dewasa dan 19 orang balita. Untuk evakuasi kedua (Kamis, 2/3) WNI di Mesir diprioritaskan WNI perempuan dan anak-anak. Untuk mahasiswa yang laki-laki, masih menunggu perkembangan politik Mesir dan keputusan dari KBRI Kairo berkoordinasi dengan pemerintah RI di Jakarta.

Sampai malam kini Rabu (2/2), pihaknya sudah mengajukan data anggota KMM Mesir yang perempuan yang sudah beranak dan anak-anak mereka serta seluruh mahasiswi sebanyak 78 orang, dewasa 64 orang dan 14 orang anak-anak balita. Data ini masih akan diolah oleh Posko Pusat Evakuasi di Konsuler KBRI Kairo, setelah itu baru dipastikan untuk pemberangkatan.

Ia selaku ketua KMM Mesir tetap menginformasikan tentang kondisi masyarakat Minang di Mesir kepada gubernur dan DPRD Sumbar. Selain itu berbagai media di Sumbar juga telah menjalin komunikasi dengan KMM.