Misteri Valentine’s Day (1): Bermula dari Lupercalian Festival

Jelang pertengahan Februari ini, Eramuslim mencoba mengangkat peristiwa yang dirayakan hampir seluruh anak muda di dunia, yaitu hari kasih sayang yang lebih populer dikenal sebagai Valentine’s Day yang selalu jatuh pada tanggal 14 Februari.

Valentine’s Day dengan segala pernak-perniknya sesungguhnya tidak lepas dari arus utama Konspiratif yang hendak menghancurkan ketauhidan seperti yang diajarkan para penyampai Risallah sejak Adam a.s. hingga Muhammad SAW. Banyak sisi dari ‘hari istimewa’ tersebut yang belum banyak kita ketahui. Banyak yang menyangka, umat Islam dilarang mengikuti ritual tersebut semata-mata karena bersumber dari ritual kaum Nasrani. Ini salah besar. Gereja Katolik pun pernah mengeluarkan larangan umatnya untuk ikut-ikutan Valentine’s Day. Bahkan Katolik Ensiklopaedia menyatakan ritual Valentine’s Day berasal dari ritual pemujaan terhadap setan (The Satanic Ritual) dan paganisme.

Bukan itu saja, daya hancur Valentine’s Day juga dahsyat, terutama dari sisi akidah dan moral. Sasaran utama penghancuran ini tentu saja generasi muda.

Dalam bahasa Inggris, “Kasih Sayang” ditulis sebagai “Affection”, bukan “Love”. Ada perbedaan mendasar antara istilah Affection dengan Love. Yang pertama lebih dekat dengan perasaan atau curahan hati, bersifat kejiwaan yang halus dan indah, sedang yang kedua, “Love”, lebih dekat dengan tindakan yang mengarah kepada kegiatan atau aktivitas seksual. Mungkin sebab itu, hubungan seksual disebut sebagai “Making Love”.

Nah, terkait dengan pemahaman tersebut, Valentine’s Day sesungguhnya tidak tepat jika diartikan sebagai “Hari Kasih Sayang”. Karena peristiwa yang terjadi berabad tahun silam, yang kini diperingati sebagai Hari Valentine, berawal dari suatu peristiwa yang lebih tepat disebut sebagai pesta kemaksiatan (Making Love Party) ketimbang Pesta Kasih Sayang. Peristiwa tersebut merupakan suatu ritual bagi bangsa Pagan Roma yang dinamakan Lupercalian Festival.

Dalam kepercayaan Pagan Roma, bulan Februari dianggap sebagai bulan penuh “cinta” (Love, bukan affection) dan bulan kesuburan (baca: masa birahi atau syahwat). Lupercalian Atau Lupercus sendiri merupakan nama Dewa Kesuburan (Dewa Pertanian dan Gembala), yang dipercaya berwujud seorang lelaki perkasa dan berpakaian setengah telanjang dengan hanya menutupi tubuhnya dengan kulit kambing. Mitologi mengenai Lupercus terkait erat dengan kisah Remus dan Romulus yang tinggal di bukit Palatine dan diyakini kisahnya mengawali pembangunan Kota Roma.

Selain Roma, kepercayaan Pagan Yunani Kuno juga meyakini bulan Februari—tepatnya pertengahan Januari dan mencapai puncaknya pada pertengahan Februari—merupakan bulan Gamelion, yang dipersembahkan kepada perkawinan suci Dewa Zeus dan Hera. Baik kepercayaan Pagan Roma maupun Pagan Yunani, keduanya meyakini bahwa Februari merupakan bulan penuh gairah dan cinta (baca: syahwat).

LUPERCALIA FEST
Lupercalia Festival merupakan sebuah perayaan yang berlangsung pada tanggal 13 hingga 18 Februari, di mana pada tanggal 15 Februari mencapai puncaknya. Dua hari pertama (13-14 Februari), dipersembahkan untuk Dewi Cinta (Queen of Feverish Love) bernama Juno Februata. Pada tanggal 13-nya, di pagi hari, pendeta tertinggi pagan Roma menghimpun para pemuda dan pemudi untuk mendatangi kuil pemujaan. Mereka dipisah dalam dua barisan dan sama-sama menghadap altar utama. Semua nama perempuan muda ditulis dalam lembaran-lembaran kecil. Satu lembaran kecil hanya boleh berisi satu nama. Lembaran-lembaran yang berisi nama-nama perempuan muda itu lalu dimasukkan kedalam wadah mirip kendi besar, atau ada juga yang menyebutnya di masukan ke dalam wadah mirip botol besar.

Setelah itu, sang pendeta yang memimpin upacara mempersilakan para pemuda maju satu persatu untuk mengambil satu nama gadis yang telah berada di dalam wadah secara acak, hingga wadah tersebut kosong. Setiap nama gadis yang terambil, maka sang empunya nama harus menjadi kekasih pemuda yang mengambilnya dan berkewajiban melayani segala yang diinginkan sang pemuda tersebut selama setahun hingga Lupercalian Festival tahun depan.

Tanpa ikatan perkawinan, mereka bebas berbuat apa saja. Dan malam pertama di hari itu, malam menjelang 14 Februari hingga malam menjelang 15 Februari, di seluruh kota, para pasangan baru itu merayakan apa yang kini terlanjur disebut sebagai ‘Hari Kasih Sayang’. Suatu istilah yang benar-benar keliru dan lebih tepat disebut sebagai ‘Making Love Day’ alias Malam Kemaksiatan.

Pada tanggal 15 Februari, setelah sehari penuh para pasangan baru itu mengumbar syahwatnya, mereka secara berpasang-pasangan kembali mendatangi kuil pemujaan untuk memanjatkan doa kepada Dewa Lupercalia agar dilindungi dari gangguan serigala dan roh jahat. Dalam upacara ini, pendeta pagan Roma akan membawa dua ekor kambing dan seekor anjing yang kemudian disembelih diatas altar sebagai persembahan kepada Dewa Lupercalia atau Lupercus. Persembahan ini kemudian diikuti dengan ritual meminum anggur.

Setelah itu, para pemuda mengambil satu lembar kulit kambing yang telah tersedia dan berlari di jalan-jalan kota sambil diikuti oleh para gadis. Jalan-jalan kota Roma meriah oleh teriakan dan canda-tawa para muda-mudi, di mana yang perempuan berlomba-lomba mendapatkan sentuhan kulit kambing terbanyak dan yang pria berlomba-lomba menyentuh gadis sebanyak-banyaknya.

Para perempuan Romawi kuno di zaman itu sangat percaya bahwa kulit kambing yang dipersembahkan kepada Dewa Lupercus tersebut memiliki daya magis yang luar biasa, yang mampu membuat mereka bertambah subur, bertambah muda, dan bertambah cantik. Semakin banyak mereka bisa menyentuh kulit kambing tersebut maka mereka yakin akan bertambah cantik dan subur.

Upacara yang sangat dinanti-nantikan orang-orang muda di Roma ini menjadi salah satu perayaan favorit. Hal ini tidak aneh mengingat kehidupan masyarakat Pagan Roma memang sangat menuhankan keperkasaan (kejantanan), kecantikan, dan seks. Bahkan para Dewa dan Dewi—tuhan mereka—digambarkan sebagai sosok lelaki perkasa dan perempuan yang cantik nan menawan, dengan pakaian yang minim bahkan telanjang sama sekali. Bangsa Roma memang sangat memuja kesempurnaan raga. Banyak literatur menulis tentang tradisi Pagan Roma tersebut. Sampai sekarang, pusat-pusat kebugaran yang menjadi salah satu ‘tren orang modern’ disebut sebagai Gymnasium atau disingkat Gym saja, yang berasal dari istilah Roma yang mengacu pada tempat olah tubuh.

Tradisi pemujaan terhadap keperkasaan dan kecantikan ini, dan tentunya semuanya bermuara pada pendewaan terhadap syahwat, tidak menghilang saat Roma dijadikan pusat Gereja Barat oleh Kaisar Konstantin. Gereja malah melanggengkan ritual pesta syahwat ini dengan memberinya ‘bungkus kekristenan’ dengan mengganti nama-nama gadis dan para pemuda dengan nama-nama Paus atau Pastor atau orang-orang suci seperti Santo atau Saint (laki-laki) atau Santa (Perempuan). Mereka yang melakukan ini adalah Kaisar Konstantin sebagai Paus pertama dan Paus Gregory I. Bahkan pada tahun 496 M, Paus Gelasius I menjadikan Lupercalian Festival ini menjadi perayaan Gereja dengan memunculkan mitos tentang Santo Valentinus (Saint Valentine’s) yang dikatakan meninggal pada 14 Februari.

Inilah apa yang sekarang kita kenal sebagai ‘The Valentine’s Day’. Lupercalian Festival yang sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai ‘Making Love Day, merupakan asal-muasal peringatan ini. Oleh sejumlah pihak yang ingin mendapat keuntungan dari ritual tersebut dan eksesnya, momentum itu disebut sebagai ‘Hari Kasih Sayang’, sesuatu yang sangat jauh dan beda esensinya. (Selengkapnya Baca: Eramuslim Digest Edisi 5: The Dark Valentines, Ritual Setan yang Sekarang Dipuja)

Kasus Cikeusik Konspiratif, Mungkin?

Paling baru, kasus bentrok Cikeusik berlanjut penahanan terhadap 8 orang kyai di dari daerah pandeglang dan sekitarnya. Dari delapan kiai yang dikabarkan ditahan, baru tujuh orang yang telah diketahui identitasnya. Yakni, KH Endang, dari Kecamatan Binwangeun, Kebupaten Lebak; KH Munir dari Binwangeun; KH Kosim dari Binwangeun; KH Pe’i dari Kecamatan Cobaliung, Pandeglang; KH Muhammad dari Binawangeun; KH Tono dari Cibaliung, dan KH Babay dari Labuan. Sementara identitas seorang kiai lagi masih simpang siur.(Republika.co.id,10/2).Seolah penahanan ini menjadi pembenaran atas statemen Kapolri ; “Terkait kejadian yang di Temanggung memang ada aktor intelektual yang menggerakkan. Baik di Temanggung maupun di Cikeusik, kita menduga kejadian tersebut terjadi karena ada pihak yang menggerakkan,” kata Kapolri.(detik.com, 10/2) artinya bisa jadi 8 kyai yang ditahan di Polres Pandeglang dituduh sebagai dalang atau actor intelektual di balik bentrok fisik hari ahad yang lalu (6/2).

Akhirnya gelombang demonstrasi muncul dari kalangan para ulama dan kyai, mereka mendatangi Polres Pandeglang dan menuntut pembebasan. Di hari kamis (10/2) Koordinator Tim Pembela Muslim (TPM) Banten, Agus Setiawan, mengatakan negosiasi sejumlah ulama, yang diwakili KH Muhtadi dan KH Kurtubi dengan Kapolres Pandeglang, AKBP Alex Fauzi Rasyad, masih berlangsung. “Kapolres sudah melaporkan aspirasi kita ke Kapolda, Brigjen Agus Kusnadi. Dari kapolda diteruskan ke Kapolri, Jenderal Timur Pradopo,” kata Agus dalam orasinya pada Kamis (10/2).Dan para ulama berjanji akan terus menggelar aksi hingga para kyai dibebaskan. (republika.co.id,10/2)

Kita melihat tindakan aparat sangat gegabah dan beresiko, jika tidak melihat aspek persoalan secara holistic disamping tidak melupakan akar persoalan sebenarnya yang menjadi pemicu munculnya kontraksi social yang ada, sangat mungkin justru akan meningkatkan eskalasi konflik social lebih luas dan tanpa kendali.

Sementara yang pasti sebab utma pemicu keresahan dan ketidakpuasan masyarakat di daerah Cikeusik dan Pandeglang pada umumnya adalah eksistensi jemaat Ahmadiyah.Mereka paham karena Ahmadiyah adalah kelompok sesat dan menyesatkan, menodai keyakinan kaum muslim.Dan ketika ada fatwa MUI, bahkan pemerintah sudah mengeluarkan SKB (surat keputusan bersama) tiga menteri itu juga tidak di indahkan oleh jemaat Ahmadiyah.Justru mereka terus konsulidasi dan menjalankan keyakinannnya. Di sisi lain pihak penguasa juga tidak bersikap tegas dan jelas atas persoalan Ahamdiyah, inilah yang makin memicu keresahan ditengah masyarakat dan kecondongan main hakim sendiri.

Fakta yang tidak boleh diabaikan adalah sikap provokatif dari beberapa orang jemaat Ahmadiyah beberapa saat sebelum penyerangan oleh warga.Keberanian mereka mungkin dilatarbelakangi oleh doktrin teologi kebenaran versi Ahmadiyah, dan mereka tahu bahwa masalahnya juga telah menjadi isu yang diperhatikan oleh berbagai pihak Asing dan para komprador lokalnya. Wajar kalau kemudian energi keberanian jemaat Ahmadiyah makin tumbuh, plus optimisme melihat pemerintah tidak akan berani membubarkan mereka karena akan dianggap melanggar HAM. Dan perlakuan kasar atau tindakan fisik oleh masyarakat terhadap mereka masuk dalam pelanggaran pidana.Mereka bersembunyi dibalik lemahnya hukum dan perundang-undangan yang ada dan sikap hipokrit sebagian orang yang duduk di pemerintahan.

Akhirnya ketika pecah bentrok, umat Islam kembali menjadi tertuduh. Logika hukum memang mengharuskan ada pihak yang bertanggung jawab, artinya kalau kembali kepada tempat kejadian perkara (TKP) maka tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tentu sebuah pelanggaran jika main hakim sendiri. Karena dalam law enforcement (penegakkan hukum) itu ada pihak yang memiliki kewenangan, dalam hal ini adalah aparat penegak hukum.

Tapi persoalan mendasarnya justru yang perlu dijawab; kenapa masyarakat bertindak sendiri? Kalau kita perhatikan justru karena macetnya aspirasi umat dan pemerintah kurang peka mengapreasiasi keinginan umat Islam dalam kasus Ahamdiyah. Umat Islam merasa penguasa belum bisa menjamin rasa keadilan yang semestinya dalam kasus penodaan keyakinan mereka yang dilakukan oleh jemaat Ahmadiyah. Disamping jemaat Ahmadiyah sendiri tidak jarang bersikap arogan dan provokatif memancing kemarahan warga.

Kemungkinan konspirasi?

Kalau membaca apakah kasus Cikeusik adalah murni tidak ada campur tangan dan kepentingan luar? Sulit rasanya mengabaikan kejanggalan-kejanggalan dari fakta yang ada dilapangan.Dan jika kita mengkaji kronologi kejadiannya, ada beberapa hipotesa dan kemungkinan bisa saya ajukan; pertama, bentrok fisik itu murni antara jemaat ahmadiyah dan masyarakat yang masing-masing bersikukuh dengan cara dan pilihannya untuk menyelesaikan konflik lama ini.Tapi kemudian di blowup oleh kelompok liberal dengan dukungan media yang ada untuk kembali mempersoalkan kerukunan, toleransi, urgennya liberalism dalam kehidupan beragama, sampai pada tingkat kembali dilakukan proyek advokasi untuk membela eksistensi jemaat Ahmadiyah.

Kedua; bentrok fisik di desain oleh pihak ahmadiyah dan yang pro-Ahmadiyah sendiri, mendesain bahwa Ahmadiyah adalah pihak yang terdzalimi agar bisa melahirkan empati luas termasuk pihak asing.Caranya dengan melakukan provokasi, kehadiran orang luar ke Cikeusik melahirkan asumsi ini. Sikap dan pilihan mereka yang provokatif memungkinkan scenario ini. Dan jika apa yang mereka inginkan betul-betul terjadi maka ini bisa di dijadikan pijakan menekan penguasa untuk mengeliminasi ormas atau kelompok-kelompok yang dianggap radikal dan menjadi inspirator kekerasan.Ini sebuah pengorbanan untuk target yang lebih besar bagi mereka. Ketiga;bisa juga bentrok karena ada dari pihak masyarakat yang mengorganisir untuk menyelesaikan kasus Ahmadiyah di wilayah Cikeusik tapi tidak berfikir jauh bahwa ini bisa dijadikan sebagai entri point untuk kembali mengangkat kasus Ahmadiyah ke permukaan dengan target pembubaran Ahmadiyah.Pemicunya lebih karena “bisul Ahmadiyah” tidak kunjung tiba penyelesaian yang tegas dari pemerintah, artinya masyarakat dan tokoh-tokohnya kecewa.Dalam kontek ini bisa jadi kemudian para kyai sebagai pemimpin umat di Pandeglang dituduh dengan alasan menggerakkan, karena tuntutan asumsi intelijen bahwa bentrok terjadi karena ada actor intelektualnya. Keempat: tidak menutup kemungkinan pihak ketiga bermain, dengan memanfaatkan kemarahan dan kekecewaan warga terhadap jemaat Ahmadiyah plus sikap apriori dan arogansi jemaat Ahmadiyah.

Dua posisi antogonis ini disusupi dan di beri stimulant untuk berlaga, disamping memanfaatkan titik-titik kelemahan dan kekurangsigapan aparat di lapangan. Dan tergetnya bisa jadi untuk pengalihan isu, dari kasus bobrok dan carut marutnya aparat penegak hukum dalam kasus korupsi, rekening gendut perwira tinggi, markus, hingga masalah citra “Negara gagal” di bawah pemerintahan SBY. Atau target lain yang bisa didapatkan adalah pembubaran ormas yang dianggap meresahkan masyarakat dan perlunya segera revisi Undang-Undang keormasan dan implementasi proyek De-radikalisasi secara serius dengan melibatkan banyak pihak.Dari empat point diatas, waktu yang akan membuktikan kebenarannya.

Saat ini, justru saya melihat arus opini dan propaganda yang tidak proporsional. Aneh, kenapa kasus Cikeusik larinya ke opini pembubaran ormas? Kenapa lupa bahwa akar persoalannya adalah eksistensi Ahmadiyah itu sendiri dan sikap penguasa yang tidak tegas. Kenapa juga kesannya aparat dilapangan melakukan pembiaran, padahal tanda-tanda bentrokan juga sudah kehendus lebih dahulu.Dan akhirnya masalah ini mendapatkan perhatian dari pihak AS, HRW, Amnesty International, Komisi HAM Antar Pemerintah ASEAN (AICHR) dan LSM komprador berkoar kesana-kemari menyodok dan menyalahkan umat Islam wabil khusus ormas Islam tertentu, ada apa ini? Target dan tujuan ending dari kasus ini mengisaratkan adanya by design, konspirasi dan bukan murni accident.

Keuntungan bagi LSM liberal?

Kasus Cikeusik jelas-jelas menjadi “angin surga” kelompok pengusung Sepilis (Sekulerisme, Pluralisme dan Liberalisme). LSM komprador, mereka itu cuma cari duit recehan dari pihak Asing. Setiap ada kasus seperti ini, kesempatan membuat proposal dengan alasan mengadvokasi dan memperjuangkan HAM dalam berbagai aspek. Ini ironi dengan sikap mereka ketika bisu dan tuli terhadap kekerasan fisik sarat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara melalui aparat Densus88 dalam kasus “terorisme”.Demikian juga kekerasan-kekerasan simbolis yang terjadi akibat tuduhan gegabah dengan melabeli “teroris” kepada orang-orang yang mengusung penegakkan syariat dalam bingkai Negara.Saya Tanya; dimana mereka dalam kasus ini??

Pemerintah dengan pemimpin yang ambigu?

Sikap presiden selalu ambigu dalam banyak kasus. Saya dengar dia presiden yang taat asas dan prosedur,seharunya sekarang buktikan donk!. SKB sudah keluar, pelanggaran jemaat Ahmadiyah yang disampaikan MUI dan masyarakat seharusnya ada respond dan penyikapan yang semestinya. Payung hukum tentang penodaan agama juga ada (PNPS no.1 tahun 1965), kurang apa lagi? Kalau perlu presiden mengeluarkan Keppres pembubaran Ahmadiyah.Tapi belakangan malah mempersoalkan ormas yang dianggap meresahkan, apa maunya? Saya lihat presiden lebih condong memperhatikan “citra” dan pandangan “Asing” terhadap dirinya seraya mengabaikan rasa keadilan public dalam kasus penodaan keyakinan oleh Ahmadiyah terhadap mayoritas umat Islam Indonesia. Apalagi setelah AS mengkritisi, LSM internasional juga angkat bicara, sering kali umat Islam ini di dzalimi dinegerinya sendiri yang katanya menjunjung tinggi asas demokrasi dan HAM!

Dan saat ini Amerika juga ikut-ikutan menyikapi kasus dalam negeri Indonesia. Ini logis karena isu Ahmadiyah bisa menjadi pintu masuk intervensi dan menjaga kepentingan mereka. Karena isu ini masuk dalam ranah HAM, dan Indonesia sudah terjebak dalam logika HAM ala Amerika dan sekutunya.Sementara AS paling mudah melakukan intervensi politik dengan kedok HAM dan Demokrasi terhadap para penguasa negeri Islam yang gandrung untuk disebut sebagai pemimpin yang demokratis, moderat dan loyal kepada war on terrorism.

Solusi isu Ahmadiyah?

Saya hanya melihat jalan keluar yang paling “kompromistis” hanya satu pilihan; mereka rujuk ilal haq atau jika tetap tidak mau maka pemerintah wajib bubarkan Ahmadiyah dan perlu dinyatakan mereka adalah non-muslim dengan segala konsekuensi hukumnya.Jika tidak demikian; sama artinya pemerintah memelihara benih konflik, permusuhan dan disharmononisasi dalam kehidupan social politik. Kesabaran umat Islam ada batas toleransinya, dan itu harus dimengerti oleh semua pihak.Wallahu a’lam bisshowab

FPI Mau Menggulingkan Presiden SBY?

Di tengah-tengah keramaian di media massa, terkait dengan kasus Cikeusik, Padeglang, di mana tiga orang anggota Ahmadiyah mati, dan opini terus diarahkan kepada ormas FPI (Front Pembela Islam), yang dianggap ‘biang’ kekerasan. Presiden SBY sudah meminta kepada aparat untuk menindak tegas dan membubarkan FPI, yang dituduh melakukan kekerasan.

Menanggapi sikap pemerintah yang akan membubarkan FPI itu, Juru bicara FPI, Munarman, menegaskan pihaknya siap menggulingkan pemerintah Presiden SBY. Aksi penggulingan itu dilakukan jika SBY berupaya membubarkan FPI se bagai organisasi masyakarat. ”Kita akan menghimpun tenaga untuk mencegahnya, bahkan menggulingkan SBY”, ucap Munarman kemarin.

Selanjutnya, jika rencana pembubaran itu diteruskan FPI akan menjadikan Yudhoyono seperti Zine al Abidin Ben Ali, Presiden Tunisia yang terguling. “Indonesia akan seperti Mesir”, tambahnya.

Presiden Yudhoyono mengeluarkan kecamannya di Kupang terhadap organisasi masyarakat yang melakkan kekerasan.

Pernyataan SBY itu terkait dengan peristiwa yang terjadi di Cikeusik, Padeglang,dan peristiwa yang terjadi di Temanggung. “Jika perlu dibubarkan dan dicarikan alasannya yang sesuai hukum dan demokrasi”, ujar SBY.

Dibagian lain, Komisi HAM, mencium adanya rekayasa aksi yang diikuti 1.500 orang (versi Polri), yang menewaskan tiga orang anggota Ahmadiyah. “Kasus ini luar biasa. Kami menduga kuat ada rekayasa”, ujar Ridha Saleh, Komisioner Mediasi Komnas HAM. Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti, menyampaikan bahwa rekayasa kasus Cikeusik oleh massa yang menggunakna pita biru bukan tanpa tujuan. “Untuk mengalihkan isu vertikal caranya dengan menciptakan konflik horizontal”, ujar Haris Rusli Moty.

Lebih lanjut, ada kemiripan motif kasus kekerasan agama di Cikeusik dan Temanggung dengan kasus konflik Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan B eragama dan Berkeyakinan (AKKBB) dengan sebuah ormas di Monas, pada 1 Juni 2008 lalu.

Kasus Monas untuk mengubur gerakan yang menggugat kenaikan BBM. “Kekerasan agama di Cikeusik dan Temanggung bisa saja mengubur isu kebohongan yang diangkat oleh para tokoh agama”, ujarnya.

Mereka Lakukan Kebohongan Publik

Merk susu formula yang tercemar bakteri enterobacter sakazakii -sesuai temuan Fakultas Kesehatan Hewan IPB- tak akan diumumkan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Institut Pertanian Bogor (IPB), bungkam. Padahal, putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) atas gugatan masyarakat yang diwakili Komnas Perlindungan Anak mengharuskan ketiga institusi itu mengumumkan merk susu formula yang tercemar bakteri jahat itu.

Apakah diamnya pemerintah ini akan membawa mudharat? Atau justru manfaat mengingat para ibu akan menghindari susu formula dan mengutamakan ASI. Berikut wawancara Republika dengan Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait:

Tanggapan terhadap pengumuman Kemenkes, Badan POM, dan IPB soal susu formula?

Kami sangat kecewa karena sudah menunggu sejak 2008 untuk mendapatkan informasi terbuka tentang merk susu formula yang tercemar bakteri enterobacter sakazakii. Ketiga instansi itu justru berpihak pada produsen susu. Menkes dan Badan POM berdalih tidak tahu-menahu tentang hasil penelitan IPB tersebut. Itu kebohongan publik dan melanggar keputusan Mahkamah Agung (MA).

Bagaimana sebenarnya bunyi perintah MA menyangkut susu formula yang tercemar bakteri itu?

MA, sesuai tuntatan masyarakat, memerintahkan tiga instansi itu untuk mengumumkan hasil penelitian IPB tahun 2003 – 2006 tentang susu formula yang tercemar bakteri enterobacter sakazakii. Tapi yang dilakukan pemerintah, mengumumkan hasil penelitian tahun 2008-2011 yang menunjukan susu formula yang tidak tercemar.

Tidak adanya susu formula yang tercemar, itu syukur alhamdulillah. Tapi, itu jelas tidak nyambung. Bukan juga bicara bagaimana menggunakan susu formula dengan sehat, dimasak dalam suhu air 70 derajat. Bukan itu!

Penelitian IPB harus dijawab dengan sampling (periode penelitian) yang sama, 2003-2006, sesuai yang kami gugat secara hukum supaya diumumkan. Apalagi IPB sebagai lembaga pendidikan tinggi yang kredibel, hasil penelitiannya itu harus diungkap.

Merk susu bermasalah itu mutlak harus diungkap? Kenapa?

Agar masyarakat tidak menggunakannya, tapi bisa kembali pada air susu ibu (ASI). ASI itu yang membuat anak pintar. Kalau susu formula kan seolah-olah akan membuat anak pintar, padahal yang membuat pintar itu asupan gizi lewat ASI.

Komnas Perlindungan Anak menggugat atas nama kepentingan siapa?

Kami menerima banyak laporan pengaduan dan keresahan masyarakat sejak diumumkan hasil peneitian IPB tahun 2003-2006 itu pada Februari 2008. Mulai 4-15 Maret 2008 kami mendapatkan 171 aduan keresahan. Mereka menuntut kami untuk mencari tahu merk susus formula yang tercemar bakteri itu.

Ada yang menyebutkan anaknya telah terkena penyakit diare. Apakah itu karena yang dikonsumsi adalah susu formula yang termasuk dalam kategori tercemar bakteri?

Hasil penelitian ahli yang mengamati susu formula, efek pencemaran kateri itu baru muncul 8-10 tahun kemudian. Nah, dalam hal ini sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat, produsen susu punya tanggung jawab.

Kalau anak saya minum dari susu bermasalah itu, lalu terjadi sesuatu, saya akan memeriksakan kesehatan anak saya, apakah ada gangguan otak? Kalau benar ada, produsen susu harus bisa bertanggung jawab secara ekenomi dan sosial.

Ketika itu kami minta Menkes, Badan POM, dan IPB mengumumkannya. Kita tunggu dari 2008 sampai 2011, tapi tetap saja mereka tidak berani.

Menurut Anda, kenapa tiga institusi itu tidak ada yang berani mengumumkan?

Ya karena produsen susulah. Sekarang produsen susu itu tidur nyenyak. Seharusnya penelitian IPB itu, jika dianggap tidak benar, dibantah produsen susu dengan sampling yang sama. Tapi, saat ini justru Badan POM menggunakan sampling 2008-2011. Ya tidak nyambung!

Jadi mereka pun tidak mematuhi putusan MA?

Sikap mereka mempertontonkan bahwa pemerintah kebal hukum, tidak patuh terhadap putusan MA. Mereka memberi contoh pada masyarakat agar tidak patuh terhadap hukum. Ini adalah kepentingan produsen susu yang sudah tercapai dengan tidak diumumkan merek-merek susu yang tercemar bakteri itu.

Apa yang akan dilakukan Komnas Perlindungan Anak berikutnya?

Kami, penggugat, akan meminta penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan sita eksekusi terhadap hasil penelitian IPB 2003-2006. Sesuai dengan perintah kasasi MA, itu diminta untuk diumumkan sesuai perminaan penggugat. Jika instansi itu tidak mau, nanti penggugat dan Komnas Perlindungan Anak yang mengumumkannya.

Apa implikasi lain bagi pemerintah yang tidak mengumumkan hasil penelitian tersebut?

Kalau hasil penelitian itu tidak diumumkan, ketiga instansi itu telah melakukan tindakan melawan hukum. Langkah kedua, setelah eksekusi sita, karena merupakan pidana, bisa dilaporkan ke polisi.

Agak aneh, misalnya Badan POM tidak mengetahui, Menkes tidak mengetahui penelitian itu, kenapa kemudian naik banding lalu kasasi? Kalau begini, berarti mereka tahu kan? Kalau tidak tahu, kenapa naik banding? Harusnya sejak awal bilang saja tidak tahu.

Anda mencium ada yang tidak beres antara pemerintah dan produsen susu formula?

Sama saja dengan rokok. Undang-Undang Kesehatan sudah mengatakan bahwa rokok mengandung zat adiktif dan pemerintah harus mengatur larangan agar anak tidak merokok. Tapi yang dipentingkan justru devisa dari cukai rokok. Dalam kasus susu formula juga sama.

Jadi sekarang ada dua hal yang nenjadi tangtangan Menkes: rokok dan susu formula. Lebih mementingkan mana, kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, atau devisa negara? Ini ujung-ujungnya bisa duit karena tampaknya yang dibela produsen susu.

Bagaimana seharusnya pemerintah dan masyarakat mengambil sikap?

Seharusnya Menkes sebagai representasi pemerintah yang mengayomi dan sebagai pelayan publik, mengumumkan merk susu formula yang diduga tercemar bakteri. Kalau Badan POM, kewenangannya mengawasi dan menarik produk susu formula itu.

Tapi Menkes justru bukan membela rakyat. Kalau mau transparan, seharusnya di sana ada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai eksekutor, ada juga produsen susu. Produsen susu yang ngomong banyak. Sedangkan tadi itu Menkes seperti jadi juru bicara susu formula.

Kemudian masyarakat harus mendorong Menkes untuk mengumumkannya, karena itu adalah perintah MA dan ini sudah dimenangkan penggugat. Yang harus dilakukan, mendorong dan membantu untuk melakukan sita eksekusi. Kami umumkan saja sendiri. Kalau melawan, ya lapor polisi karena tidak melaksanan putusan MA. Karena itu pidana, penjarakan saja.

GP Ansor Sulbar Minta Agama Ahmadiyah Diperjelas

Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Sulawesi Barat meminta agar agama yang dianut Ahmadiyah diperjelas.

“Selama Ahmadiyah masih mengaku Islam, niscaya kekerasan akan terus menimpanya,” kata Ketua Umum Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Sulbar, Amran HB, di Mamuju, Kamis (10/2).

Ia mengatakan, kalau Ahmadiyah masih mengaku Islam, maka golongan Ahmadiyah akan terus mengalami kekerasan karena sebagian umat Islam merasa terusik dengan kehadirannya yang mengaku agama Islam itu.

“Sekelompok umat Islam merasa terusik dengan kehadiran Ahmadiyah, yang menilai golongan Ahmadiyah dengan ajarannya tersebut dapat merusak akidah umat Islam lain yang ada di Indonesia,” kata Amran HB yang juga legislator DPRD Sulbar dari partai PPD.

Oleh karena itu ia meminta agar Ahmadiyah segera diperjelas agamanya, apakah aliran kepercayaan atau agama lainnya.

“Kalau masih tidak jelas agamanya apa, maka umat Islam akan terus melakukan kekerasan. Tetapi kalau sudah jelas agamanya, insya Aalah tidak akan ada lagi yang melakukan kekerasan kepada mereka,”katanya.

Ia mengatakan, banyak ajaran agama lainnya di Indonesia yang termasuk aliran kepercayaan, seperti Kong Hu Cu ataupun Tolotang, tetapi tidak mengalami kekerasan.

“Oleh karenanya Ahmadiyah harus memperjelas diri mereka menganut agama atau aliran kepercayaan mana, agar mereka juga aman dalam melaksanakan akitivitas ibadahnya,” katanya.

Bubarkan Ahmadiyah
Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB) Pamekasan, Jawa Timur, mendesak pemerintah Indonesia tegas melarang dan membubarkan organisasi Ahmadiyah, karena ajaran organisasi tersebut menyimpang dari akidah Islam.

“Pemerintah tidak perlu ragu dan khawatir karena pada kenyataannya beberapa negara, di antaranya Malaysia dan Brunei Darussalam telah melarang Ahmadiyah,” kata Ketua Fraksi PBB Suli Faris, Kamis (10/2) malam.

Di samping itu, sambung dia, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai Ahmadiyah, baik dari perspektif hukum nasional, maupun dari perspektif hukum internasional mengenai hak asasi manusia, meyakini terhadap sebuah ajaran agama.

Suli Faris menyatakan, Ahmadiyah menuai protes sebagai aliran yang menyimpang karena membawa nama Islam, sedang substansi ajarannya memang sangat menyimpang dan menganggap Mirza Gulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

“Padahal dalam kepercayaan Islam, Nabi Muhammad adalah yang terakhir dan tidak ada lagi nabi setelah beliau,” katanya menegaskan.

Suli yang juga Ketua Komisi A DPRD Pamekasan ini lebih lanjut menambahkan, dirinya yakin persoalan Ahmadiyah akan selesai jika organisasi tersebut siap dianggap sebagai agama di luar Islam dan penganutnya bukan lagi dianggap sebagai Muslim.

Kabar Mubarak Mundur Terus Menguat

Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir dikabarkan telah bertemu untuk membahas protes yang masih berlangsung terhadap pemerintah Presiden Hosni Mubarak.

Dalam pernyataan berjudul ‘Communique Number One’ (Komunike Nomor Satu) televisi pemerintah Mesir mengatakan, militer telah telah mengadakan pertemuan untuk merespon gejolak politik yang masih berlangsung di negara tersebut.

“Berdasarkan tanggung jawab angkatan bersenjata dan komitmennya untuk melindungi rakyat dan rasa semangatnya untuk melindungi bangsa…  dan dalam mendukung tuntutan sah rakyat, tentara akan melanjutkan pertemuan secara berkesinambungan untuk memeriksa langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi bangsa dan kepentingannya serta keinginan dari masyarakat Mesir yang besar, ” tulis pernyataan tersebut.

Pertemuan hari Kamis (10/2) itu dipimpin oleh Menteri Pertahanan Mohamad Tantawi, bukan Mubarak seperti dalam pertemuan biasanya.

Sebagaimana diberitakan Aljazeera, sampai hari ini, banyak orang masih berkumpul di Tahrir Square.

Sebelumnya, Hassan al-Roweni, seorang komandan tentara Mesir, kepada pengunjuk rasa di lapangan Tahrir mengatakan “semua yang Anda inginkan akan terwujud”.

Hassam Badrawi, Sekretaris Jenderal partai berkuasa, Partai Demokratik Nasional, mengatakan kepada BBC dan Channel 4 News bahwa ia berharap Mubarak menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden, Omar Suleiman.

Perdana Menteri Ahmad Shafiq, juga mengatakan kepada BBC (10/2) bahwa presiden bisa turun pada Kamis malam, dan bahwa situasi akan “diklarifikasi segera”. Dia mengatakan kepada kantor berita Reuters, bagaimanapun Mubarak tetap memegang kendali dan bahwa “semuanya masih di tangan presiden”.

Reuters juga mengutip Direktur CIA Leon Panetta yang mengatakan ada “kemungkinan kuat” bahwa Mubarak akan mengundurkan diri pada Kamis malam.

Namun, Anas el-Fekky, Menteri Informasi Mesir, membantah semua laporan dari Mubarak mengundurkan diri.

“Presiden masih dalam kekuasaan dan dia tidak mundur,” kata el-Fekky kepada Reuters.

“Presiden tidak mengundurkan diri dan semua yang anda dengar di media adalah rumor.”

Pemogokan serikat Buruh

Unjuk rasa yang telah mencapai  hari ke-17  dilanjutkan dengan bergabungnya serikat buruh dengan demonstran pro-demokrasi.

Serikat buruh Mesir telah mengadakan pemogokan nasional untuk hari kedua, menambah momentum untuk demonstrasi pro-demokrasi di Kairo dan kota-kota lain.

Koresponden Aljazeera di Kairo melaporkan bahwa ribuan dokter, mahasiswa kedokteran dan pengacara (para dokter mengenakan jas putih dan pengacara di jubah hitam), berbaris di pusat Kairo dan dipuji oleh demonstran pro-demokrasi saat mereka memasuki Tahrir Square.

Selain itu para seniman dan pekerja angkutan umum, termasuk sopir bus, juga bergabung dengan pemogokan.