Program Satu Da’i Empat Desa Sulit Terwujud

Bupati Kerinci H Murasman mengatakan, program pemerintah kabupaten yang akan menugaskan satu orang da’i untuk satu empat desa mulai 2011 diperkirakan sulit terwujud. “Setelah kita proyeksi, ternyata sangat sulit untuk bisa merealisasikan program itu. Karena ternyata sekarang da’i atau juru dakwah sudah langka di Kerinci, sudah teramat sulit mencari da’i atau orang yang mau dan mampu menjadi pendakwah. Sungguh ini paradoks yang sangat ironi,” kata Bupati H Murasman, di Kerinci, Ahad (13/2).

Padahal, tambah bupati, saat ini ada ratusan putra-putri Kerinci lulusan IAIN STS Jambi, STAIN Kerinci, IAIN Sumbar, serta Universitas Kairo Mesir, belum lagi lulusan pesantren di berbagai daerah di Tanah Air dan luar negeri. Diperkirakan sedikitnya ada 300 lulusan setiap tahunnya.

“Ke mana mereka, kenapa sangat sedikit bahkan bisa dibilang tidak ada yang menjadi da’i. Ke mana mereka putra-putri Kerinci yang kita sekolahkan ke berbagai negeri terbaik itu. Kenapa mencari satu da’i saja di empat desa sulit sekali rasanya. Pihak SKPD bersama MUI, NU, Muhamadiyah dan lainnya yang terkait saya minta segera mempelajari masalah ini,” tegas Bupati.

Program ‘Satu Da’i Empat Desa’ diluncurkan Pemkab Kerinci mulai 2011 adalah guna merevitalisasi kembali keberadaan Kerinci yang sejak dulu masyarakatnya dikenal taat dan fanatik dalam beragama. Program ini diharapkan sebagai salah satu solusi menghadapi degradasi moral generasi muda yang tertular budaya barat.

Dengan program tersebut pemkab memberi gaji atau honor tetap bulanan kepada setiap da’i yang akan ditugaskan. Da’i tersebut bertugas sebagai pendakwah dan menjadi konsultan spiritual bagi generasi muda di desa-desa binaannya. Program ini selanjutnya akan terus dikembangkan hingga pemkab akan menugaskan satu da’i satu desa.

Tapi, kata Bupati, dengan kondisi sulitnya mencari da’i saat ini justru yang menjadi perlu dihadapi pertama adalah bagaimana menciptakan generasi muda Kerinci yang mau menjadi da’i, khususnya mereka yang memiliki pendidikan agama Islam. Pasalnya, telah terbukti tidak semua alumni sekolah agama memiliki kemauan dan kemampuan menjadi pendakwah, meskipun mereka memiliki bekal ilmu yang lebih dari sekadar cukup yang mereka peroleh dari meja kuliah dan sekolah di luar daerah tersebut.

“Mungkin perlu lebih dulu dirancang sekolah atau pusat pelatihan atau kursus khusus bagi generasi muda Kerinci yang berminat dan punya bakat menjadi da’i. Berdayakan masjid, mushalla, atau MIS, manfaatkan Remaja Masjid, dan murid-murid pengajian. Potensi itu harus dimaksimalkan,” tegas bupati.

SBY Panik: Ahmadiyah Dibiarkan, Ormas Islam Akan Bubarkan

Umat Islam menolak wacana Presiden SBY untuk membubarkan ormas Islam yang dituduh anarkhis. Biang kerusuhan itu bukan ormas, tapi ketidaktegasan pemerintah terhadap keberadaan Ahmadiyah yang ajarannya menodai Islam.

Sejumlah ormas Islam dalam siaran persnya di kantor Hizbut Tahrir Indonesia, Jakarta, Jumat (11/2/2010) menyerukan kepada Jemaat Ahmadiyah untuk segera kembali kepada jalan yang benar dengan cara meninggalkan ajaran Ahmadiyah yang jelas-jelas sesat dan menyesatkan. Hanya dengan cara itu, kedamaian hidup dengan umat Islam bisa didapat.

Ormas Islam yang terdiri dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Al-Ittihadiyah, Daarut Tauhid, Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), KAHMI, Hidayatullah, dan Al-Washliyah ini juga menolak pernyataan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berkeinginan untuk membubarkan ormas Islam yang dinilai anarkis.

“Apa yang disebutkan SBY tidak jelas, ormas mana yang dimaksud. Ada kepanikan dalam diri SBY untuk mengalihkan isu. Ia ingin menunjukkan dirinya sebagai sosok yang tegas, padahal justru sebaliknya, SBY tidak tegas untuk menyelesaikan persoalan Ahmadiyah,” kata Juru Bicara HTI Ismail Yusanto.

Dalam pernyataan sikapnya, ormas Islam itu juga menyesalkan terjadinya bentrok antar anggota Jemaah Ahmadiyah dan warga sekitar. Menurutnya, bentrokan ini sesungguhnya tidak perlu terjadi andai pemerintah bersikap tegas menyangkut keberadaan Jemaat Ahmadiyah.

Pemerintah, dalam hal ini Presiden SBY mestinya segera mengeluarkan keputusan untuk membubarkan Jemaat Ahmadiyah atau menyatakannya sebagai kelompok non-muslim. Hanya dengan keputusan inilah persoalan Ahmadiyah dapat diselesaikan dengan tuntas dan menutup pintu terjadinya bentrokan.

Lambatnya presiden dalam mengambil keputusan dianggap turut membiarkan terjadinya konflik horizontal, karena warga akan mengambil jalan sendiri-sendiri dalam menyelesaikan persoalan Ahmadiyah.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada hari Ahad pagi, 6 Februari 2011 lalu, terjadi bentrokan antar anggota Jemaat Ahmadiyah dan warga di kampung Pendeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinisi Banten. Akibatnya, delapan orang menjadi korban, tiga diantaranya tewas.

Ini adalah bentrokan yang terjadi untuk kesekian kalinya. Sebelumnya, bentrokan serupa terjadi di Ciampea-Bogor, lalu di Desa manis Lor, Kuningan, dan yang terakhir pada 29 januari, terjadi di Makassar.

Bentrokan di Cikeusik dan di tempat lainnnya dipicu oleh fakta, bahwa   Jemaat Ahmadiyah tidak mengindahkan larangan untuk beraktivitas sebagaimana disebutkan dalam SKB Tiga Menteri (Menteri Agama, jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri) Nomor 199 Tahun 2008. SKB itu mengatur  atas larangan, peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan anggota pengurus JAI sepanjang mengaku beragama Islam untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajatan Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad Saw.

Ismail Yusanto mengakui, di dalam setiap bentrokan tersebut, ada juga dorongan emosi atau amarah warga sekitar. Tapi emosi atau amarah warga itu bisa dimengerti, mengingat Jemaat Ahmadiyah adalah kelompok yang sangat menghina Nabi Muhammad SAW dan juga kesucian Al Qur’an yang diacak-acak di dalam kitab mereka, Tadzkirah.

Yang paling utama, bentrok itu dipicu oleh ketidaktegasan pemerintah, dalam hal ini Presiden SBY yang hingga kini tidak juga kunjung mengeluarkan larangan atau pembubaran terhadap Jemaat Ahmadiyah. Padahal dasar hukum yang diperlukan untuk itu sudah lebih dari cukup, baik berupa fatwa MUI, hasil kajian Bakorpakem, SKB Tiga Menteri maupun tuntutan ormas-ormas Islam. Ketidaktegasan itulah yang membuat Jemaat Ahmadiyah merasa mendapat angin, lalu memunculkan gesekan dengan umat Islam di berbagai tempat.

Giliran Yaman Memanas Tuntut Presiden Mundur

Ribuan mahasiswa dan pemuda Yaman melakukan unjuk rasa di tengah kota Sanaa, Sabtu (11/2), menyerukan Presiden Ali Abdallah Saleh mundur dan mengikuti contoh pemimpin Mesir Hosni Mubarak. Demikian kata seorang koresponden AFP.

“Setelah Mubarak, kini giliran Ali,” teriak sekitar 4.000 pemrotes yang sebagian besar mahasiswa. Para pemrotes kemudian menuju Universitas Sanaa dengan meneriakkan ”Mundur, mundur Ali”. Demonstran ainnya memekikkan teriakan “Rakyat ingin rezim itu mundur.”

”Aksi protes dimulai setelah pertukaran antara satu kelompok mahasiswa yang berusaha memasang satu poster anti pemerintah dan para pendukung Kongres Umum Rakyat yang berusaha mencegah mereka, kata para saksi mata. Pada Sabtu tengah hari waktu setempat, para pengunjuk rasa tiba di Jalan Jamal Abdel Nasser yang hanya sekitar 500 meter dari Lapangan Taman Tahrir yang diduduki para pendukung partai berkuasa.

Pada Jumat (11/2), ribuan pengunjuk rasa sebelumnya turun ke jalan-jalan ibu kota Yaman untuk merayakan pengunduran diri presiden Mesir itu. Ratusan pemrotes berusaha merangsek, tetapi tidak berhasil mendekati kedutaan besar Mesir yang dijaga polisi. Sementara, lainnya berkumpul di Lapangan Al Tahrir dekat lokasi kantor pemerintah Yaman.

Personel pasukan keamanan juga dikerahkan di sekitar lapangan dan di berbagai tempat ibu kota Sanaa. Para pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel seperti “Kemarin Tunisia, hari ini Mesir, dan besok Yaman akan menggulingkan pemerintah”. Mereka juga meneriakkan ”rakyat ingin mengguligkan rezim sekarang.” Puluhan ribu pengunjuk rasa memprotes pemerintah Saleh yang berkuasa sejak tahun 1978.

Agama Terus Dieksploitasi Jadi ‘Kambing Hitam’

Ketua Umum Pengurus Besar Pegerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Muhammad Rodli Kaelani, menyesalkan semakin seringnya agama dieksploitasi menjadi ‘kambing hitam’. Agama terus menerus dipakai sebagai sasaran pengalihan isu jika ada kepentingan tertentu oleh para elite.

“Karenanya bagi kami, aksi-aksi kekerasan dan tragedi kemanusiaan berjubah simbol-simbol agama di Pandeglang dan Temanggung itu tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor struktural yang berkaitan dengan pengelolaan kekuasaan atau tata kenegaraan,” ujar Rodli Kaelani di Jakarta, Ahad (13/2).

Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang tengah menuntaskan studi doktornya di Universitas Indonesia (UI), Ferrol Warouw, juga berpendapat bahwa kini semakin enak saja agama dipakai jadi alat politik oleh para elite. ”Karenanya, perlu ada peningkatan kualitas berdemokrasi yang berbarengan dengan peningkatan mutu manusia Indonesia,” katanya. Ini penting, lanjut Ferrol Warouw, agar rakyat tak mudah dibodohi atau digiring pada isu-isu yang merangsang fanatisme sempit serta merusak tatanan hidup bermasyarakat di ‘Rumah Pancasila’ Indonesia.

Untuk mengatasi situasi yang menuju kronis kini, seyogianya pengelolaan negara harus dibenahi. “Yakni menjadi Negara yang melayani semua umat beragama. Bukan selalu menonjolkan ‘wajah’ penguasa dan gemar dilayani, lalu dikelilingi para elite yang punya kebiasaan rekayasa, terlebih suka memainkan agama untuk tujuan-tujuan politik kekuasaan sesaat,” tandas Rodli Kaelani.

Karena itulah, menurutnya, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) sebagai komponen muda keagamaan-kebangsaan menegaskan lima sikapnya. “Pertama, dalam jangka pendek, yakni dalam waktu yang singkat, negara harus melakukan penegakkan hukum dan keadilan sosial,” tegasnya.
Yaitu, lanjutnya, dengan menangkap pelaku dan membongkar motif serta dalang kekerasan tragedi Pandeglang maupun Temanggung.

“Kedua, Pemerintah harus segera berlaku tegas dengan membubarkan organisasi-organisasi berwatak anarkis dan anti perbedaan dan kemajemukan,” katanya.

Lalu ketiga, menurutnya, dalam jangka panjang, Pemerintah harus bekerja keras untuk pemenuhan kesejahteraan, pencerdasan bangsa, menjamin keamanan, dan kebebasan beragama. “Keempat, mengajak dan menyerukan kepada seluruh organ kepemudaan lintas agama-budaya, agar mengembangkan nilai-nilai persaudaraan dan perlindungan atas kemajemukan dan kebebasan beragama,” tandasnya. Selain itu, demikian Rodli Kaelani, mendorong gerakan perlawan sosial terhadap kekerasan atas nama agama dan kelompok.