Uang Israel Menggoda Penduduk Gaza

Mahmud menyesali hari di saat dia menerima uang dari seorang tentara Israel untuk biaya pernikahannya. Tindakannya itu harus dibayar dengan penjara seumur hidup.

Pemuda berusia 24 tahun itu adalah satu dari puluhan orang Palestina yang dikurung dalam penjara oleh pemerintah Hamas yang memerintah di Jalur Gaza, akibat menjual informasi kepada pihak Israel tentang aktivitas para pejuang di wilayah pesisir itu.

Sebagian dari mereka bahkan mau “dibeli” oleh Israel dengan uang sekedarnya, hanya beberapa ratus shekel (sekitar 80 dolar atau 60 euro) saja.

Bagi Mahmud, masalah keuangan telah membawanya pada jalan terjal yang licin menuju penjara.

“Saya sedang berjalan dekat rumah di daerah Gaza utara, tidak jauh dari perbatasan dengan Israel, ketika saya diberhentikan oleh pasukan khusus Israel dan ditanyai,” cerita Mahmud, sambil meringkuk di pojokan selnya.

“Saat kami bicara, agen mata-mata menanyai saya, apa yang saya kerjakan di sana. Saya katakan bahwa saya sedang tertekan, karena hari pernikahan saya tinggal beberapa bulan lagi, sementara saya tidak punya cukup uang untuk membiayainya,” papar Mahmud.

“Dia bilang pada saya, ‘bekerjalah untuk kami dan kami akan memberimu uang’.”

“Kemudian dia memberi saya uang 1.000 shekel (275 doalr atau 200 euro), sebuah SIM card [kartu telepon selular] Israel dan mengatakan bahwa mereka akan mengajukan beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Setiap kalinya mereka akan memberikan sejumlah uang yang sama, sehingga bisa saya pakai untuk membiayai pernikahan,” kata Mahmud, matanya menatap ke tanah.

Mahmud menyanggupi

Sebagaimana direncanakan, sebulan sebelum pernikahan Mahmud dipanggil oleh seorang pejabat Israel. Dia diminta untuk mengawasi pergerakan dua orang tetangganya yang merupakan anggota sayap militer Hamas, Brigade Izzuddin Al-Qasam.

“Saya berusaha berbohong, tapi sepertinya dia sudah tahu semuanya,” katanya sambil mengangkat bahu.

Mahmud bekerja untuk Israel kira-kira selama satu tahun, sebelum akhirnya ditangkap pada tahun 2008 karena ketahuan oleh sepupunya, yang diyakininya bekerja untuk pemerintah Hamas.

“Saya mengakui semuanya,” kata Mahmud.

Teman satu selnya, Shadi, yang telah menjalani satu dari tujuh tahun masa hukuman, mengatakan bahwa dia direkrut dengan cara yang sama, setelah ditangkap oleh pasukan Israel di dekat perbatasan.

“Saya setuju karena takut dan karena saya perlu uang,” kata pemuda berumur 21 tahun itu. Seorang agen intelijen Israel memberinya uang 500 shekel (135 dolar atau 100 euro) dan sebuah SIM card Israel.

“Dia meminta informasi tentang tempat-tempat dari mana mereka menembakkan roket-roket (ke Israel) dan nama-nama orang yang bertanggungjawab atas penembakan itu,” kata Shadi yang merupakan mantan anggota Hamas.

“Saya punya banyak teman di Hamas dan Brigade Al-Qassam. Petugas itu menanyai saya tentang mereka dan selalu tahu jika saya bohong.”

Suatu hari saat akan menemui orang Israel yang menjadi penghubungnya di dekat perbatasan, dia berpapasan dengan sekelompok pejuang yang sedang dalam perjalanan untuk menembakkan roket. Pihak Israel berhasil menangkapnya lebih dahulu.

“Saya mengatakan semua padanya,” kata Shadi.

Direktur penjara Nasser Suleiman, yang menyebut lembaganya sebagai pusat reedukasi, mengatakan ada sekitar 40 tahanan yang dipenjara karena bekerjasama dengan Israel.

“Kami menyadari bahwa masalah ekonomi, yang disebabkan oleh blokade, merupakan faktor penekan utama bagi orang-orang yang mau bekerjasama,” kata Ihab Al-Ghussein, jurubicara Kementerian Dalam Negeri, merujuk blokade Israel atas Jalur Gaza sejak tahun 2006.

Kesulitan ekonomi atau tidak, Hamas bertekad memerangi siapa saja yang diyakini bekerjasama dengan Israel.

Di bulan Desember tahun lalu contohnya, sebuah pengadilan militer Hamas menghukum tiga orang laki-laki karena bekerjasama dengan Israel. Satu orang dijatuhi hukuman mati, dua lainnya dipenjara. Sebelumnya pada bulan April dua orang dieksekusi. Eksekusi itu menjadi yang pertama sejak Hamas memegang kekuasaan di Gaza pada 2007.

Pihak keamanan Israel secara rutin mengumpulkan para informan Palestina mereka di wilayah  pendudukan, guna mencegah serangan dan memburu para pemimpin kelompok pejuang Palestina.

Sebagaimana dilansir Middle East Online (11/2), Human Rights Watch mengatakan, Hamas mengeksekusi sedikitnya 32 orang tersangka informan dan lawan politik, serta melumpuhkan puluhan lainnya selama dan setelah 22 hari serangan Israel ke Gaza yang berakhir pertengahan Januari 2009.

Ini Hasil Rapat DPR dengan Ahmadiyah

Rapat dengar pendapat yang digelar Komisi VIII DPR dengan jajaran pengurus pusat Jemaah Ahmadiyah Indonesia atau JAI berhasil merumuskan sejumlah poin terkait kontroversi Ahmadiyah.

Salah satu poinnya, DPR akan mendorong pemerintah untuk menggelar dialog terus-menerus dengan melibatkan pengikut Ahmadiyah hingga ke akar rumput.

“Kami tidak membuat kesimpulan, kami buat beberapa poin yang bisa dirumuskan dan tidak mengikat siapa pun,” ujar Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding, dalam rapat di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2/2011) tengah malam.

Rapat dengar pendapat yang digelar hingga pukul 00.00 tersebut juga merumuskan bahwa kekerasan atas nama agama adalah suatu hal yang tidak dapat diterima.

“Kekerasan atas nama agama kami tolak keras, kami berharap tidak terjadi lagi seperti itu, penegakan hukum harus dijalankan,” kata Karding.

Selanjutnya, Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung harus dijadikan acuan untuk ditaati baik oleh Ahmadiyah maupun warga negara non-Ahmadiyah. “Apa pun alasannya, harus,” ujar Karding tegas.

Dia melanjutkan, poin rumusan berikutnya, DPR mengakui dialog terus-menerus yang melibatkan Ahmadiyah memang dibutuhkan demi mengurai inti permasalahan.

“Pilar kebangsaan, ini menjadi titik tolak kehidupan berbangsa bernegara, bersosial, beragaman, dan berkeyakinan,” katanya. Untuk itulah, DPR akan mendorong pemerintah memperbanyak dialog yang melibatkan Ahmadiyah.

Sementara itu Amir Nasional JAI Abdul Basit saat menutup kesempatan bicaranya meminta agar negara menjamin hak konstitusi pengikut Ahmadiyah, termasuk hak dalam memeluk keyakinan yang berbeda dengan mayoritas.

JAI juga ingin negara memfasilitasi dialog-dialog yang melibatkan JAI hingga tingkat daerah. “Kalau (dialog) tidak dapat mempersatukan perbedaan, its ok, hidup masing-masing. Urusan keyakinan, urusan kami; urusan ketertiban, urusan polisi. Selesai,” ungkapnya.