Tahun 2015, Tidak Ada Lagi Daerah Tertinggal di Sumbar

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Barat (Sumbar) menargetkan pada lima tahun mendatang tidak ada lagi daerah tertinggal di Sumbar.

Saat ini di Sumbar terdapat delapan daerah yang termasuk sebagai daerah tertinggal oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KemenPDT). Daerah tersebut ialah Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Sijunjung, Pasaman Barat, Solok Selatan, Pasaman, Kepulauan Mentawai dan Dharmasraya.

“Jadi pada tahun 2015 mendatang, tidak ada lagi daerah tertinggal di Sumbar. Hal tersebut merupakan salah satu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar untuk lima tahun mendatang,” jelas Kepala Bappeda Sumbar, Rahmat Syahni, kepada padangmedia.com di ruangannya.

Dikatakan Rahmat, salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbar pada APBD tiap tahunnya akan mengarahkan dana di bidang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan serta kesehatan ke daerah tertinggal.

“Oleh sebab itu, pemerintah daerah setempat harus berperan aktif dalam upaya pengentasan daerah tertinggal di Sumbar. Salah satunya terus berkordinasi dengan KemenPDT dan Bappeda. Sehingga pada 2015 mendatang tidak ada lagi daerah tertinggal di Sumbar,” terang Rahmat.

Sebelumya, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (MenPDT), Ahmad Helmy Faishal Zaini, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2010 lalu di Padang, mengatakan bahwa upaya pengentasan daerah tertinggal termasuk dalam salah satu dari 11 prioritas pembangunan nasional.

Selain itu, KemenPDT juga berupaya mendorong daerah tertinggal untuk membenahi pengelolaan sumber daya lokal. Guna pengembangan perekonomian. “Serta membenahi sistem pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan Sumbar Daya Manusia (SDM). Juga mendorong stakeholders agar berpihak pada percepatan daerah tertinggal,” jelasnya.

KPAI: Tertibkan Tayangan Berpotensi Langgar Hak Anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta penertiban tayangan yang tidak mendidik dan berpotensi melanggar hak-hak anak, termasuk tayangan iklan.

“Tayangan publik, termasuk iklan, harus memenuhi hak tumbuh kembang anak dan prinsip perlindungan anak,” kata Wakil Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh di Jakarta, Jumat (4/3).

Niam mengingatkan bahwa dunia usaha juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak anak dalam aktivitasnya, termasuk saat memasarkan produknya.

“Perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Semua harus peduli dan melek hak anak,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris KPAI M Ikhsan saat berkunjung ke ANTARA, Kamis (3/3), menyatakan pihaknya tegas meminta tayangan “hantu” pada iklan milik satu perusahaan penyedia layanan telekomunikasi di seluruh media massa dihentikan karena dinilai membawa dampak buruk bagi anak.

“KPAI memang mendapat sejumlah aduan atas tayangan iklan itu,” kata Niam.

Dikatakannya, tayangan mirip hantu itu dikhawatirkan bisa menimbulkan persepsi berbeda dari anak-anak.

“Jangan sampai hak tumbuh kembang anak terganggu,” kata staf pengajar Universitas Islam Negeri Jakarta itu.

Menurut Niam, iklan yang juga berpotensi melanggar hak tumbuh kembang anak adalah iklan rokok yang menggambarkan kejantanan, prestasi, dan kehebatan.

“Ini menyesatkan anak, seolah dengan merokok akan bergengsi dan bisa menjadi petualang hebat,” katanya

Sejumlah Tahanan Palestina Dibebaskan Mesir

Sumber-sumber Palestina di Jalur Gaza melaporkan bahwa sejumlah tahanan Palestina yang ditahan oleh Mesir, tiba pada Kamis (3/3) malam di Terminal Perbatasan Rafah antara Jalur Gaza dan Mesir setelah dibebaskan oleh Otoritas Mesir.

Sumber-sumber itu menyatakan bahwa dua belas tahanan Palestina dibebaskan oleh pihak yang berwenang di Mesir pada Kamis pagi. Sebelumnya mereka dipenjara di tempat Penahanan Al Aqrab.

Organisasi Hak Asasi Manusia Arab, yang berbasis di Inggris, menyatakan bahwa ada lebih dari 32 tahanan politik Palestina yang masih dipenjara oleh Mesir.

Organisasi itu meminta Mesir untuk membebaskan semua tahanan politik tersebut, dan mengizinkan mereka kembali ke Jalur Gaza.

Puluhan orang Palestina, terutama anggota Hamas dan Jihad Islam dipenjarakan oleh Mesir, yang sebagian besar dari tahanan mengalami penyiksaan ekstrim yang dilakukan penyelidik Mesir.

Pada tahun 2009, Yousef Abu Zuhri, 38, saudara dari juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri, meninggal di sebuah penjara Mesir karena mengalami penyiksaan berat.

Selama protes yang menyebabkan keruntuhan rezim mantan Presiden Mesir, Hosni Mubarak, puluhan tahanan dan terpidana Palestina dan Mesir berhasil melarikan diri dari sejumlah penjara Mesir.

Semua tahanan politik Palestina ditahan di Mesir tanpa tuduhan atau pengadilan, sebuah isu yang menyebabkan keretakan antara Hamas dan Otoritas Mesir.*