‘Pembubaran Ahmadiyah Menunggu Keberanian Pemerintah’

Ketua Majelis Fatwa MUI Pusat, Aminudin Yakub yang menegaskan pembubaran organisasi Ahmadiyah tinggal menuggu keberanian pemerintah pusat. Sebab, kebijakan pembubaran organisasi terlarang seperti Ahmadiyah ini hanya dimiliki pemerintah pusat.

Negara, lanjut Aminudin, memiliki otoritas untuk membubarkan organisasi. Seharusnya, pemerintah melihat contoh di negara lain seperti Malaysia yang pemerintahnya sudah tegas melarang keberadaan organisasi yang terkait dengan ajaran Ahmadiyah. “Pemerintah mestinya jangan takut dengan intervensi negara lain,” tuturnya, akhir pekan lalu.

Persoalan keyakinan, kata dia, merupakan masalah individu. Namun, jika keyakinan yang dianggap salah umat muslim dan dibuat secara terorganisir untuk  mempengaruhi keyakinan umat muslim sudah masuk ke dalam ranah penodaan agama. Karenanya, dia meminta agar pemerintah segera membubarkan organisasi Ahmadiyah.

“Ini sudah mencedrai ajaran Islam secara sistematis, karenanya pemerintah harus tegas menyikapi ini dengan membubarkan Ahmadiyah,” tegasnya.

Sedangkan menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKKPM) Kota Bandung Askary Wirantaatmadja, saat ini jumlah penganut Ahmadiyah di Kota Bandung sekitar 1.400 orang. Penganut aliran ini, tersebar di tiga wilayah yaitu Bandung Kulon, Tengah dan Wetan.

Adapun jumlah masjid yang di klaim dimiliki oleh Ahmadiyah di Kota Bandung, kata Askary ada tiga masjid yang terletak di Astana Anyar, Cikutra, dan Cisaranten. Memang, jumlah masjid Ahmadiyah ini, lebih sedikit dibandingkan jumlah seluruh masjid di Kota Bandung yang jumlahnya mencapai 4.500 masjid.

“Kami terus menyosialisasikan Pergub tentang Pelarangan Ahmadiyah ke masyarakat Kota Bandung targetnya agar penganut Ahmadiyah bisa kembali ke islam yang benar,” kata Askary.

Tujuan lain gencarnya dilakukan sosialisasi Pergub Jabar no 12/2011, kata dia, untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dari adanya pertentangan akibat penyebaran paham agama yang menyimpang, mengawasi aktivitas JAI dari penyebaran penafsiran agama yang menyimpang ke masyarakat, melaksanakan pembinaan dan mengajak kepada JAI untuk kembali kepada syariat islam, serta meningkatkan koordinasi antar aparat TNI, Polri, Kejaksaan, Pemda dan Pemerintah dalam penanganan masalah JAI.

Mesir dan Tunisia Tidak Lagi Menjadi Negara “Musuh Internet”

Ketika revolusi terjadi yang berhasil menggulingkan rezim yang berkuasa di Mesir dan Tunisia, kedua negara tersebut telah dihapus dari daftar negara yang menjadikan Internet sebagai musuh mereka.

Daftar-daftar negara yang memusuhi internet ini disusun setiap tahun oleh organisasi internasional “Reporters without Borders” untuk mengungkapkan pelanggaran terburuk dari kebebasan berekspresi di internet.

Dalam daftar tahun ini, yang diterbitkan pada malam Jumat lalu pada “Hari Dunia Menentang Sensor Cyber” (juga diselenggarakan oleh “Reporters without Borders”), termasuk Arab Saudi, Suriah, Kuba, Myanmar, Cina, Korea Utara, Vietnam dan Uzbekistan.

Mesir, Tunisia, Libya, Venezuela dan Perancis termasuk dalam daftar “Negara-negara di bawah Pengawasan”.

“Reporters without Borders” mengutuk tindakan pemenjaraan terhadap 119 orang di seluruh dunia yang menggunakan internet untuk mengungkapkan pandangan mereka, sebagian besar di Cina. Liu Xiaobo, pembangkang Cina yang dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian 2010 salah satu aktivis yang di penjara di Cina.

Meskipun beberapa orang menganggap internet alat sabotase, juga digunakan untuk propaganda resmi dan dampaknya terhadap politik yang tumbuh setiap hari. Hal ini dibuktikan dengan revolusi baru-baru ini yang terjadi di dunia Arab dan isu-isu politik yang diangkat oleh WikiLeaks, kata “Reporters without Borders”.

Ahmadiyah Berulah, Umat Islam Difitnah

Belum jelasnya keputusan Pemerintah terhadap jemaat Ahmadiyah, padahal sudah banyak bukti yang menguatkan bahwa Ahmadiyah sesat. Untuk itu kemarin pagi (11/3) diadakan diskusi yang bertema “Ahmadiyah Berulah, Umat Islam Difitnah, tinjauan kritis eksistensi Ahmadiyah dalam perspektif hukum dan Ham”, Jumat, 11/03/2011 di ruang Fraksi PPP DPR RI KOmplex Gedung Parlemen RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat.

Hadir dalam diskusi tersebut Ketua umum DPP Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab, Mahendradatta (ketua Tim Pengacara Muslim [TPM] dan Ahmad Baso [anggota Komnas HAM]) serta para fungsionaris PPP. Dalam diskusi tersebut Habib Rizieq Shihab dengan tegas dan detail menjelaskan tentang bukti-bukti kekafiran Ahmadiyah dan penodaannya terhadap agama Islam sambil mengangkat dan menunjukkan kitab suci Ahmadiyah, Tadzkirah. Pada saat itu, Habib Rizieq juga menuntut pemerintah untuk mengeluarkan Keppres tentang pembubaran Ahmadiyah dan pelarangan penyebaran ajarannya serta pembinaan warganya.

Dalam kesempatan itu, Habib Rizieq juga menjelaskan bahwa FPI tidak pernah mengagendakan tindak kekerasan dalam bentuk apapun terhadap warga Ahmadiyah, adapun keterlibatan oknum anggota atau simpatisan FPI dalam beberapa kejadian bentrokan antara umat Islam dan Ahmadiyah di sejumlah tempat merupakan spontanitas mereka sebagai muslim dan anggota masyarakat setempat.

Gempa Jepang Geser Poros Bumi Sejauh 4 Inci

Gempa bumi kuat disertai tsunami pada Jumat tak hanya meluluhlantakkan pesisir Jepang. Menurut US Geological Survey (USGS), gempa ini telah memindahkan pulau utama Jepang sejauh 2,4 meter dan me mengalihkan bumi dari porosnya.

“Pada titik ini, kita tahu bahwa salah satu stasiun GPS pindah sejauh 8 kaki (2,4 meter), dan kita telah melihat peta dari GSI (Geospatial Information Authority) di Jepang menunjukkan pola pergeseran atas area yang luas konsisten dengan pergeseran di daratan, “kata Kenneth Hudnut, seorang ahli geofisika dengan US Geological Survey (USGS).

Laporan dari National Institute of Geophysics and Volcanology di Italia memperkirakan gempa berkekuatan 8,9 pada skala Ritchter telah menggeser bumi  pada porosnya dengan hampir 4 inci (10 cm).

Gempa, yang melanda Jumat sore di dekat pantai timur Jepang, menewaskan ratusan orang. Air setinggi  30 kaki  menyapu sawah, menelan seluruh kota, menyeret rumah ke jalan raya, dan melemparkan mobil dan kapal seperti mainan. Di beberapa bagian, gelombang tinggi itu masuk hingga sejauh 10 km ke daratan di Prefektur Miyagi di pantai timur Jepang.

Gempa kali ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah Jepang dengan mengantarkan gelombang tsunami melintasi Samudera Pasifik, memicu peringatan tsunami untuk 50 negarahingga pantai barat Kanada, Amerika Serikat, dan Chile. Gempa memicu lebih dari 160 gempa susulan dalam 24 jam pertama – 141 berkekuatan 5,0 skala Richter atau lebih.

Gempa itu terjadi akibat kerak bumi pecah di sepanjang wilayah seluas 64 ribu km2 karena lempeng tektonik tergelincir lebih dari 18 meter, kata Shengzao Chen, seorang ahli geofisika USGS.

Jepang terletak di sepanjang “cincin api” Pacific, area aktivitas seismik dan vulkanik yang tinggi, yang  membentang dari Selandia Baru di Pasifik Selatan, melalui Jepang, menyeberang ke Alaska dan ke pantai barat Utara dan Amerika Selatan. Gempa itu “ratusan kali lebih besar” dari gempa tahun 2010 yang melanda Haiti, kata Jim Gaherty dari LaMont-Doherty Earth Observatory di Columbia University.

Gempa Jepang adalah kekuatan mirip dengan gempa bumi 2004 di Indonesia yang memicu tsunami yang menewaskan lebih dari 200 ribu orang di lebih dari selusin negara di sekitar Samudera Hindia. “Tsunami itu dikirim kira-kira sebanding dalam hal ukuran,” kata Gaherty.

Gempa Jepang datang hanya beberapa minggu setelah gempa 6,3 SR melanda Christchurch pada tanggal 22 Februari, menumbangkan bangunan bersejarah dan menewaskan lebih dari 150 orang. Jangka waktu dari dua gempa telah menimbulkan pertanyaan apakah kedua insiden terkait, tetapi para ahli mengatakan bahwa jarak antara kedua insiden menafikannya. “Saya akan berpikir koneksi sangat tipis,” ujar Prof Stephan Grilli, laut profesor teknik di University of Rhode Island.