Menyingkap Motif Politik Zionisme Dibalik Orientalisme (Habis)

Imbas dari hegemoni orientalisme dan gerakan mereka dalam bidang politik juga menjalar ke dunia Islam. Kita masih ingat bagaimana kaum liberal mendekatkan fahamnya dengan kekuasaan, dari mulai berkiprah di partai politik sampai berupaya menjebolkan misinya lewat jalur undang-undang. Adalah omong kosong jika organisasi seperti Jaringan Islam Liberal, hanya berdalih ingin memisahkan Islam dari Negara. Klaim-klaim kajian liberalisasi Islam murni itikad tanpa tendensi politik patut dipertanyakan. Sebab dalam faktanya, tidak ada ideologi zionis apapun yang mampu menunjang peradaban tanpa ditopang relasi kuasa. Baik itu demokrasi, komunisme, kapitalisme dan lain sebagainya.

Uniknya, berbeda dengan ideologi Islam, ideologi zionisme selalu didirikan lewat serangkain aksi manipulasi, tipudaya, dan juga rekayasa. Ini amat dimungkinkan, karena tidak ada patokan benar dan salah secara tetap. Mereka didesakkan oleh faktor kebencian dan menjadikan kepentingan lebih utama daripada segalanya. Kita masih ingat bagaimana komunisme memecah Syarikat Islam (SI) menjadi dua warna antara putih dan merah. Adalah Ordo Illuminati berjubah Komunis yang disebut-sebut Ad El Marzdedeq dalam bukunya “Freemasonry Melanda Dunia Islam” (1993) secara diam-diam bergerilya ke SI dan berhasil mengkader Semaoen dan Darsono.

Demokrasi Politik dan Ilusi Zionis

Setelah Abad Pertengahan gagal membangun kekuatan, Barat selalu berupaya mencari formulasi pengganti. Dominasi gereja dalam abad pertengahan dianggap menahan laju ilmu dan kebebasan manusia-manusia. Inilah yang kemudian membuat teologi abad pertengahan hancur dan kemudian Barat memunculkan nama baru berupa modernisasi lewat aksi renaisans.

Modernisasi diisukan akhir dari penantian selama ini. Mereka menyebut modernisasi adalah edisi pamungkas dari sejarah pencarian Barat terhadap Peradaban dimana keran ilmu pengetahuan mengalir deras mengucur membasahi setelah sebelumnya ditahan klaim Kristen.

Namun uniknya, ditengah secercah harapan atas laju kehidupan yang dicita-citakan itu, modernisasi juga tidak mampu membuat perubahan secara lama. Konsep kebenaran dalam modernisasi yang tidak sesuai perkembangan zaman lagi, membuat Barat merevisi faham mereka dan kemudian menggantinya dengan postmodernisme. Dalam postmodernisme, tidak ada lagi kebenaran pasti, semuanya menjadi relatif. Benar secara agama, belum tentu benar di Masyarakat. Bahkan kebenaran agama bisa dibatalkan oleh mufakat. Nah di titik inilah para orientalis menggam-gemborkan Demokrasi di dunia Islam.

Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History and The Last Man nyaris meniru peralihan sistem dari mulai abad pertengahan sampai dominasi postmodernisme. Orientalis keturunan Jepang itu mengatakan demokrasi adalah sistem terbaik dan pemenang ketika komunisme Soviet tumbang.

Padahal dalam perkembangannya, demokrasi penuh dengan dosa. Seperti dikutip Farid Wajdi, pengkritik Demokrasi seperti Gatano Masco, Clfrede Pareto, dan Robert Michels cenderung melihat demokrasi sebagai topeng ideologis yang melindungi tirani minoritas atas mayoritas. Dalam praktiknya, yang berkuasa adalah sekelompok kecil atas kelompok besar (Ilusi Negara Demokrasi: Al Azhar Press 2009)

Konteks tirani minoritas atas mayoritas inilah apa yang kita sebut sebagai permainan Zionis dalam mencengkaram umat saat ini. Kaum Zionis, yang disebut Paul Findley, memiki masa tak lebih dari angka 20 juta, mampu menguasai lobi-lobi, tidak hanya di Amerika, tapi juga Negara muslim lainnya.

Kita masih ingat kasus Mesir. Isu-isu yang dihembuskan para orientalis dan zionis tentang cita-cita demokrasi sebagai prasyarat Negara maju sudah bermain sejak lama jauh sebelum Revolusi Timur Tengah melanda. Freedom House, misalnya, lembaga mantel zionis ini aktif menyebarkan keniscyaan demokrasi sebagai ideologi yang kelak sebagai “pilihan terakhir” bagi rakyat Mesir.

Freedom House sendiri berawal ketika Wendell Willkie, Eleanor Roosevelt, George Field, Dorothy Thompson, Herbert Bayard Swope bersatu untuk menentang paham Nazi. Pada tahun 1940-an, Freedom House mendukung Marshall Plan dan pendirian NATO yang kini tercatat sebagai salah satu kekuatan zionis dalam meluluhlantahkan Libya. Sedangkan pada tahun-tahun 1950-1960-an mereka sudah terlibat akfif dalam mendukung gerakan hak asasi manusia di AS.

Selain nama Freedom House, nama lain yang menjadi penggerak demokratisasi di Negara-negara muslim adalah National Endowment For Democracy (NED). NED sendiri adalah sebuah yayasan swasta nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat. Ia berfungsi untuk memberikan hibah dalam rangka mendukung proyek-proyek LSM di seluruh dunia untuk pertumbuhan dan penguatan lembaga-lembaga demokratis.

Yayasan ini didirikan pada tahun 1983 dan menyediakan lebih dari 1000 dana bantuan per tahun untuk LSM dalam rangka mempromosikan demokrasi di lebih dari 90 negara. Tidak hanya itu, NED juga tercatat aktif dalam menawarkan beasiswa dan melakukan penelitian dan pertukaran internasional bagi para aktivis demokrasi, hak asasi manusia advokat, jurnalis, dosen dan peneliti.

Demokrasi dan Matinya Agama: Ujung Dari Protocol of Zion

Sebelum NED dan Freedom House mendefinisikan apa yang disebut standar negara sukses dengan demokrasinya di Timur Tengah, Steve Bruce lewat bukunya “God is Dead: Secularization in West” (Blackwell: 2002) menguraikan perihal karakteristik negara modern. Seperti dikutip oleh Syamsudin Arif, Bruce sebagai sosiolog agama kemudian menerjemahkannya pada tiga ciri.

Pertama, adanya diferensiasi fungsi dan struktur sosial, ditandai dengan munculnya sistem birokrasi dan profesionalisme, menggantikan hirarki, dominasi dan pretensi kelompok tertentu. Namun Bruce memberi syarat khusus bahwa hal ini akan sukses ketika dibarengi oleh maraknya tren Pluralisme Agama dan relativisme bahwa tidak ada lagi kebenaran tunggal dalam monopoli kebenaran.

Kedua, lahirnya privatisasi agama sebagai konsekuensi dari kehidupan yang lebih terorganisir dan terjamin, sehingga agama dirasakan tidak lagi relevan jika tidak berpengaruh sama sekali dalam konteks sosial. Agama hanya menjadi lahan privat dan pribadi tanpa diperbolehkan ikut campur dalam masalah agama. Ucapan Bruce ini kemudian bisa kita paralelkan dengan statement Ulil tentang Ahmadiyah.

Ketiga, bagi Bruce, Negara harus memberi ruang untuk masuknya rasionalisasi dimana sains tampil dominan menggantikan mitologi, mistisisme, dan sihir. (Kemodernan, Sekularisasi, dan Agama: Jurnal Islamia 2007)

Pertanyaannya, apakah yang sebenarnya didefinisikan mistisme dan mitologi dalam termin Bruce? Jawabannya sudah terlebih dahulu diambil oleh August Comte, seorang Yahudi konspiratif yang menaruh konsentrasi untuk meruntuhkan Khilafah Islamiyah dan kemudian terlaksana pada tahun 1924 oleh Kemal Ataturk.

August Comte menggariskan bahwa perkembangan pemikiran manusia terdiri atas tiga tahapan yaitu Tahap Teologik, tahap metafisik, dan kemudian mencapai titik akhir pada tahap positif. Menariknya Comte mendefiniskan zaman penuh kelam, hancur, dan tidak keruan ketika zaman teologik atau agama tampil dominan menguasai sendi kehidupan.

Sebaliknya zaman positif, menurut maksud Comte adalah zaman penuh kemajuan karena orang berusaha untuk menemukan hukum segala sesuatu dari berbagi eksperimen yang akhirnya menghasilan fakta-fakta ilmiah, yang terbukti dan dapat dipertanggung jawabkan. Dan bagi Comte, hal itu tidak bisa terjadi ketika agama turut campur dalam kehidupan. Rupanya perkataan Comte inilah yang serupa di Protocol of Zion nomor 5:

“Ada suatu langkah yang mampu membikin opini umum, yaitu kita harus mengajukan berbagai pandangan yang dapat menggoyahkan keyakinan-keyakinan sebelumnya yang sudah tertanam di hati dan pikiran masyarakat. Kalau usaha ini belum mendapatkan perhatian, maka masyarakat harus diberikan pandangan lagi yang secara sosial dapat diterima.

Dengan cara ini, keyakinan lama yang sudah tertanam di hati manusia akan tergoyahkan, dan pada akhirnya akan tumbang, lantaran terdepak oleh perkembangan zaman. Pada akhirnya pendapat dan pandangan yang tidak searah dengan tujuan Yahudi akan musnah, dan di dunia akan jatuh ke dalam perangkap kesesatan.”

Dan doktrin Comte ini menjalar ke seluruh dunia Islam, mulai dari Asia hingga Afrika. Makanya ketika kasus Ahmadiyah meneyeruak, Ulil meminta Negara tidak boleh ikut campur, karena agama wilayah privat dan tidak boleh terjadi relasi kuasa disana. Menariknya Ulil justru kini masuk ke Partai Politik dan memperjuangkan pengesahan pemikiran-pemikiran nyelenehnya tentang Islam lewat jalur undang-undang.

Namun apakah kaum liberalis masuk ke wilayah politik untuk mengangkat agama? Jawabannya tidak, karena mereka ingin “membunuh” agama seperti lonceng kematian Tuhan yang bergema di seluruh Eropa dan Amerika setelah Frederich Nietszche memploklamirkannya. Dan kita tidak perlu berperang dengan mereka di sana, karena justru demokrasi lah yang sebenarnya membuka peluang untuk liberalisasi. Karena benar dan salah bukan lagi milik Allah.

Haramnya Tato dan Operasi Kecantikan

Agar tampak indah atau cantik, seseorang menghias bagian tubuhnya dengan gambar-gambar tertentu. Belakangan, tren menggunakan tato juga terjadi di banyak wanita. Namun sedikit orang yang tahu, bahwa hiasan tato adalah dilarang dalam Islam.

Dr. Yusuf Qaradhawi, dalam kitabnya yang berjudul “Halal Haram dalam Islam” (diterjemahkan penerbit Era Intermedia) mengatakan haramnya menato badan dan mengikir gigi (pangur).

Menurut Qaradhawi, “Rasulullah saw. melaknat perempuan yang menato, yang minta ditato, yang memangur, dan yanng minta dipanur.”

Dalam tato, terjadi pengubahan wajah dan tangan dengan warna biru dan lukisan yang jelek. Sebagian masyarakat Arab sangat berlebihan dalam hal ini, khususnya di kalangan perempuan. Mereka melukisi sebagian besar tubuhnya. Di samping itu, pemeluk sebagian agama juga melukiskan sembahan-sembahan dan simbol-simbol agama mereka, seperti yang kita lihat pada orang-orang Nasrani. Mereka melukiskan gambar salib ditangan dan dada.

Selain kerusakan itu, ditambah lagi dengan rasa sakit dan penyiksaan karena menggunakan tusukan jarum di tubuh orang yang ditato. Semua itu menjadi penyebab turunnya laknat kepadda yang menato dan yang minta ditato.
Sedangkan pangur, yakni menajamkan atau memendekkan gigi, Rasulullah saw. telah melaknat perempuan yang memangur dan yang minta dipangur. Kalau sekiranya yang melakukan itu laki-laki, tentu laknatnya lebih besar.
Sebagaimana Rasulullah saw. mengharamkan pengikiran gigi, beliau juga mengharamkan tafalluj (menjarangkan) gigi.

“Dan beliau melaknat wanita-wanita yang menjarangkan giginya supaya rapi, yang mengubah ciptaan Allah.” (HR. Bukhori dan Muslim dari hadits Ibnu Mas’ud).

Al-mutafallijat ialah perempuan yang menjarangkan atau minta dijarangkan giginya. Di antara wanita ada yang memang diciptakan dengan gigi semacam itu, tetapi banyak pula yang tidak. Mereka mengikir celah-celah gigi yang diciptakan rapat supaya menjadi jarang. Menurut ulama ini, perbuatan ini jelas menipu orang lain dan berlebihan dalam berhias, bertentangan dengan karakter Islam.

Berdasar hadits-hadits shahih tersebut, tahulah kita hukum syariat praktek yang lazim disebut “operasi kecantikan” sebagai produk peradaban yang memuja fisik dan nafsu. Yakni peradaban Barat yang materialis itu. Anda saksikan sendiri bagaimana laki-laki atau perempuan mengeluarkan ratusan ribu atau jutaan dolar hanya untuk mengubah bentuk hidung atau payudara, dan sejenisnya. Semua itu termasuk orang-orang yang dilaknat Allah dan Rasul-Nya, karena menyiksa orang dan mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang benar, hanya karena sikap berlebihan dalam memperhatikan penampilan lahir dan fisik, bukan perhatian kepada hakikat dan ruhani.

Lain halnya bila terdapat cacat yang mengganggu, seperti tumor yang menyakitkan, baik secara biologis ataupun psikologis, terutama bila penderita berada di suatu majelis atau tempat tertentu. Dalam hal ini, tidak mengapa kalau ia mengobatinya, selama maksud dari pengobatannya itu adalah untuk menghilangkan kesulitan yang mengganggu kehidupannya. Sesungguhnya Allah swt. tidak membuat kesulitan dalam agama ini.

Yang memperkuat pendapat ini barangkali adalah hadits yang melaknat perempuan yang menjarangkan gigi untuk maksud keindahan. Dipahami dari hadits itu bahwa yang tercela apabila ia melakukannya bukan untuk maksud lain kecuali untuk keindahan dan kecantikan. Kalau sekiranya ia melakukan hal itu dengan maksud menghilangkan rasa sakit tentu tidaklah mengapa.

IAEA Minta Pertemuan Puncak Keamanan Nuklir pada Juni

Badan pengawas nuklir dunia Senin menyerukan pertemuan puncak tingkat tinggi dalam beberapa bulan mendatang untuk berupaya mempelajari pelajaran dari krisis nuklir tiada henti di Jepang.

Dirjen Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Yukiya Amano, ketika berbicara pada satu konferensi pers, mengusulkan agar “konferensi tingkat tinggi IAEA mengenai keamanan nuklir” itu diadakan di Wina sebelum musim panas, mungkin pada Juni.

“Konferensi itu akan mencakup … penilaian pada masa depan mengenai kejadian tersebut, pelajaran yang dipertimbangkan dapat dipelajari dan cara-cara untuk meningkatkan keamanan nuklir serta peningkatan tanggapan terhadap kecelakaan nuklir dan keadaan darurat,” ia menguraikan.

“Saya yakin IAEA merupakan badan terbaik untuk mengikuti kecelakaan itu karena kami memiliki keahlian dan keanggotaan luas, dan kami dapat menjamin transparansi,” ia menambahkan.

Plutonium telah terdeteksi di tanah di tempat pembangkit listrik tenaga nuklir yang dilanda gempa dan tsunami di Jepang dan air yang sangat terkontaminasi (zat radio aktif) yang bocor dari sebuah bangunan reaktor, kata seorang operator Senin, yang meningkatkan kekhawatiran lingkungan.

Kekhawatiran radiasi telah mengganggu upaya untuk memulai lagi sistem pendinginan PLTN Fukushima Daiichi, yang dihantam gempa dan tsunami dahsyat pada 11 Maret lalu yang telah menyebabkan lebih dari 28.000 orang tewas atau hilang. IAEA dibentuk oleh PBB pada 1957.

Pembangunan Kantor Baru Walikota Menuai Protes

Pembangunan kantor baru Walikota Payakumbuh mendapat kritikan dari beberapa pihak. Protes juga dikeluarkan oleh wakil DPRD Payakumbuh.

“Evaluasi kembali kebijakan pembangunan kantor baru walikota,” ungkap Mulyadi ST, ME, menanggapi telah disetujuinya pembangunan balaikota baru Kota Payakumbuh.

Dikatakan Mulyadi, disaat seluruh kabupaten dan Kota di Indonesia berlomba memindahkan pusat kotanya kedaerah pinggir agar tidak tidak terjadi kepadatan pembangunan dipusat kota serta keadilan pembangunan, pemerataan dan perluasan kota tapi Payakumbuh malah kembali kelokasi yang padat.

Kepada padangmedia.com, Mulyadi menilai ada masalah dengan perencanaan tata ruang perkotaan Payakumbuh. Perencanaan tata ruang perkotaan dibuat untuk masa depan dan arah perkotaan tersebut pada masa yang akan datang.Sehingga usaha untuk mengetahui keadaan yang diinginkan pada masa depan menjadi bagian yang sangat penting dalam penyusunan tata ruang sebuah perkotaan. “Semakin tepat ramalan masa depan yang dilakukan maka semakin baik pula rencana tata ruang yang disusun. Perencanaan ruang berisi program yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum yang mencakup perencanaan yang komplek, berisi kaitan antara segi kehidupam dengan segi lainnya. Secara sederhana perencanaan tata ruang dikupas hanya dari segi fisik, sosial dan ekonomi.” ujar Ketua Umum Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Nagari ini .

Diterangkan Mulyadi, rencana pembangunan proyek megah mercusuar tersebut saat ini tidak perlu, tidak mendesak, tidak penting dan tidak dibutuhkan masyarakat Payakumbuh. Yang paling dibutuhkan saat ini peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Payakumbuh .

Apalagi, menilik kondisi anggaran yang tahun lalu deficit dan masih ,mengancam pada tahun ini, untuk membiayai program yang sudah direncanakan tahun sebelumnya saja tidak cukup apalagi mau membangun kemewahan disaat masih kekurangan? jalan berlobang, kesemrawutan masalah transportasi massal, kemacetan lalu lintas, banjir, irigasi bermasalah, jembatan putus dan akses jalan yang masih belum dibuka, belum diaspal dan butuh perbaikan, tingkat kelulusan dan kualitas SDM belum maksimal, kualitas kesehatan yang semakin menurun serta masih banyak lagi permasalahan lainnya yang belum tuntas.

“Jadi pembangunan ini harus dihentikan apalagi dilokasi sempit yang akan menambah semrawutnya kota ini, jadi ini perlu kita kritisi agar dilakukan perubahan-perubahan terhadap RT/RW terutama terhadap rencana proyek besar yang akan menyedot anggaran Rp 42 Miliar selama 3 tahun kedepan dari uang pajak dan retribusi yang dipungut dari masyarakat,” ulasnya.

Hukuman Mati Bagi Koruptor Harus Dipertahankan

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan, ancaman hukuman mati bagi koruptor harus dipertahankan sebagai bentuk kesungguhan upaya memberantas praktik tercela tersebut.

Menurut Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj usai rapat pleno PBNU di Pesantren Krapyak, Yogyakarta, Senin (28/3), dalam revisi Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), pasal yang mengatur mengenai ancaman hukuman mati bagi koruptor telah dihilangkan.

“Untuk memberantas praktik korupsi yang sudah mengakar di Indonesia, dibutuhkan kemauan yang kuat dan upaya yang sungguh-sungguh,” katanya.

Sebagai bukti keseriusan dalam mendorong pemberantasan korupsi, kata Said Aqil, PBNU dalam Musyawarah Nasional di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta 2002 juga memutuskan perlunya hukuman mati bagi koruptor.

Bahkan, keputusan Munas juga melarang para kiai turut menshalati jenazah orang yang terbukti melakukan korupsi.

“Jenazah koruptor tetap dishalati kalau muslim, tapi para kiai diimbau tidak ikut menshalati,” katanya.

Rapat pleno PBNU dalam salah satu keputusannya menyebutkan, sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar, seharusnya NU memiliki peran yang besar dalam pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya politik uang.

“Peran ini harus dimulai dari jam`iyah NU dan warga nahdliyyin,” kata Wakil Sekjen PBNU Mun`I`m DZ saat membacakan rekomendasi dari komisi khusus pleno PBNU.

Sebelumnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) menyayangkan dihilangkannya hukuman mati dalam revisi Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ancaman hukuman mati yang diberlakukan pada terdakwa kasus korupsi diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU tersebut.

“Penghilangan terhadap ancaman pasal ini merupakan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi,” kata peneliti ICW Donal Fariz di Jakarta, Minggu .

Mengapa Israel tak Pernah Dihukum Meski Terus Membantai Palestina

Perhatian masyarakat dunia saat ini tertuju pada peristiwa dramatis yang merongrong Libya dan Yaman, Bahrain dan Suriah, dan tempat lain di dunia Arab. Sementara itu Israel asyik memperluas daerah jajahannya di Tepi Barat Sungai Jordan dan Jerusalem Timur.

Negara Yahudi tersebut juga seenaknya meningkatkan pemboman terhadap rakyat terkepung di Jalur Gaza, tempat militer Yahudi membantai delapan orang Palestina. Empat korban –menurut laporan media internasional– berasal dari satu keluarga, dua di antara mereka adalah anak kecil.

Tak ada yang “luar biasa” sebenarnya dalam kejadian tersebut. Entah berapa banyak orang Palestina yang dibunuh pada pekan lalu oleh penguasa Yahudi.

Tepi berita itu memang menarik perhatian media di Amerika. Menurut laporan, perisitiwa tersebut dimasukkan ke dalam bagian “News in Brief” –tapi saat satu keluarga Yahudi yang terdiri atas lima lima orang ditikam oleh orang Palestina di Tepi Barat, perhatian yang diberikan media Amerika jauh lebih besar.

Meskipun banyak pengulas diberitakan mencela aksi pemerintah Yahudi tersebut, tak seorang pun dari mereka mempertimbangkan konteksnya; Tepi Barat Sungai Jordan adalah wilayah yang dijajah, dan bukan hanya hukum internasional menganggap wilayah itu berada di luar batas kolonisasi oleh kaum pendudukan, tapi hukum juga menganggap wilayah semacam itu sebagai daerah pertempuran.

Jadi, jika orang membawa anak-anak dan kaum perempuan ke daerah pertempuran, terbuka peluang mereka akan cedera –sangat mungkin orang orang atau sekelompok orang yang tanah mereka dijajah. Masyarakat madani Palestina jatuh miskin akibatkan kehilangan tanah mereka.

Yang jadi pertanyaan ialah apakah kaum Yahudi bisa lolos dengan aksi kolonial mereka, dan dengan tindakan brutal yang setiap hari mereka lakukan terhadap orang Palestina, seandainya saja tak ada dukungan dari AS, sekutu dan pelindung kuatnya?

Coba saja bandingkan dengan aksi kapal perang AS yang menghujani sistem pertahanan Libya dengan rudal cruise Tomahawk, sementara pesawat tempurnya mengganyang kendaraan militer negara Afrika Utara tersebut. Presiden AS Barack Obama menegaskan aksi itu “dimaksudkan untuk melindungi warga sipil”.

Tapi bagaimana dengan rakyat miskin Palestina baik di Tepi Barat maupun di Jalur Gaza, apakah mereka bukan warga sipil? Apakah mereka tak pantas dilindungi dari kekejaman kaum Yahudi?

Amerika Serikat juga telah dengan ringan tangan membom penduduk di daerah sabuk suku Pakistan di perbatasan dengan Afghanistan, padahal mereka juga warga sipil. Mereka dicap sebagai “teroris” oleh negara adidaya tersebut, tapi benarkah tudingan itu?

Sewaktu Dewan Keamanan PBB baru-baru ini berusaha mensahkan resolusi untuk mengutuk perluasan wilayah Israel di tanah Arab, Washington menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan rencana itu.

Yang lebih menyakitkan hati ialah Duta Besar AS untuk PBB Susan Rice diberitakan mengatakan kepada wartawan bahwa “sungguh, sejujurnya, dengan menggunakan hak veto tak berarti Washington menyetujui perluasan wilayah Israel”.

Lalu apa? Sekali lagi, para diplomat memang boleh-boleh saja bersikap “diplomatis”, tapi sikap muka-dua, standard-ganda Amerika terlihat jelas menjadi landasannya. Orang jadi prihatin sebab sikap munafik dengan gamblang menjadi faktor kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah.

Mendua
Memang baik jika orang tak menganggap remeh ancaman pemimpin Libya Muamar Gaddafi untuk tak memperlihatkan belas kasih terhadap mereka yang menentang dia. Tapi kapan terakhir kali orang melihat AS mengekang negara kliennya, Israel, agar “tak memperlihatkan sikap tak kenal ampun” terhadap rakyat di Lebanon dan Jalur Gaza. Di kedua wilayah tersebut –dalam dua agresi militernya– Israel menewaskan ribuan warga sipil dan meluluh-lantakkan rumah serta lahan mereka.

Pemerintah Obama telah menghabiskan kebanyakan masa jabatannya untuk memperbaiki hubungan dengan negara Islam, terutama negara Arab. Tapi bagi AS apa yang Israel mau bisa didapatkan, dan apa yang Israel lakukan tak pernah menghadapi hukuman.

“Pendudukan –yang tidak sah, tak manusiawi, dan tak sejalan dengan nila-nilai Yahudi– telah berlangsung selama 44 tahun,” tulis David Remnick di potongan “Talk of the Town” di New Yorker belum lama ini.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berpendapat ia dapat terus bertindak semaunya, dan terjamin di balk tembok kokoh. Pada penghujung Februrari, ia menelefon Kanselir Jerman Angela Merkel untuk menyampaikan ketidak-senangannya sebab Jerman telah memberi suara buat resolusi PBB yang mengutuk penjajahan Yahudi, sehingga Merkel dilaporkan nyaris tak bisa menahan amarahnya.

“Berani sekali kamu?” kata Merkel sebagaimana dikutip media transnasional. “Kamu lah yang telah mengecewakan kami. Kamu tak pernah melakukan satu langkah pun ke arah perdamaian.” Kanselir Jerman tersebut bisa mengatakan itu kepada perdana menteri Israel, tapi seorang presiden Amerika tak pernah melakukannya.

Amerika Serikat, kalau saja tulus mengenai demokrasi dan melindungi warga sipil, memiliki waktu 44 tahun untuk memperlihatkannya di Palestina.

Rakyat Palestina memiliki puluhan alasan untuk membela diri. Di antaranya adalah resolusi Dewan Keamanan PBB yang “secara langsung mengecam pelanggaran Israel terhadap semua resolusi Dewan Keamanan PBB, Piagam PBB, Konvensi Jenewa, hukum terorisme internasional atau pelanggaran terhadap hukum lain internasional.”

Alasan lain dapat ditemukan di Laporan Goldstone. Tapi Sarannya belum diterapkan lebih dari 18 bulan setelah laporan tersebut diajukan kepada Dewan Hak Asasi Manusia. Paragraf 1912 laporan itu menegaskan “semua Negara Konvensi Jenewa Keempat yang berkaitan dengan Perlindungan Warga Sipil dalam Masa Peran, 12 Agustus 1949, berisi kewajiban tambahan. Sementara itu Piagam PBB dan hukum internasional mesti dihormati guna menjamin kepatuhan Israel pada hukum kemanusiaan internasional sebagaimana termaktub di dalam Konvensi itu”.

Yang paling mendesak dapat ditemukan di Piagam PBB, Pasal 52, yang menetapkan, “Tak ada di dalam Piagam saat ini yang bisa merusak hak yang melekat bagi per orangan atau kolektif untuk membela diri jika serangan bersenjata terjadi terhadap satu Anggota PBB, sampai Dewan Keamanan melakukan tindakan yang diperlukan guna memelihara keamanan dan perdamaian internasional.”

Kini jika masyarakat internasional telah meninggalkan tanggung jawabnya terhadap rakyat Palestina, dan terutama mereka yang berada di Jalur Gaza, lalu apa yang tersisa buat rakyat di Palestina selain membela diri?