17 Persen Jalan Nasional di Sumbar Rusak Berat

Sepanjang 212,95 kilometer atau 17,56 persen dari 1.212,89 kilometer jalan nasional di Sumatera Barat, kondisinya rusak berat. Paling terparah terdapat di dua wilayah. Yaitu, mulai dari Sijunjung hingga batas Jambi serta dari Padang – Painan – batas Bengkulu.

Kepala Satuan Kerja Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah II Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat, Radhi Kasim mengatakan, panjang jalan nasional yang ada di Sumatera Barat terdapat sepanjang 210,41 kilometer atau 17,35 persen, kondisinya rusak ringan. Sementara, 541,69 kilometer atau 44,66 persen, dalam kondisi baik serta 247,48 atau 20,4 persen, kondisinya sedang.

Rhadi Kasim mengatakan, tahun ini pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp235 miliar untuk 17 paket pekerjaan jalan nasional dan jembatan di wilayah dua Sumatera Barat.

“Anggaran yang berasal dari APBN tersebut sebesar Rp180 miliar. Difokuskan untuk perbaikan jalan nasional wilayah Solok – Dharmasraya hingga batas Provinsi Jambi, sepanjang 20 kilometer. Karena kondisinya rusak berat,” kata Radhi Kasim kepada padangmedia.com, Selasa (14/06) di Padang..

17 paket pengerjaan jalan nasional dan jembatan di wilayah dua Sumatera Barat itu, kata Rhadi Kasim, saat ini dalam tahap studi lapangan. Baik untuk peningkatan, pemeliharaan rutin, pelebaran maupun peningkatan jalan.

Lebih lanjut Radhi Kasim mengatakan, kerusakan jalan nasional wilayah II Sumatera Barat terjadi karena dilalui truk yang membawa bahan baku CPO atau minyak mentah kelapa sawit, kayu dan batubara dengan kapasitas jalan delapan ton. Akibat kondisi demikian, anggaran perbaikan dan pemeliharaan rutin jalan nasional lebih banyak terpakai untuk jalan lintas Sumatera Bagian Tengah.

Radhi Kasim mengatakan, kebijakan Gubernur Sumatera Barat membatasi tonase yang direncanakan bulan Juli mendatang diharapkan bisa terealisasi dengan baik. Diharapkan dengan demikian kerusakan jalan nasional di Sumatera Barat bisa ditekan

Inilah Alasan Mengapa Seleksi Pimpinan KPK Sepi Peminat

Sudah dua pekan pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibuka , baru 40 orang yang mendaftar.  Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan KPK  menyatakan seleksi itu sepi peminat.

“Hingga hari ini baru  40 orang yang mendaftar, dari 40 orang itu  baru 20 orang yang berkas lamarannya dinyatakan lengkap,” kata anggota Pansel, Imam B Prasodjo saat dihubungi Republika, Selasa (14/6).

Menurut Imam, ada sejumlah hal yang membuat sepinya orang yang mendaftar untuk menjadi pimpinan KPK itu. Ia menduga, mereka enggan mendaftar karena malas karena kalau sudah lulus seleksi dan diajukan ke DPR mereka akan dihujat habis-habisan oleh wakil rakyat tersebut. Selain itu,  kasus kriminalisasi terhadap dua orang pimpinan KPK saat ini, Bibid S Rianto dan Chandra M Hamzah juga bisa menjadi alasan yang membuat orang khawatir menjadi pimpinan KPK.

Sepinya peminat itu membuat Pansel harus kreatif untuk mendorong orang menjadi pimpinan KPK. Selain promosi melalui media massa dan sejumlah spanduk, Pansel juga melakukan “aksi jemput bola” atau mengundang langsung pihak-pihak yang dianggap memiiliki kapasitas menjadi pimpinan KPK.

Menurut anggota  Pansel lainnya, Saldi Isra,  pihaknya mengundang sejumlah nama yang terdiri dari pakar dan praktisi hukum. Di antaranya adalah, Pengamat dan Praktisi Hukum, Bambang Widjojanto, mantan Wakil Ketua KPK, Amin Sunaryadi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Aswanto, dan Fadjrol Falah.

Sebelumnya, Ketua Pansel sekaligus Menteri Hukum dan HAM RI, Patrialis Akbar mengatakan, pihaknya yakin bahwa pendaftaran akan ramai menjelang hari akhir pendaftaran pada 20 Juni mendatang. “Kalau 2-3 hari lagi yang daftar baru 9-10 orang itu baru kita pusing,” ujar Patrialis.

Seperti diketahui, masa jabatan pimpinan KPK jilid dua  akan berakhir pada tahun 2011 ini. Mereka sudah menjalankan tugasnya sejak tahun 2007 lalu. Seleksi kali ini adalah untuk memilih pimpinan KPK periode 2012-2017 mendatang.