PANDANGAN UMUM FRAKSI PKS TERHADAP RENPERDA KAB. 50 KOTA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB 50 KOTA TAHUN ANGGARAN 2010

PANDANGAN UMUM FRAKSI PKS

TERHADAP RANPERDA KAB. 50 KOTA

TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN

APBD KAB.50 KOTA

TAHUN ANGGARAN 2010

Yang kita hormati

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati 50 Kota

Yang kami hormati,

Sdr Ketua dan wkl Ketua, serta Rekan-rekan anggota DPRD Kab. 50 Kota

Yang kami hormati,

Sdr. Unsur Muspida dan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati

Yang kami hormati,

Sdr. Sekda Kab. 50 Kota  beserta saudara2 Assisten

Yang kami hormati,

Kepala Dinas,kepala badan, kepala Kantor, kepala Bagian, Camat Dilingkungan Pemkab 50 Kota .

Yang kami hormati,

Sdr. Sekretaris DPRD Kab. 50 Kota  Beserta Staf.

Yang kami hormati,

Sdr. Para Perwakilan Organisasi, Rekan-rekan wartawan dan para

Undangan  yang mulia.

Assalammu‚ÄĚalaikum Warahmatullahi Wabarakathu

Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah SWT atas anugerah nikmatnya yang selalu berlimpah kepada kita .Alhamdulillah,kita masih bisa dengan leluasa menghirup udara segar dan kita dipeliharaNya dalam keadaan sehat wal afiat.Nikmat yang perlu kita syukuri juga adalah nikmat persatuan dan kesatuan yang masih tertanam kokoh dihati kita dalam rangka mempertahankan NKRI yang sudah menjadi harga mati bagi kita semua.

Kemudian, salawat beserta salam marilah kita do’akan kepada Allah semoga disampaikan buat junjungan kita Rasulullah SAW, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjadikan Rasulullah sebagai tauladan dalam kehidupan kita secara pribadi,dalam membina keluarga dan dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera aman dan makmur.

Terima kasih kami aturkan kepada pimpinan sidang yang memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap ranperda Kab. 50 Kota tentang     Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab. 50 kota  tahun 2010.

Pimpinan sidang serta hadirin yang kami hormati.

Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksananaan APBD TA 2010  ( LPPA ) ini sudah mengikuti ketentuan  sesuai dengan batas waktu penyampaian yaitu 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.  Namun  demikian penyampaian laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD tahun 2010 ini masih belum mengikuti ketentuan yang berlaku, diantaranya adalah ketentuan  menyertakan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD ). Hal ini menjadi pertanyaan bagi kami FPKS.

FPKS terlebih dahulu ingin menggarisbawahi beberapa hal terkait APBD tahun anggaran 2010 secara keseluruhan sebelum menyampaikan tanggapan dan pandangan kami.

Pertama, Prioritas utama yang menjadi tantangan pemerintah saat ini adalah bagaimana  menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Artinya bagaimana pertumbuhan ekonomi itu mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan sehingga bisa berdampak pula pada penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk itulah pemerintah sudah semestinya semakin fokus dalam memperhatikan aspek ini dengan memperkuat program-program anti kemiskinan dan pencipataan lapangan kerja.Dalam nota LPPA tahun 2010 sadudara Bupati memang sudah menyampaikan tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 5,14 % pada tahun 2009,  artinya turun 1 digit jika dibandingkan dengan tahun 2008.Tapi meskipun turun sepertinya pemkab masih belum jelek2 amat karena pertumbuhan ekonomi kabupaten lima puluh kota masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi regional ( sumabar) tahun 2009 sebesar 4,16 %. Namun hal ini harus tetap menjadi pelajaran karena kita disuruh belajar kepada yang baik bukan kepada yang lebih buruk.
Kedua, disamping pertumbuhan ekonomi yang perlu juga menjadi perhatian adalah masih adanya  seerapan anggaran yang masih rendah pada tahun anggrana 2010 seperti belanja hibah yang terealisir hanya 46,28 %.
Untuk hal ini kami mohon penjelasan.
Ketiga, terkait dengan pembiayaan APBD tahun 2010 yang tidak mampu menutupi beban defisit yang cendrung sudah tidak rasional lagi menimbulkaan asumsi negative bahwa system APBD tahun 2010 yang begitu besar adalah karena kesengajaan untuk kepentingan tertentu sehingga masyarakat merasa dikorbankan dan dibohongi. Ditambah lagi DPRD merasa tidak mendapat penjelasan yang transparan terkait dengan prediksi sumber pembiayaan deficit pada tahun 2010 tersebut. Apapun alasannya yang dibuat oleh pemerintah,masyarakat sudah susah di beri pemahaman. Ini terbukti dengan tanggapan dan komentar masyarakat pada saat pelaksanaan reses.

Sidang Paripurna Yang kami hormati,

Setelah menyimak penyampaian nota Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2010  yang disampaikan oleh Saudara Bupati  tanggal 13 Juni 2011 yang lalu, kita mendapat gambaran  perjalanan roda pemerintahan daerah kab. 50 Kota  khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah serta pelaksanaan APBD TA 2010 yang  ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam hal sebuah APBD yang ditetapkan dengan Perda maka Hal ini idelanya  mengisyaratkan:

Pertama,;bahwa APBD memiliki jiwa dan spirit komitmen bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah, dalam mengakomodir dan mewujudkan aspirasi masyarakat.  Sehingga masyarakat merasakn mendapat pelayanan dan pengayoman yang sama dari dua lembaga pemerintahan yang berbeda kewenangan. Sekalipun secara konstitusional Pemerintah daerah berkewajiban membuat laporan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan APBD dan menyampaikannya kepada DPRD sebagai mana diatur dalam   Peraturan pemerintah no 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.

Kedua, APBD yang disusun dan diputuskan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD pada dasarnya adalah tidak lanjut dari realisasi¬† skala prioritas yang telah ditetapkan bersama antara Kepala DAerah dan DPRD ¬†dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggran ( KUA ‚ÄďPPA ) . Sehingga dengan demikian dalam pelaksanaan anggaran sudah sepatutnya juga prinsip transparan dan semangat kemitraan dan kebersamaan terus berjalan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan disetiap Satuan kerja Perangkat Daerah, benar-benar berjalan seperti yang sudah disepakati bersama dalam rapat kerja pembahasan APBD. Sehingga kalau ada perubahan2 kesepakatan hendaknya dbicarakan kembali secara bersama bukan secara fiet a comply.

Ketiga; Eksekutif dan legislative memiliki kepentingn dan tanggung jawab yang besar terhadap pelaksanaan APBD setiap tahunnya meskipun keduanya berada pada¬† ranah yang berbeda. Eksekutif mendapat¬† kewenangam oleh undang-undang untuk melaksanakan APBD sementara Legislatif mendapat amanah melahirkan kebijakan yang sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD sebagaimana ditaur dalam pasal 311 Permendagri no 13 tahun 2006 sebagaiman telah disempurnakan¬† dengan permendagri no 59 tahun 2007. Karena¬† posisi¬† dan kewenangan yang berbeda itulah,peraturan perundang ‚Äď undangan memberikan tangung jawab kepada kepala daerah untuk melaporkan pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh BPK kepada DPRD.

Sidang Paripurna Yang kami hormati,

FPKS setelah membahas dan  mempelajari nota penjelasan saudara Bupati 50 Kota  terhadap    tentang     Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD kab 50 kota kota tahun 2009, kami  menyampaikan pandangan dan beberapa soalan sebagai berikut:

  1. Masalah schedule penyampaian Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD kab 50 kota  tahun 2010 sebagimana kami sampaikan diatas sudah pada saat yang tepatnya. Langkah awal pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaiman diatur dalam PP no 58 tahun 2005 dan Permendagri no 13 tahun 2006 diawali dengan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir . Untuk selanjutnya kepala daerah mengajukan ranperda tentang  Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun berakhir  berupa Laporan keuangan yang sudah diaudit oleh BPK. Dalam hal ini kami mohon penjelasan tentang hasil audit BPK tersebut dan kapan  pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan kepada BPK untuk diperiksa karena sampai pada saat saudara Bupati menyampaikan nota LPPA tahun 2010 kami belum mendapatkannya.
  2. Dari beberapa kelengkapan laporan yang disampaikan oleh saudara bupati kami memberikan pandangan dimana secara factual   APBD kab 50 kota    tahun anggaran 2010 baik dari sector pendapatan, belanja dan pembiayaan mengalami realisasi yang dinamis dan fariatif. Dengan demikian, konsekwensi logisnya adalah berfariasi pula tingkat capaian kinerja setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD selaku pengguna anggaran. Ada yang realisasi anggrannya maksimaln namun tidak berbanding lurus dengan kinerjanya yang baik pula, seperti: kekurangan fisik pekerjaan, tidak sesuai dengan spesifikasi minimal, lambat dalam penyelesaian pekerjaan atau bahkan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan hingga TA berakhir.  Meskipun ada pula SKPD yang mampu mempersembahkan capaian kinerja yang baik dan juga memiliki sisa lebih anggaran.  Inilah asumsi yang mendasari perlunya Laporan realisasi anggaran per semester dan prognosis untuk enam bulan berikutnya.
  1. Terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah disektor pendapatan,  yang merosot tajam dari target yang dianggrakan kami mohon penjelasan.

Apa upaya konkrit dari pemerintah dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD  sehingga PAD kabupaten lima puluh kota benar2 actual dari sisi potensi dan actual dari segi realisasi.

  1. Terkait dengan system dan mekanisme pengawasan realisasi Dana BOS kami mohon penjelasan karena berdasrkan pantauan kami dilapangan dan adanya laporan masyarakat adanya indikasi tidak transparan dalam pengelolaan dana BOS tersebut.
  2. Selanjutnya kami memepertanyakan kenapa tidak adaikhtisar  laporan keuangan perusahaan daerah Gonjong Limo.
  3. Kami juga mempertanyakan Dana titipan pihak ke 3 dlm neraca dg jumlah Rp. 1.220.239.279. Dana tersebut pada tahun 2009 hanya Rp 657.324.070 . Siapa pihak ketiga tsb dan apa maksud dana titipan itu, apakah itu bukan pinjaman
  4. Dalam neraca keuangan juga kami temui adanya piutana bergulir  dari th 2009 sampai th 2010 tdk ada perobahan.Ada indikasi tidakasi tidak adanya penagihan sehingga berkurangnya pendapatan daerah.Mohon penjelasan.
  5. Mohon jelaskan apa maksud investasi non permanen lainnya yang jumlahnya sama di tahun 2009 dan th 2010 yaitu Rp 737.375.000
  6. Selanjutnya ada nilai kekayaan bersih pemerintak kabupaten lima puluh kota yang tertanam dalan asset tetap berjumlah 1,2 triliyun lebih termasuk didalamnya tanah senilai 64,6 milyar. Yang menjadi pertanyaan kami,apa dasar penetapan nilai tanah tersebut dan kenaikan nilai ekonomis tanah tersebut tidak rasional. (hanya beda tipis nilai tanah tahun 2009 dengan tahun 2010). Sekaitan dengan ini, kami juga minta secara tertulis daftar asset daerah secara keseluruhan kabupaten lima puluh kota.

10. Masih Masalah aset daerah,kami mohon penjelasan tentang asset daerah yang tidak di kelola oleh pemerintah daerrah.

11. Kenapa realisasi Bantuan keuangan menurun hingga 52,7 % dari anggaran dan dana provinsi turun sebanyak 17,6 %

12.  Kami juga mempertanyakan adanya pemotongan sejumlah dana dalam pencairan dana hibah,apakah ada aturannya.

Berdasarkan catatan di atas Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta Pemerintah untuk menindaklanjutinya.

Sidang Paripurna Yang kami hormati,

Karena keterbatasan waktu yang tersedia untuk membahas lebih dalam Pertanggung jawaban APBD TA 2010 ini, kami berpendapat akan lebih efektif pada saat kita duduk “satu meja “ dalam rapat kerja nanti.

Namun walaupun demikian tanpa mengurangi arti sebuah pandangan umum fraksi, pertanyaan- pertanyaan dari Fraksi PKS yang lebih rinci akan kami sampaikan nanti dalam kesempatan Rapat Kerja.

Saudara saudara hadirin siding paripurna yang kami hormati.

Demikian pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010.

Atas perhatian dan kesabaran Bapak/Ibu mendengarkan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah
Wassalaamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sarilamak, 12 Juli  2010

FRAKSI PKS DPRD Kab 50 KOTA

JURU BICARA,

(  H. YOS SARIADI S.AG DT MAJO SINDO )

Fraksi PKS DPRD Kab 50 Kota:

  1. Wardi Munir                    (Ketua)        ………………..
  2. Zukron H, B.Ac               (Wk.Ketua)  ………………..
  3. H.Yos Sariadi,S.Ag         (Sekretaris) ………………..

Herman S.Pd                  (Anggota)    ………………..