Beberapa waktu lalu, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Brigjen Hastind Asrin, menyatakan bahwa pemerintah menjatuhkan pilihan untuk membeli pesawat tanpa awak (Unmanned Aero Vehicle-UAV) buatan Israel, karena kecanggihan teknologinya. Bahkan, dia membandingkan dengan buatan Iran. “Dia sangat mengagumi kecanggihan teknologi Israel sebagai yang terhebat di dunia,” kata Presidium Medical Emergency Rescue Commitee (Mer-C), Joserizal Jurnalis, dalam pesan singkatnya, Jumat (3/2).

Bahkan, lanjutnya, ketika pesawat mata-mata tanpa awak yang tercanggih Amerika Serikat (AS) berhasil ditangkap dengan cara ‘dituntun’ oleh Iran untuk mendarat di wilayah Iran, Hastind menyatakan bahwa pesawat itu jatuh sendiri. “Saya melihat bahwa Hastind kurang banyak berada di medan perang, jadi terlihat pembelaannya terhadap superioritas Irael melampaui akal sehat dan fakta di lapangan.”

Dia menjelaskan, ketika perang Gaza tahun 2009, pemimpin zionis Israel, Benjamin Netanyahu, berjanji ke pemerintahan Bush bahwa dia akan mengalahkan Hamas dalam tiga hari. Namun, kenyataannya, setelah perang selama 22 hari, Hamas tidak kalah.

Dalam kunjungan Joserizal ke daerah Jabalia, dia juga melihat, lima tank Israel yang hancur. Belum di front yang lain. Setelah perang berakhir, Hamas kehilangan serdadu 48 orang. Korban dari pihak Israel diperkirakan lebih. “Bagaimana cara menghitungnya? Kalau tank yang hancur memuat lima orang awak, lalu dikalikan dengan tank yang hancur di Jabalia, belum yang tewas terkena sniper,” rincinya.

Tank yang digunakan Israel adalah Merkava yang digadang-gadang oleh Israel sebagai tank tercanggih di dunia. Pada perang selama 34 hari antara Hizbullah melawan Israel di Lebanon Selatan tahun 2006, kata dia, Israel secara militer kalah.

Tank mereka banyak yang hancur, begitu juga dengan kapal elektronik Israel yang katanya juga sangat canggih, terbakar dihantam rudal Hizbullah setelah diberi tembakan elektronik tipuan. Lalu, tambah Joserizal, beberapa pesawat Drone Israel yang berhasil ditembak jatuh. “Dunia ini tidak seperti yang dibayangkan. Ini baru sebagian fakta lapangan yang saya ungkapkan,” cetus spesialis tulang dan traumatologi ini.

Pertama, pemerintah harus mengurangi subsidi untuk PLN sebab perusahaan plat merah itu kebanyakan mengonsumsi bahan bakar diesel. Sebanyak 1 KWh listrik berbahan bakar diesel menghabiskan Rp 3.000, sedangkan jika dikonversi ke gas akan lebih murah menjadi Rp 700 per KWh.

“Subsidi PLN pada 2010 saja sekitar Rp 50 triliun, jika pemerintah potong separuhnya, maka bisa kita berikan untuk subsidi BBM,” kata Mardani saat dihubungi Republika, Rabu (25/1). Menurut Mardani, yang menyebabkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik adalah penggunaan BBM untuk pembangkit. Seharusnya untuk menekan anggaran subsidi, PLN mengggunakan bahan bakar gas dan batubara.

Kedua, pemerintah belum mengoptimalisasikan sistem transportasi umum. Menurutnya, perbaikan-perbaikan yang dilakukan dapat berbagai cara. Misalnya, menaikkan tarif parkir kendaraan, dan menganjurkan masyarakat beralih ke transportasi umum.

Ketiga, pemerintah mengaudit kinerja Pertamina terakit catatan efisiensinya. Terkait hal ini, sebelumnya, anggota komisi VII Dito Gunandito mengapresiasi penghematan Pertamina terhadap impor BBM. Dalam laporannya, Pertamina menghemat pengadaan impor BBM premium dan solar mencapai Rp 2,6 triliun atau 283 juta dolar AS selama 2011.

Mardani menambahkan keputusan DPR terhadap opsi-opsi pemerintah akan diputuskan besok (Kamis, 26 Januari 2012) dalam rapat DPR bersama pejabat Kementerian ESDM. “Kalo DPR, keputusannya besok (Kamis), kalo PKS tetap menolak,” tegasnya.

Militer ‘Israel’ akan menggunakan bom fosfor yang sudah jelas dilarang oleh hukum internasional, dalam serangan berikutnya di Jalur Gaza.

Seperti dikutip dari laman Palestinian Information Center (PIC), harian Jerusalem Post dalam situsnya mengatakan seorang aktivis HAM ‘Israel’ yang juga pengacara telah menyampaikan permintaan melalui sebuah pengadilan tinggi agar ‘Israel’ tidak menggunakan bom fosfor untuk menyerang Gaza.

Namun, permintaan ini ditolak oleh penjajah Zionis dengan mengatakan bahwa permintaan tersebut hanya akan membatasi penggunaan bom fosfor.

Bom fosfor ini banyak digunakan saat Perang Dunia I. Bom ini dilarang digunakan di wilayah pemukiman atau daerah yang ditempati penduduk sipil.

Saat bersentuhan dengan udara terbuka, bom fosfor akan menyala dan beroksidasi menjadi phosphorus pentoxide. Panas sekitar 800 derajat Celsius yang dihasilkan akibat reaksi ini akan meledak menjadi nyala api kuning dan menghasilkan asap putih yang tebal.

Jika mengenai manusia akan menyebakan luka bakar yang dalam dan menyakitkan. Luka bakar yang dihasilkan bisa sampai menembus tulang.*

Menurut Ketua Yayasan DLP-GTL Universitas Gorontalo Rustam Akili, saat ini kampus terus mensosialisasikan aturan baru tersebut. “Sosialisasi sudah dilakukan selama satu bulan ini untuk mahasiswa, termasuk juga dosen,” ujarnya.

Selain memberikan sanksi tegas yaitu mengeluarkan mahasiswa dari kelas jika kedapatan merokok, aturan baru tersebut juga berlaku bagi para dosen. Dosen yang kedapatan merokok di tempat-tempat tertentu, atau merokok saat mengajar, langsung dikenakan sanksi pemotongan gaji.

“Dosen yang kedapatan merokok dalam kelas saat proses kuliah berlangsung juga akan kena sanksi tegas pemotongan gaji. Jumlahnya sementara dikaji,” jelas Rustam.

Kendati demikian, kampus tidak serta-merta mengeluarkan kebijakan bebas asap rokok di seluruh areal kampus.  Bagi para perokok tetap disediakan tempat khusus agar tidak mengganggu kenyamanan orang lain yang tidak merokok. Kampus sudah menyediakan enam titik untuk tempat merokok.

“Enam titik ini kami siapkan semua di ruang terbuka,” tutur Rustam, dimuat Tribungorontalo.

Rustam berharap, aturan baru ini dapat dipatuhi semua pihak demi menciptakan suasana menyenangkan di kampus. Sejak beberapa waktu lalu, Universitas Gorontalo peduli melakukan kajian mengenai dampak negatif dari asap rokok. Kampus ini juga melakukan studi khusus serta sosialisasi pengendalian merokok pada remaja dengan sasaran murid SMP dan SMA di kota Gorontalo.

Pimpinan tujuh parpol tersebut sudah bertemu di sebuah hotel kemarin. Mereka membicarakan pembangunan DKI Jakarta di lima tahun mendatang. Namun, pertemuan tersebut belum masuk pada tahap pembicaraan pasangan calon. Sejauh ini parpol Islam hanya menyebutkan dua nama,Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana (PKS) dan Lulung A Lunggana (PPP),yang masuk bursa.

Jika koalisi ini terbentuk, akan ada tiga pasangan calon yakni Panbers, koalisi parpol Islam, dan Partai Demokrat. “Kita hanya bicara pilkada secara umum,belum bicara pada pasangan cagub dan cawagub yang akan didukung. Pertemuan ini hanya membahas substansi dari apa yang diinginkan warga Jakarta,” kata Ketua DPW PPP DKI Jakarta Lulung Lunggana. Rencananya akan digelar pertemuan lanjutan untuk mematangkan strategi menghadapi Pilkada DKI Jakarta.

“Gol dari pertemuan ini akan ada tim perumus yang membuat pokok pikiran dalam rangka mengatasi persoalan di DKI,” katanya. Ketua DPW PKS DKI Jakarta Selamat Nurdin menambahkan, pertemuan pimpinan tujuh parpol tersebut lebih mengarah pada perumusan untuk memperbaiki Ibu Kota. Selamat menerangkan bahwa pertemuan ini tidak menafikan ada partai nasionalis serta partai yang basis agama.

Untuk kebaikan Jakarta, segala sesuatu akan dilakukan. “Dengan pertemuan ini ada kesepakatan untuk bisa menyikapi hasil Pilkada,”ucapnya. Dari tujuh parpol tersebut, hanya empat yang memiliki kursi DPRD DKI Jakarta. PKS memiliki 18 kursi, PPP 7 kursi, PAN 4 kursi, dan PKB 1 kursi. Sementara PBB, PBR, dan PKNU tak memiliki perwakilan.

Direktur Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Husin Yazid menyambut positif penjajakan koalisi parpol Islam dan berbasis massa Islam tersebut. Jika koalisi ini terbentuk, alternatif munculnya pasangan calon gubernur-wakil gubernur semakin banyak.

Secara umum koalisi parpol Islam ini sudah bagus karena tidak memulai dari kepentingan elite. “Mereka memulainya dari persoalan yang dihadapi warga Jakarta, baru masuk pada kemungkinan bekerja sama dalam pilkada,”kata Husin . [sindo]

“Perda Miras memiliki landasan hukum yang kuat”, kata Surahman, Senin (16/01/2012) siang di Jakarta.

Karenanya menurut Surahman, Perda Miras tak bisa direvisi atau dianulir begitu saja oleh pihak pemerintah.

“Perda miras tidak bisa dianulir dan direvisi begitu saja oleh Kemendagri. Karena Perda Miras tidak bertentangan dengan landasan hukum tertinggi kita yaitu Pancasila dan UUD 1945.”

“Perda Miras justru sangat cocok dengan semangat Pancasila yaitu, Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab,” ungkap Surahman.

Menurut politisi yang juga Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ini Perda Miras dapat menjadi lex spesialis yang berlaku di daerah itu saja. Sebab sesuai dengan pasal 14 UU no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dapat menampung kondisi khusus daerah, tutur Surahman.

Selain, kata Surahman,  pemerintah daerah berhak membuat aturan hukum dalam lingkup daerahnya sendiri sebagaimana di jamin UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  pada pasal 14 memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan penanggulangan masalah sosial, ungkapnya.

Surahman bahkan mempertanyakan keabsahan Keppres  Nomor 3 Tahun 2007. Menurut nya, “Keppres itu tidak boleh bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945,” ungkapnya mengakhiri.

Kapal pengangkut daging qurban itu kemudian akan berlayar menuju Dakar pada hari Ahad mmendatang, untuk menurunkan muatan 10.000 kilogram paket daging qurban yang akan dibagikan kepada para mustahiq di Senegal.

Sebuah tim dari Grup Bank Pembangunan Islam bertugas mengawasi pengiriman puluhan ribu ton daging qurban tersebut.

Presiden Bank Pembangunan Islam Dr. Ahmad Muhammad Ali menyampaikan terima kasih kepada Penjaga Dua Masjid Suci Raja Abdullah bin Abdulaziz Al Saud dan Pangeran Mahkota Naif bin Abdulaziz Al Saud, yang juga menjabat perdana menteri dan menteri dalam negeri, atas dukungan keduanya terhadap program amal tersebut.*

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Prof. Dr. Nasaruddin Umar mengatakan, di era reformasi dan Globalisasi dewasa ini ada fenomena yang menarik di tanah air bahwa menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) praktek mistik dan perdukunan makin laris.

Demikian mengemuka dalam diskusi rutin yang diselenggarakan Rumah Perubahan 2.0 bertajuk “Pencanangan 2012 sebagai Tahun Perubahan”, Selasa (27/12).

Diskusi menghadirkan Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan Rizal Ramli, pakar hukum tata negara Irman Putrasidin, dan Wakil Ketua Komisi I DPR Mayjen (Purn) Tb Hasanuddin.

“Apa yang dilakukan Brimob di Bima bukanlah pengendalian, tapi sudah penyerbuan yang berujung pada pembantaian. Saudara-saudara lihat sendiri, ada segaris pasukan Brimob dengan senjata terkokang dan menghadap ke atas. Lalu mereka maju dan mengarahkan tembakan ke arah massa setinggi pinggang. Setelah itu beberapa demonstran ditangkap oleh dua atau lebih polisi dan diseret sambil dipukuli, ditendang, dan dipopor senjata. Ini jelas penyerbuan,” ujar Hasanuddin yang juga mantan Sekretaris Militer Presiden Megawati.

Dalam pertempuran saja, lanjut dia, tawanan perang hanya boleh diajukan dua pertanyaan. Yaitu pangkat dan nomer register. Tawanan tidak boleh telanjangi. Tapi di televisi, polisi menelanjangi massa yang sudah ditangkap dan disiksa. Ini secara jelas menunjukkan Polisi sudah menempatkan rakyat sebagai musuh.

“Pada kasus Bima, misalnya, negara justru mengatakan tindakan polisi sudah sesuai dengan prosedur tetap (Protap) dan terukur. Bahkan di Bima Wakapolri menyatakan tindakan polisi sudah sesuai dengan Undang-undang. Bayangkan, negara bisa menyatakan pembantaian terhadap rakyatnya sendiri sudah sesuai dengan Protap dan terukur. Bahkan atas nama UU, negara boleh membunuh rakyatnya sendiri. Kalau sudah begini, maka terlaknatlah negara ini,” tukas Hasanuddin dengan geram.

Rezim Pembantai

Berkaitan dengan hal itu, tokoh nasional perubahan Rizal Ramli mengatakan negara seringkali tidak hadir ketika rakyat memerlukan perlindungan. Bahkan, negara cenderung terlalu berpihak kepada pemodal ketika terjadi konflik dengan rakyat. Inilah  yang terjadi di Mesuji, Bima, Riau, Kalimantan, dan banyak daerah lain.

“Saat Gus Dur menjadi Presiden, polisi dipisahkan dari tentara dengan maksud agar polisi kita seperti polisi Inggris yang berwibawa dan dihormati rakyatnya. Di sana polisi hanya menggunakan pentungan, bukan senjata. Tapi apa yang dilakukan Brimob sungguh sangat brutal. Di Papua, Brimob membakar desa dan membantai warga. Begitu juga di Aceh, Riau, Kalimantan, dan di banyak daerah lain. Rezim sekarang tidak hanya rezim pembohong dan rezim korup, tetapi juga rezim pembantai. Ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut,” papar Rizal Ramli yang juga mantan Menko Perekonomian.

Sehubungan dengan itu, Rizal Ramli yakin bahwa tahun 2012 akan terjadi perubahan. Setidaknya ada empat faktor bahwa perubahan akan terjadi tahun depan. Pertama, tidak mungkin krisis di Eropa tidak berdampak ke Indonesia. Agar mampu bertahan, secara moneter dan fiskal Eropa akan mengetatkan likuiditas,  yang  akan berdampak penurunan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan suku bunga. Untuk itu, mereka akan terpaksa menarik likuiditasnya dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Jumlah uang panas saat ini sekitar 6 kali lipat dibandingkan tahun 1998. Dampak krisis Eropa akan mulai terasa pada kwartal pertama 2012.

Kedua, ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah sudah semakin besar, suasana yang nyaris sama menjelang kejatuhan Presiden Soeharto pada akhir 1997. Ketiga, kenaikan harga pangan yang makin tidak terkendali. Harga beras yang pada 2010 hanya Rp 6.00/kg, kini sudah hampir Rp 9.000/kg. Keempat, gerakan pemuda dan mahasiswa sudah semakin meluas ke daerah-daerah. Pada aksi hari antikorupsi sedunia 9 Desember silam, aksi terjadi di 56 kota seluruh Indonesia.

“Dengan fakta-fakta seperti itu, saya optimistis fajar perubahan akan segera terbit. Pergolakan di banyak daerah adalah isyarat nyata bahwa ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah sudah sangat merata. Tinggal tunggu waktu saja. Kalau ada mempertanyakan konsititusional tidaknya gerakan perubahan itu, nanti kita selenggarakan Pemilu yang dipercepat. Gitu aja kok repot?” ujar Rizal Ramli. (Inas)

Anggota DPR dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini minta dihentikannya pro kontra soal layak tidaknya mobil Kiat Esemka sebagai kendaraan dinas pejabat dan jangan ada politisasi berlebihan dari karya inovasi anak-anak bangsa tersebut.

“Mari kita sama-sama apresiasi karya ini dan mendorong pemerintah memfasilitasi pengembangan serta kelayakannya agar terwujud sebagai mobil nasional dan awal dari bangkitnya kemandirian industri otomotif dalam negeri,” ujar Jazuli Juwaini di Jakarta, Kamis.

Ditegaskannya bahwa mobil jenis SUV Esemka tersebut menambah daftar prestasi anak bangsa dalam bidang teknologi, khususnya otomotif.

Menurut dia, setelah beberapa jenis mobil produksi nasional muncul dan kemudian tenggelam tak terdengar kabar beritanya, Esemka menjadi angin segar dan seakan mengingatkan kembali akan potensi dan kreativitas bangsa ini.

“Apalagi Esemka didisain dan diproduksi oleh siswa SMK yang memiliki modal kecil. Ini menjadi pelajaran untuk para pemangku kebijakan negeri kita. Dengan modal terbatas, siswa SMK mampu merakit mobil seperti itu,” ujarnya.

Mobil Esemka memiliki kandungan lokal 80 persen, dibuat dan dirakit oleh siswa-siswa SMKN 2 Solo, SMKN 5 Solo, dan SMK Warga Solo yang didampingi oleh Kiat Motor, Klaten. Mobil Esemka ini benar-benar murni hasil karya anak-anak Indonesia.

Ditegaskannya bahwa pemerintah seharusnya langsung tanggap merespon potensi dan kreativitas anak bangsa ini dan jangan dikorbankan hanya karena kepentingan politik.

Lebih lanjut, anggota DPR RI Dapil Banten ini mengatakan, industri otomotif dalam negeri tidak bangkit-bangkit karena adanya berbagai hambatan terutama di level pengambil kebijakan. “Bisa jadi ada orang-orang yang selama ini menikmati keuntungan merasa terganggu jika industri dalam negeri bangkit,” tuturnya.

Indonesia punya banyak SDM yang pintar dan kreatif serta diakui di dunia internasional. Ia mencontohkan di Honda, Toyota, dan Ford, banyak disainer dan SDM andalannya justru berasal dari Indonesia.

“Protonnya Malaysia saja sampai sekarang belum jelas keuntungannya, tapi mobil nasional Malaysia tersebut didukung oleh kebijakan pemerintahnya. Sama seperti Korea dan Jepang, pemerintah Malaysia sangat mendukung kemandirian industri otomotif,” papar Jazuli.

Apabila mobil Esemka itu nantinya akan diproduksi secara massal, ia mengakui, memang membutuhkan uji kelaikan dan keselamatan terlebih dahulu.

Tapi, ia menambahkan, hal itu bukan berarti langsung menghentikan dan tidak mengapresiasi produk yang sudah dihasilkan anak-anak berprestasi ini.

“Malah pemerintah seharusnya memperbaiki dan memfasilitasi peningkatan kualitas mobil tersebut,” demikian Jazuli.(antara)