Radio SUMBAR untuk Nasional

BERITA TERBARU

OKI Canangkan 10 Tahun Aksi untuk Reformasi Politik

June 29th, 2011 - Posted in International

Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam (OKI) menyerukan satu dekade aksi guna melakukan reformasi politik dan resolusi damai untuk Palestina, Libya, dan Suriah.

“Dunia Muslim dihadapkan dengan beberapa perkembangan yang serius dengan dampak langsung pada stabilitas, persatuan, kemakmuran, dan pembangunan. Sayangnya, umat –dalam bagian-bagian tertentu– masih tidak memiliki kohesi yang diperlukan di dalam internal, kekuatan, solidaritas, dan kapasitas yang diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang berat,” kata Sekretaris Jenderal OKI Ekmeleddin Ihsanoglu, sebagaimana dilansir Arab News, Selasa (28/6) malam.

“Dunia Muslim sedang mengalami saat yang menentukan dalam sejarahnya, yang selanjutnya membutuhkan kemauan yang kuat guna mempercepat proses mewujudkan aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih, supremasi hukum, hak asasi manusia, partisipasi, dan dialog nasional yang lebih luas.”

Dia mengatakan, Piagam OKI dan Program 10-Tahun Aksi dipandu oleh prinsip-prinsip moderasi dan modernisasi. “Kedua dokumen tersebut berdasarkan visi perseptif untuk menuju solusi yang tepat, semacam pergolakan¬† seperti yang kita saksikan saat ini di dunia Muslim. Ini adalah kesempatan yang tepat bagi saya untuk memperbarui harapan saya pada semua negara anggota kami untuk bersedia mengimplementasikan Program 10-Tahun Aksi, terutama dalam persoalan pemerintahan yang bersih dan supremasi hukum.”

Ihsanoglu menyerukan negara-negara anggota untuk mengakui negara Palestina di saat Israel terus melakukan pelanggaran hukum internasional  yang telah membawa proses perdamaian ke jalan buntu.

“Ini adalah tugas kita dan posisi organisasi, karena itu, untuk mendukung keputusan Palestina menggunakan PBB dan sebagai pemecahan atas konflik yang berlarut-larut,” kata Ihsanoglu pada para delegasi.

“Ketika saya berbicara di sini, 116 negara sejauh ini telah mengakui Negara Palestina, termasuk 55 dari negara-negara anggota OKI. Kami mendesak negara-negara, termasuk negara-negara anggota OKI dan pengamat, untuk mengakui Palestina dengan perbatasan tahun 1967, serta Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.”

Ihsanoglu mengatakan, ia telah mengirim delegasi ke Tripoli untuk membicarakan resolusi damai konflik Libya dan mencari akses tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan.

“Di Libya, kita mengimbau resolusi politik berdasarkan pengakuan terhadap aspirasi sah rakyat Libya untuk demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan reformasi politik,” katanya.

Pada konferensi pers itu, ia mengatakan, bukan wewenang OKI untuk mengakui oposisi Transisi Dewan Nasional Transisi dan negara-negara anggota akan membuat keputusan sendiri. “OKI adalah organisasi, dan organisasi tidak mencampuri urusan kedaulatan suatu negara.”

Ihsanoglu menyambut perubahan demokratis di Tunisia dan Mesir sebagai hasil dari revolusi popular internal di negara-negara ini. “Selama kunjungan terakhir saya ke dua negara, saya mengungkapkan harapan bahwa perubahan ini akan memperkuat tata pemerintahan yang baik, supremasi hukum, demokrasi dan pembangunan ekonom, di masing-masing negara.”

Di Suriah, ia mengatakan, OKI mengikuti dengan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa kekerasan di sana. “Kami telah menyerukan dialog nasional dan implementasi cepat untuk reformasi oleh para pemimpinan Suriah guna menghentikan kekerasan yang menargetkan warga sipil dan pasukan keamanan,” kata sekretaris jenderal.

Sebagai perkembangan utama, Ihsanoglu mengumumkan pembentukan Komisi Tetap Independen Hak Asasi Manusia (IPCHR). “Kami telah bertindak cepat, melalui proses yang terbuka dan kredibel, dalam mengambil langkah konkret menuju pembentukan IPCHR tersebut. Upaya pembentukan IPCHR tersebut ditindaklanjuti dengan pemilihan para ahli, yang akan membentuk komisi yang akan menjadi tonggak bagi konferensi Astana sebagai bagian yang menonjol dalam sejarah OKI,” kata sekretaris jenderal.

Situasi di Kashmir, Siprus Turki, Kosovo, wilayah Azerbaijan yang diduduki seperti Nagorno-Karabakh, dan Bosnia Herzegovina, akan  terus menjadi perhatian bagi OKI, kata ia menambahkan.*

Tulis Komentar Anda