Radio SUMBAR untuk Nasional

BERITA TERBARU

Pansus SOPD DPRD Kab Lima Puluh Kota dapat Dukungan

August 27th, 2010 - Posted in Sumbar

Sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan bahwa pada hari rabu, kamis dan jumat taggal 25,26 dan 27 Agus 2010 Pansus SOPD DPRD Kab. Lima Puluh Kota melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.

Konsultasi yang diikuti oleh Anggota PAnsus sebanyak 9 Orang dan didampingi oleh Pimpinan DPRD Ketua Darman Sahladi dan Wakil Ketua drh Harmen itu mendapat dukungan dari kementrian dalam negeri dan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara untuk diadakan evaluasi/perampingan SOPD Kab Lima Puluh Kota,

Ketua PANSUS SOPD  Ardi, menyampaikan bahwa apa yang terjadi sekarang di SOPD KAb. Lima Puluh Kota telah melanggar PP 41 th 2007, karena seharusnya jumlah SOPD yang maksimal sesuai dengan jumlah APBD adalah 15 dinas.

Sebagai Kasubag Kelembagaan untuk Kab/kota wilayah I Kementrian dalam negeri Menyampaikan Bapak  Dwi Cahyadi dalam pertemuan dengan pansus SOPD bahwa sesuai dengan PP 41 th 2007 ada 3 variabel yang menjadi ukuran jumlah SOPD di suatu daerah Kabupaten/kota yaitu Jumlah Penduduk, Jumlah APBD dan Luas Wilayah. Pemerintah Daerah dibolehkan tidak memakai jumlah SOPD maksimal, tetapi sesuai dengan kebutuhan daerah, ketersediaan SDM dan kemampuan Anggaran.

Konsultasi PAnsus SOPD di Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara di sambut oleh Asisten Deputi Bidang Kelembagaan bapak Jaka Sutisna, dalam sambutannya bpk Jaka sutisna ini menyakatan apa yang dilakukan oleh PAnsus SOPD DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sangat bagus dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara, “ Idelanya dalam sebuah daerah biaya untuk birokrasi adalah 30 % dan 70 % untuk Biaya kesejahteraan Rakyat, bukan sebaliknya” katanya. Bahkan beliau mencontohkan kepada Kab. Jimbrana yang hanya 9 SOPD dengan APBD lebih dari 1 tryliun.

Namun sayangnya dari pemerintah daerah hanya dari setretariat DPRD  yang ikut dalam rombongan konsultasi, yang seharusnya hal ini dilakukan secara bersama anatar eksekutif dan legislative.

Tulis Komentar Anda