Radio SUMBAR untuk Nasional

BERITA TERBARU

OPD Lima Puluh Kota Di Ciutkan

August 24th, 2010 - Posted in Sumbar

LIMA PULUH KOTA -Pansus (Panitia Khusus) DPRD Kabupaten Limapuluh Kota akhirnya memangkas habis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Limapuluh Kota. Dari informasi yang dihimpun, DPRD menetapkan 20 orginisasi yang akan dijalankan mulai tahun 2011 mendatang.

Penetapan tersebut dapat diambil setelah Pansus melaksanakan lima kali sidang dengan pihak eksekutif. Dari 31 SKPD yang ada pada kepemimpinanan bupati Amri Darwis dan Irfendi Arbi, maka telah dipangkas 11 SKPD.

Menurut Ardi, Ketua Pansus OPD DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, saat berbincang dengan wartawan di gedung DPRD setempat, Senin (22/8), pemangkasan itu dengan pola minimal dari point variable yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan. Pemangkasan lebih banyak di kedinasan. Jika sebelumnya dinas berjumlah 17 organisasi, maka kedepannya ditetapkan menjadi 10 dinas. Jadi ada tujuh dinas yang dipangkas.

Kemudian juga dilakukan pemangkasan pada lembaga Teknis Daerah (LTD). Semula LTD sebanyak 14 organisasi, maka sekarang ditetapkan menjad 10 organisasi, maka terdapat pengurangan LTD sebanyak empat organisasi.

Selain itu juga terjadi pemangkasan di lembaga sektariat daerah. Semula di sektariat terdapat empat bagian dan empat struktur, sekarang dipangkas menjadi tiga bagian dan tiga struktur.

“DPRD akan melakukan konsultasi pemantapan dan pertimbangan dengan Mendagri. Besok selasa, kami akan berangkat menemui Mandagri, membawa laporan dan sekaligus melakukan konsultasi, terutama yang menyangkut dengan organisasi induk dari SKPD yang telah ditetapkan,” kata Ardi Ketua Pansus DPRD yang didampingi anggotanya Dedi Haryadi, M. Ridho Illahi dan H. Yos Sariadi.

Setelah dari menemui Mendagri maka DPRD akan mengagendakan sidang pembentukan Perda yang baru tentang OPD dan perubahan Perda nomor 5 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Sektariat daerah serta Perda yang lainnya.

Ketika ditanya tentang SKPD yang akan dihapuskan, Ketua Pansus belum bersedia menyebutkan.

“ Nanti setelah kembali dari Mendagri semua akan dijelaskan. Kalau disebutkan sekarang akan mendatangkan resiko yang tinggi pada lembaga terkait, termasuk pada pejabat yang bersangkutan. Nantinya, kepada pejabat yang tergusur kita mohon kebesaran jiwanya, ini dilakukan demi pembangunan di daerah Kabupaten Limapuluh Kota, bukan bermaksud untuk menyakiti,”

Ardi menjelaskan bahwa langkah ini salah satu tindakan yang dilakukan DPRD untuk menyelamatkan daerah dari defisit. Sebelumnya pembangunan fakum karena dana tidak ada, sekarang pembangunan yang berpihak pada rakyat itu mulai dilaksanakan kembali awal tahun 2011 mendatang.

Tulis Komentar Anda