Radio SUMBAR untuk Nasional

BERITA TERBARU

Perda Harus Pertimbangkan Nilai Universal

June 22nd, 2011 - Posted in Sumbar

Peraturan Daerah (Perda) yang memiliki nilai kultural yang khusus harus mempertimbangkan nilai universal yang ada di tengah masyarakat. Jangan sampai Perda malah menjadi pengikat hak salah satu kelompok.

“Perda memang dibutuhkan daerah, tapi jangan sampai mengikat salah satu kelompok atau mengekang hak mereka nantinya,” jelas Ketua Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Pusat, Ifdhal Kasim, kepada wartawan dalam kunjungannya ke Sumatera Barat, Selasa (21/6).

Dikatakan Ifdhal, salah satu contoh yang mengikat itu ialah perda yang punya hubungan dengan masalah keagaamaan. Misal adanya pewajiban menggunakan pakaian muslim atau saat azan harus ada di masjid, bagi yang muslim mungkin hal itu bisa dilakukan. Bagi non Muslim, tidak mungkin bagi mereka diberi sangsi akibat tidak mengikuti perda itu. Contoh lainnya ialah Perda tentang Pedagang Kaki Lima (PKL). Dalam Perda mereka dianggap menngganggu keindahan kota.

Sehingga mereka digusur tiap ada operasi penertiban. Jadi kata Ifdhal, dalam perda tersebut juga harus termaktub solusi bagi PKL terutama solusi lokasi penempatan mereka berdagang. Sebab mereka sebagai warga negera punya hak untuk mencari kehidupan.

“Sebuah daerah yang multikultural, pemerintah daerahnya harus mempertimbangkan hal itu dalam menyusun Perda. Jadi perda hanya dalam bentuk peringatan bukan sangsi yang mengikat atau bersifat fleksibel,” jelasny

Tulis Komentar Anda