Radio SUMBAR untuk Nasional

BERITA TERBARU

Siapa Dibalik Kekacauan di Mesir?

November 23rd, 2011 - Posted in Berita Utama, International

Kaum Sekuler Mesir tidak menginginkan kekuasaan pasca Mubarak jatuh ke tangan kaum Islamis. Prediksi mereka tidak ada kekuatan politik lainnya, pasca Mubarak kalangan Islamis yang akan mengambil alih kekuasaan.

Maka, jalan yang harus dilakukan, hanya mengacaukan situasi politik, dan terus menciptakan kerusuhan, serta tuntutan agar militer mundur dari kekuasaannya, sebagai isu politik.

Kekawatiran kaum sekuler berawal dari referendum di Mesir, 19 Maret lalu, yang diikuti jutaan rakyat, di mana rakyat memberikan persetujuan amandemen konstitusi 1971. Ini adalah konstitusi yang menjadi sandaran rezim Mubarak selama memerintah sejak tahun 1981-2011.

Sebanyak 70 persen rakyat Mesir menyetujui amandemen konstitusi itu. Diantara dari amandemen itu, antara lain, anggota perlemen terpilih kelak mendapat wewenang untuk membentuk dewan konstituante. Dewan ini kelak bertugas menyusun konsitusi baru.

Pada klausul inilah yang membuat keresahana kaum sekuler (liberal dan nasional) di Mesir. Mereka sangat yakin bahwa kubu Islamis, khususnya Ikhwanul Muslimin akan mendapatkan suara yang signifikan, dan akan memenangkan pemilu parlemen mendatang. Karena itu, kalangan Islamis dikawatirkan akan mendominasi dalam penyusunan konstitusi baru, yang mengarah kepada negara Islam.

Maka kubu sekuleris dan nasionalis mulai melakukanl manuver politik, bagaimana agar pemilu gagal. Mereka menilai hasil referendum Maret lalu, sangat menguntungkan golongan Islamis di Mesir. Peluang kubu Islamis yang sangat besar dalam pemilu Mesir itu, membuat kalangan sekuler terus membuat gerakan agar tidak berlangsung pemilu, dan terjadi kekacauan dan menghembuskan isu terhadap militerisme di Mesir.

Kandidat presiden, yang mantan Direktur IAEA, Mohamad El-Baradei, melontarkan gagasan tentang dasar-dasar suprakonstitusi. Dia berusaha menjembatani perbedaan kubu Islamis dan liberal. El Beradai berasal dari kubu liberal, dan dia menyerukan aksi di Tahrir Square, yang menginginkan pembatalan hasil referendum. El Baradei juga menuntut penyusunan konstitusi baru sebelum pemilu parlemen.

Pemerintah menggelar konferensi nasional, yang kemudian menjadi : “Kesepakatan Nasional”, dan menawarkan dasar-dasar suprakonstitusi. Hal ini dilakukan sebelum pemilu. Ada lagi yang disebut dengan dokumen : “Silmi”. Nama “Silmi” diambil dari penggagasnya, yaitu Deputi Perdana Menteri untuk Urusan Politik, Ali al-Silmi.

Dokumen “Silmi” ini menawarkan, butir-butir yang sangat merugikan bagi kalangan Islamis. Di sisi lain, kubu liberalis malah memberikan konsesi politik yang lebih luas kepada militer. Tetapi, pada titik ini, dokumen “Silmi” ini, megajukan klausul, yang sangat merugikan kalangan Islamis, antara lain, menyebutkan dewan konstitusi yang akan dibentuk oleh parlemen terpilih lewat pemilu mendatang harus mendapatkan persetujuan minimal dua pertiga anggota.

Menurut kalangan Islamis, khususnya Ikhwanul Muslimin, mustahil dewan konstitusi yang bertugas menyusun konsitusi baru mendapat persetujuan dua pertiga anggota perlemen. KalanganIslamis merasa persyaratan itu, tidak mungkin kalangan Islamis memenuhi persyaratan itu. Gagasan dokumen “Silmi” itu hanyalah cara menjegal kalangan Islamis berkuasa di Mesir.

Kalangan Islami bersikeras tetap berpegang pada deklarasi konstitusi yang diumumkan Dewan Agung Militer pada 30 Maret 2011. Deklarasi itu menyatakan agar pemilu parlemen digelar terlebih dahulu dan anggota perlemen terpilih membentuk dewan konstituante yang bertugas menyusun konstisusi baru.

Sampai titik ini antara kalangan sekuler, nasionalis dan liberal berbeda dengan kalangan Islamis, dan kemudian mereka membuat gerakan di Tahrir Square, agar pemilu di Mesir gagal. Tentu, ini sangat merugikan bagi kalangan Islamis, dan menguntungkan kalangan sekuler, dan mereka tidak menginginkan kekuasaan jatuh ke tangan kalangan Islamis.

Tentu, kemenangan Islamis Mesir bukan hanya mencemaskan terhadap kalangan sekuler, tetapi akan mempengaruhi perkembangan regional dan geopolitik, serta proses politik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya Palestina.

Tulis Komentar Anda