Radio SUMBAR untuk Nasional

BERITA TERBARU

SIDANG PIDANA KORUPSI SAPI P2FM 2006 BPKP : Selisih Uang Rp148 Juta, itu Milik Kelompok Warga Miskin

February 20th, 2011 - Posted in Sumbar

Selisih uang pembelian sapi bantuan Departemen Sosial Rp148 juta yang difasilitas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Sawahlunto adalah milik 37 kelompok warga miskin.

Auditor dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Eddy mengatakan, Seharusnya selisih uang Rp148 juta dari pembelian sapi itu dikembalikan kepada kelompok. “ karena uang itu milik kube dan bisa dipergunakannya untuk keperluan kebutuhan ternak sapi tersebut, “katanya selaku ahli dalam sidang lanjutan kasus pidana korupsi Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) tahun 2006 di Pengadilan Negeri Sawahlunto,

Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi itu mantan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Sawahlunto, M.Oktavianus Manan dan Maryusfi mantan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja. Kedua terdakwa dituding jaksa, merugikan keuangan negara sebesar Rp217 juta dalam kasus sapi bantuan untuk warga miskin melalui program P2FM tahun 2006.

Dikatakan auditor BPKP, kalau Dinas Sosial membelikan sapi maka tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya kelompok penerima bantuan yang harus membeli. Semestinya, Dinas Sosial tunduk pada pengadaan barang dan jasa.

“Kalau Dinas Sosial memfasilitasi pembelian sapi tidak masalah. Tetapi, harus memenuhi syarat ketentuang pengadaan barang dan jasa di pemerintah, agar sesuai dengan kualitas barang yang hendak dibeli dan tunduk dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, “ujar Eddy menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Yuzaida.

Menurut ahli, pembelian sapi yang dilakukan dinas sosial tidak ada dokumen pembelian. Selain itu juga terjadi penyimpangan. Harga pembelian kepada penjual sapi, lebih kecil dari uang yang diterima kelompok warga miskin. Harga seekor sapi Rp4 juta. Sedangkan, sapi dibeli melalui fasilitas Dinas Sosial Rp3.600.000 per ekor.

Eddy menambahkan, terkait dengan dana pendamping pembelian sapi bantuan itu yang sarana pendukung yang bersumber dari APBD Sawahlunto tahun 2006 seperti pembuatan kandang, obat-obatan dan papan plang nama, realisasi anggaran yang dilaksanakan lebih kecil dari yang disediakan. “Kita bisa menyatakan bantuan ini tidak sampai dan hanya diatas kertas sebagai bentuk ertanggung jawaban formal saja, “tutur auditor BPKP ini menanggapi pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Deddi Taufik.

Tulis Komentar Anda