Tuntut Nagari Defenitif, DPRD Limapuluhkota Sepakati Lima Point Hasil Audiensi Bersama Masyarakat Hulu Aie

Ratusan masyarakat Hulu Aie, Nagari Harau Kecamatan Harau, datangi kantor DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal tersebut dilakukan untuk menuntut keberadaan daerah Hulu Aie menjadi Nagari Defenitif dan terlepas dari nagari induk Nagari Harau. Tuntan ini sudah berjalan 2 kali, pertama tahun 2013 dan saat ini 2020.

Kedatangan masyarakat Hulu Aie disambut Ketua DPRD bersama dua wakil pimpinan,anggota DPRD,sekwan serta pegawai DPRD lainnya.

Dalam orasinya salah satu tokoh masyarakat Hulu Aie dihadapan Pimpinan DPRD Limapuluhkota, Adrison Dt. Gadiang sampaikan, masyarakat Hulu Aie meminta DPRD untuk memproses Hulu Aie menjadi Nagari Defenitif, sebelum keputusan dan kesepakatan terjadi, masyarakat akan berada di Gedung DPRD ini hingga kesepakatan terjadi untuk menjadikan Hulu Aie jadi nagari defenitif.

Menyikapi Hal tersebut Ketua DPRD Limapuluhkota bersama wakil pimpinan serta beberapa anggota DPRD lainnya, sepakat untuk lakukan dialog bersama perwakilan masyarakat Hulu Aie untuk mencarikan suatu kesepakatan bersama, terkait keinginan masyarakat Hulu Aie.

Dari pertemuan yang berlangsung diruang sidang DPRD selama kurang lebih satu setengah jam, DPRD serta tokoh masyarakat Hule Aie sepakati 5 point kesepakatan bersama, untuk langkah terkait dengan permasalahan keinginan masyarakat Hulu Aie menjadi Nagari Defenitif.

Adapun kesepakatan tersebut, pertama pimpinan DPRD akan meminta Komisi I untuk melakukan pertemuan dengan OPD terkait, sekaligus membentuk Tim Kajian guna mempersiapkan bahan yang akan disampaikan pada pertemuan dengan Pemerintah Propinsi Sumatra Barat.

Adapun yang kedua, Tim Kajian dimaksud akan mengkaji terkait dengan usulan masyarakaata Hulu Aie terhadap potensi Nagari Persiapan Hulu Aie, selanjutnya kajian terhadap penggabungan antara jorong-jorong lain, yang dimungkinkan sesuai dengan aturan yang berlaku demi pelayanan yang efektif dan efesian, terakhir kajian terhadap usulan Nagari Strategis/ Desa Strategis.

Kesepakatan yang ketiga, Pimpinan DPRD akan ikut serta pada pertemuan dengan Pemerintah Propinsi Sumatra Barat, yang keempat meminta kepala daerah atau Bupati untuk memfasilitasi sekaligus menghadiri pertemuan dengan Pemerintah Propinsi. Terakhir kesepakatan bersama tersebut, setiap proses pertemuan untuk dapat mengikutsertakan tokoh masyarakat atau Nagari Persiapan Hulu Aie.

Berikut komentar Ketua DPRD Deni Asra

Kecamatan Payakumbuh Utara Adakan Pra Musrenbang

Kecamatan Payakumbuh Utara adakan Pra Musrembang tahun 2020. Kegiatan acara berlangsung diaula kantor camat Payakumbuh Utara, Senin 10 Februari 2020. Adapun tema yang diangkat yakni Peningkatan Kualitas SDM Guna Memacu Kompetitif Daerah Sebagai Landasan Ekonomi Yang Kuat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam pasal 1 ayat (21)dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkatkecamatan, untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan, terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan tersebut sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan, yang akan diajukan kepada SKPD yang berwewenang, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap tahun pada bulan Februari dengan luaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Pra musrenbang di ikuti 9 kelurahan dan LPM, yang ada di kecamatan Payakumbuh Utara serta ketua RT/RW dan tokoh masyarakat. Selain itu Pra Musrembang juga dihadiri ketua KAN koto nan gadang Dt, Patiah Baringek, bundo kanduang, PKK serta anggota DPRD asal pemilihan kecamatan Payakumbuh Utara, H,Dt Muntiko Alam, Mustafa dari PKS, Muhammad Ridho dari Nasdem, Dt. Rangkayo Mulia dari PPP, Wirman Putra, Dt.Rajo Mantiko Alam dari Golkar, Syafrizal dari PBB dan wakil ketua DPRD Armen Fenindal dari Demokrat.

Pra Musrenbang dibuka secara resmi oleh camat Payakumbuh Utara Deafitawarni, sekaligus bertindak sebagai moderator. Dalam sambutannya Deafitawarni sampaikan dirinya berharap usulan pada acara ini kedepan tidak ada lagi yang tidak dilaksanankan.

Berikut komentar Deafitawarni