Kota PayakumbuhSafasindo News

DPRD Kota Payakumbuh Sampaikan Tiga Ranperda Inisiatif ke Walikota

2 Mins read

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh, sampaikan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif ke Walikota, pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan DPRD, Jumat 2 Juli 2021. Tiga Ranperda tersebut merupakan usulan pertama dari anggota DPRD Payakumbuh periode 2019-2024.

Rapat Paripurna dihadiri oleh Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi diwakili Sekda Payakumbuh Rida Ananda, Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, anggota DPRD dan sejumlah OPD lingkup Pemkot Payakumbuh.

Rapat paripuran dipimpin langsung oleh oleh Ketua DPRD Hamdi Agus. Adapun tiga ranperda inisiatif tersebut Hamdi Agus sampaikan, pertama Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, kedua Ranperda tentang Penyelenggaraan Koperasi dan ketiga Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh.

Hamdi Agus katakan terkait Ranperda Kesejahteraan Sosial, ini sangat penting karena saat ini memang terdapat permasalahan-permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Kota Payakumbuh.

Jika Ranperda ini nantinya disahkan untuk menjadi Perda diharapkan nantinya akan ada langkah-langkah yang solutif untuk dapat menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial yang ada.

Hamdi katakan, apabila ada Perda terkait kesejahteraan sosial, sehingga permasalahan-permasalahan ini bisa menjadi prioritas atau fokus bagi pemerintah daerah, salah satunya penyiapan penganggaran.

Untuk Ranperda Koperasi, menurutnya akan sangat penting karena Koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratif, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Ketua DPRD jelaskan, saat ini memang terdapat beberapa permasalahan untuk koperasi, seperti banyak koperasi yang tidak aktif, pengelolaan yang tidak profesional. Sehingga jika Ranperda ini menjadi Perda diharapkan dapat mencarikan solusi untuk permasalahan ini.

Untuk itu sangat perlu disusun suatu kebijakan yang akan menjadi landasan dan payung hukum baik bagi pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dengan penyelenggaraan koperasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh, ini menjadi penting karena saat ini untuk kawasan permukiman kumuh di Payakumbuh cukup tinggi berdasarkan keputusan Wali Kota Payakumbuh pada 2019.

Ketua DPRD katakan terlebih saat ini pembangunan dan perkembangan perumahan di Payakumbuh juga terus meningkat, memang sangat perlu payung hukum untuk perumahan dan kawasan permukiman kumuh ini.

Terkait Ranperda Kesejahteraan Sosial, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Payakumbuh tahun 2019, terdapat beberapa permasalahan sosial dan beberapa menjadi permasalahan sosial yang paling menonjol.

Hamdi katakan, fakir miskin ada sebanyak 9.452 orang, perempuan rawan sosial ekonomi ada sebanyak 1.546 orang, penyandang disabilitas ada sebanyak 517 orang, dan lanjut usia terlantar sebanyak 319 orang.

Sedangkan untuk Ranperda Koperasi, permasalahan yang banyak didapatkan seperti perkembangan koperasi Indonesia yang berkembang bukan dari kesadaran masyarakat namun berasal dari dukungan pemerintah yang disosialisasikan ke masyarakat.

Selanjutnya, tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, manajemen koperasi yang belum profesional dan permasalahan lainnya.

Untuk Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh, Hamdi sampaikan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 653.5/289/WK.Pyk/2019 menyebutkan bahwa total luas permukiman kumuh adalah sebanyak 63,45 Ha.

Adapun yang menjadi aspek atau kriteria kekumuhan yang paling menonjol di Kota Payakumbuh adalah aspek drainase, jalan lingkungan dan ketidak teraturan bangunan.

Hamdi sampaikan, hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman untuk mencapai keberlanjutan kualitas lingkungan yang layak dan sehat.**

Related posts
Kota PayakumbuhSafasindo News

DPRD dan Walikota Tandatangani KUPA-PPAS-P APBD-P Kota Payakumbuh

1 Mins read
Wali Kota Payakumbuh diwakili Sekretairs Daerah Rida Ananda bersama DPRD menandatangani kesepakatan KUPA-PPAS-P APBD-P Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021, dalam Rapat Sidang…
Kota PayakumbuhSafasindo News

DPRD Kota Payakumbuh Dengar Nota Penjelasan Wali Kota Terhadap KUPA-PPAS-P 2021

1 Mins read
DPRD Kota Payakumbuh adakan Rapat Paripurna terkait Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan…
Kota PayakumbuhSafasindo News

Anggota DPRD Fahlevi Mazni Apresiasi Gerakan Bhakti Sosial Karang Taruna Sopan Santun Baja

1 Mins read
Anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Fraksi Demokrat Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah, apresiasi dan mendukung penuh kegiatan bhakti sosial yang dilaksanakan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *