Jamaah Haji Dilarang Masak Pakai LPG

Pemakaian gas LPG di tempat-tempat suci selama musim haji kembali dilarang tahun ini, oleh Deputi Kedua Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Pangeran Naif.

“Larangan penggunaan gas untuk masak dilanjutkan, karena berhasil mengakhiri kebakaran selama musim haji pada masa lalu,” kata Direktur Jenderal Pertahanan Sipil Letjen Saad bin Abdullah al-Tuwaijiri, Jum’at (21/10/2011).

“Akan ada koordinasi penuh di antara semua departemen keamanan guna mencegah upaya penyelundupan gas masak ke tempat-tempat suci. Tim keselamatan dari Pertahanan Sipil juga akan melakukan inspeksi rutin ke tenda-tenda jamaah, guna memastikan tidak ada tabung gas atau kompor gas yang digunakan,” kata Tuwaijiri dikutip Arab News.

Ia menambahkan, larangan itu dapat pula diterapkan di seluruh gedung pemerintah dan kantor-kantor di tempat suci tanpa pengecualian.

Para pelanggar aturan itu dapat dikenai hukuman denda dan penyitaan peralatan yang dipakai.

Tuawaijiri juga mengatakan, larangan tersebut tidak akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi jamaah, sebab jumlah dapur aman yang bisa dipakai oleh seluruh jamaah tersedia di tempat-tempat suci

PBB: Israel Memprovokasi Dunia Internasional

PBB mengkritik Israel karena telah menyetujui pemukiman ilegal baru di wilayah Palestina yang diduduki, sembari mengatakan Tel Aviv telah memprovokasi komunitas internasional dengan kegiatan ilegal konstruksi.

Perkembangan ini datang menyusul adanya laporan bahwa Israel berencana untuk membangun 2.610 unit pemukiman baru di Timur al-Quds (Yerusalem), Reuters melaporkan.

“Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon juga sangat prihatin dengan upaya berlanjut rencana pembangunan pemukiman baru Israel di Yerusalem Timur yang diduduki,” kata PBB dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat kemarin (14/10).

Pernyataan PBB menekankan bahwa tidak ada pembangunan pemukiman baru oleh Israel yang akan menerima pengakuan internasional, dan menyebut tindakan Israel tersebut “tidak bisa diterima.”

“Perkembangan terkini dalam hal ini tidak dapat diterima, terutama karena ada upaya yang sedang berlangsung untuk melanjutkan negoisasi Israel-Palestina, dan bertentangan dengan seruan negara Kuartet untuk menahan diri dari provokasi,” kata pernyataan PBB.

“Sekretaris Jenderal PBB menegaskan kembali bahwa kegiatan permukiman di Timur Al-Quds Yerusalem dan di Tepi Barat bertentangan dengan hukum internasional dan kewajiban Israel mengikuti Roadmap yang telah ditetapkan dan harus berhenti melanjutkan pembangunan,” lanjut pernyataan PBB.

Tidak Ada Alternatif Perjuangan Palestina Selain Perlawanan

Khalid Misyal Kepala Politbiro Hamas mengatakan Sabtu kemarin bahwa “posisi Hamas adalah melakukan perlawanan sampai rezim Zionis dikalahkan.”

Berbicara pada konferensi pro-Palestina di Teheran Misyal menambahkan: “Kami berharap bahwa negara-negara Arab menyadari bahwa tidak ada alternatif lain selain jalan perlawanan.”

“Pertama kita harus membebaskan Palestina dan kemudian mendirikan negara di dalamnya … Palestina harus tetap melakukan resistensi tidak peduli seberapa mahal harganya, sampai Palestina bebas dan Israel hancur,” kata Misyal kepada peserta Konferensi Internasional ke-5 untuk mendukung Intifadah Palestina.

Menurut kantor berita Iran Fars, Misyal menyerukan pada kelompok-kelompok perlawanan Palestina yang berbeda untuk “menemukan cara praktis untuk mencapai kebebasan tanah air, kembalinya pengungsi dan pembentukan negara Palestina yang sejati.”

Dia juga menegaskan oposisi Hamas dari tawaran Palestina di PBB yang dipimpin oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas.

Hamas bersatu dalam oposisinya menentang tawaran Abbas untuk keanggotaan di PBB, jurubicara Hamas Fawzi Barhoum mengatakan kepada kantor berita Maan Palestina, Sabtu kemarin (1/10).

Barhoum menambahkan bahwa komentar Misyal di Teheran “mencerminkan posisi Hamas yang jelas dan tanpa ambiguitas.”

Hamas juga membantah laporan yang menunjukkan para pemimpinnya telah setuju untuk bertemu dengan Fatah untuk melanjutkan pembicaraan rekonsiliasi.

Panel PBB Bahas Permohonan Keanggotaan Palestina

Sebuah komite Dewan Keamanan PBB bertemu secara tertutup hari Jumat untuk mulai mempertimbangkan permohonan Palestina menjadi anggota penuh PBB.

 

Komite itu sekarang dalam tahap evaluasi untuk menentukan apakah permohonan Palestina memenuhi persyaratan Piagam PBB, yang mencakup mempunyai pemerintahan yang diakui. Panel itu sepakat akan bertemu lagi minggu depan.

Hari Rabu, Dewan Keamanan mengajukan permohonan Palestina kepada komite tersebut – langkah formal pertama dalam proses itu.

Palestina kini berusaha memperoleh pengakuan sebagai suatu negara dari PBB meskipun mendapat tentangan dari Israel dan Amerika.

Keputusan komite PBB itu kemungkinan akan memakan waktu berminggu-minggu, tapi para analis mengatakan permohonan itu akan gagal, karena Amerika telah mengancam akan menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan untuk meblokirnya.

Palestina mengatakan mereka bertindak secara sepihak setelah perundingan damai dengan Israel macet tahun lalu karena adanya sengketa berkelanjutan mengenai pemukiman Israel di Tepi Barat. Palestina mengatakan wilayah Tepi Barat harus menjadi bagian dari negara mereka kelak.

‘Nasib’ Palestina Kini di Tangan Dewan Keamanan PBB

Palestina, Senin (26/9), menyampaikan harapannya bahwa Dewan Keamanan PBB akan “memastikan tanggung jawabnya” dalam mempertimbangkan permintaan Palestina bagi keanggotaan penuh PBB.

Palestina berharapdan badan dunia itu akan “menyelaraskan diri dengan sejarah” serta meloloskan upayanya untuk menjadi anggota ke-194 PBB.

Pengamat tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansour mengeluarkan pernyataan itu saat ia berbicara kepada wartawan di luar pertemuan Dewan Keamanan, sementara dewan tersebut mengadakan pertemuan tertutup untuk pertama kali sejak Palestina secara resmi mengajukan permohonan ke PBB.

Kendati ada tekanan yang meningkat, termasuk berulang-kali ancaman veto AS, Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Jumat (23/9) mengajukan surat permohonan kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dalam upaya meminta pengakuan PBB bagi Palestina sebagai negara anggota penuh.

Konflik Palestina-Israel, yang dipandang sebagai ujian besar bagi upaya perdamaian internasional, menenggelamkan semua masalah lain di Markas PBB di New York, saat 193 negara anggota bertemu dalam perdebatan tingkat tinggi tahunan Sidang Majelis Umum PBB.

Ban telah menyerahkan surat permohonan Palestina kepada presiden Dewan Keamanan, Jumat lalu. “Kami bersyukur pada kenyataan bahwa Sekretaris Jenderal menyerahkan permohonan itu kepada Presiden Dewan Keamanan dengan sangat cepat, pada kenyataannya kurang dari satu atau dua jam,” kata Mansour. “Kami berterima kasih untuk itu.”

Permohonan Abbas bagi negara Palestina saat ini sedang dikaji di Dewan Keamanan, yang persetujuan dan sarannya harus diperoleh untuk bisa menjadi anggota baru PBB. Namun, AS, sekutu dekat Israel dan pemegang hak veto di

Dewan itu, telah menyatakan Amerika akan menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan upaya Palestina. Mansour juga menyampaikan harapan karena melihat “aksi cepat oleh Dewan Keamanan dalam memberi saran positif agar negara Palestina diakui sebagai anggota PBB dan mensahkan saran positif ini untuk ditindak-lanjuti di Sidang Majelis Umum”.

Yahudi Manfaatkan Heboh Tawaran Palestina di PBB untuk Serbu Al-Aqsha

Gerakan Islam Palestina di wilayah pendudukan 1948, memperingatkan bahwa Israel akan membuat langkah selanjutnya mereka di Masjid Al-Aqsha pada saat masyarakat sibuk dengan kontroversi atas tawaran Abbas untuk mencari keanggotaan Palestina di PBB.

Organisasi ultra-ortodoks Yahudi yang didukung oleh badan-badan Yahudi internasional, evangelis, telah menyerukan pengikutnya untuk memasuki Masjid Al-Aqsha selama liburan Yahudi mendatang, kata sebuah pernyataan Sabtu kemarin (24/9) yang disampaikan oleh Gerakan Islam palestina wilayah pendudukan.

Pernyataan ini datang dalam mengantisipasi pembukaan terowongan yang menghubungkan Masjid Al-Aqsha ke distrik Silwan Yerusalem Timur serta artefak Islam dan Umayyah yang diklaim oleh Israel sebagai milik Yahudi.

Pernyataan itu memperingatkan bahwa langkah tersebut ditujukan untuk menciptakan situasi de facto dengan dominasi Yahudi terhadap situs suci umat Islam seperti yang sudah terjadi dengan Masjid Ibrahimi di Al-Khalil.

Hubungan Pakistan-Amerika Serikat Tamat

Hubungan Pakistan-Amerika Serikat bakal tamat. Pakistan marah saat pasukan elite “Navi Seal” tanpa memberi tahu masuk ke negara itu, dan membunuh pemimpin al-Qaidah Usamah bin Laden. Sekarang Gedung Putih menuduh Islamabad, bertanggung jawab atas serangan Taliban terhadap Kedutaan Amerika Serikat di Kabul.

Pakistan memberikan reaksi keras, di mana Amerika Serikat menuduh intelijen Pakistan – ISI mendukung Taliban terhadap serangan Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Kantor Nato di Kabul. Ini merupakan tuduhan paling serius terhadap Islamabad sejak awal perang Afghanistan.

Menteri Luar Negeri Pakistan Hina Rabbani Khar membantah pernyataan itu, dan sebagai tuduhan tidak berdasar. Hina Rabbani memperingatkan Amerika Serikat akan berisiko kehilangan Pakistan sebagai sekutu. Gedung Putih tidak dapat memisahkan pemerintah Pakistan dengan rakyatnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Gabungan Laksamana Mike Mullen, menuduh Intelijen Pakistan (ISI), Kamis, mendukung jaringan kelompok pejuang Taliban yang dipimpin Jalaluddin Haqqani dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan terhadap Kedutaan Besar AS di Afghanistan pekan lalu, dan serangan bom mobil yang melukai 77 tentara Amerika beberapa hari sebelumnya.

Mike Mullen juga mengatakan Amerika Serikat memiliki informasi yang kredibel bahwa Haqqani, dengan bantuan ISI, bertanggung jawab atas serangan 28 Juni, terhadap Hotel Inter-Continental di Kabul, tegasnya. Militer Amerika Serikat mengatakan jaringan Haqqani, yang memiliki hubungan baik Al-Qaeda dan Taliban, menimbulkan ancaman terbesar bagi pasukan Amerika di Afghanistan.

Mullen menegaskan bahwa jaringan kelompok Jalaluddin Haqqani “bertindak sebagai tangan kanan” ISI, yang merusak hubungan AS-Pakistan gelisah ditempa dalam memerangi teror dan membahayakan pasukan Amerika dalam perang hampir 10 tahun di Afghanistan.

Pakistan “mengekspor kekerasan” dan mengancam keberhasilan di Afghanistan, ujar Mullen kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat Amerika Serikat.

Menlu PA: Palestina Miliki Sembilan Suara Dukungan di Dewan Keamanan PBB

Tujuh negara di Dewan Keamanan (DK) PBB berkomitmen untuk mendukung upaya Palestina masuk dalam keanggotaan PBB, menteri luar negeri Otoritas Palestina Riyad Malki mengatakan Selasa kemarin (20/9).

Malki mengatakan kepada radio Voice of Palestina, bahwa negara Gabon, anggota non-permanen DK PBB, memutuskan untuk mendukung keputusan Palestina, menurut kantor berita resmi PA Wafa yang berbasis di Ramallah.

Malki menambahkan bahwa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) juga berjanji untuk berbicara dengan Turki, Serbia, Nigeria, dan Bosnia dan Herzegovina dalam rangka untuk menjamin dapatnya sembilan suara dukungan yang dibutuhkan untuk merekomendasikan keanggotaan Palestina di PBB.

Resolusi Dewan Keamanan PBB membutuhkan sembilan suara dari 15 negara yang ada di lembaga tersebut untuk bisa lolos, tetapi Amerika Serikat telah mengatakan akan memveto langkah tersebut, yang akan mencegah perjalanan panjang keanggotaan negara Palestina di PBB.

Malki kepada wartawan di New York menegaskan bahwa ia yakin Palestina akan mengumpulkan sembilan suara dukungan di DK PBB.

“Kami bekerja ke arah itu (mengamankan sembilan suara) dan saya pikir kami akan mengelolanya,” katanya, setelah pertemuan dengan timpalannya dari Venezuela.

“Kami berharap Amerika Serikat akan merevisi posisi mereka dan berada di sisi dari mayoritas bangsa atau negara yang ingin mendukung hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan,” tambah Malki.

Israel Dapat Melakukan “Bencana Nuklir”

Senjata nuklir Israel telah menaikkan prospek untuk sebuah “bencana nuklir” yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat negara-negara di kawasan itu, seorang analis mengatakan kepada Press TV.

Senjata nuklir Israel mengancam kota-kota Eropa serta semua negara-negara regional yang masuk dalam jangkauan rudal Tel Aviv, Ralph Schoenman, penulis buku “Hidden History of Zionism”mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Minggu kemarin (18/9).

“Kapasitas nuklir Israel dirancang untuk meneror penduduk regional dan pemerintah negara-negara dengan prospek sebuah serangannuklir oleh Israel,” tambah Schoenman.

Dia membuat pernyataan setelah Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir, yang juga dikenal sebagai CERN, mengumumkan pada Jumat lalu bahwa mereka telah mengakui Israel sebagai anggota asosiasi dan afiliasi pertama non-Eropa.

“Dalam hal ini, mereka didukung dan difasilitasi secara rahasia oleh militer AS dan sekarang CERN Eropa hanya menambahkan legitimasi dengan fakta-fakta di lapangan,” kata Schoenman.

“Fakta-fakta di lapangan adalah bahwa monopoli Israel atas kapasitas nuklir di wilayah itu merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa di dunia karena hal itu merupakan prospek bencana nuklir yang diprakarsai oleh Israel terhadap masyarakat di kawasan tersebut dengan semua konsekuensi mematikan yang mewakilinya, “ia menambahkan.

“Akademisi Israel dan pejabat terkait dengan Mossad telah sering berbicara mengenai kemampuan Israel untuk mengambil tindakan nuklir terhadap kota-kota Eropa sebagai pencegahan atau sebagai ancaman terhadap dukungan Eropa atas aspirasi rakyat Palestina atau dari berbagai aspirasi dari masyarakat regional dunia untuk menyingkirkan rantai imperialisme dan penindasan,” tegas Schoenman.

Israel, yang dilaporkan memiliki sekitar 200 hulu ledak nuklir, secara luas diyakini menjadi satu-satunya entitas di Timur Tengah yang memiliki nuklir.

Mau Merdeka, Palestina Butuh Dukungan 128 Suara dari Anggota PBB

Palestina harus memanfaatkan betul momentum 2011 untuk merdeka. Mereka bisa mendapat pengakuan keanggotaan penuh dari PBB bila tak ada aral melintang.

“Tahun 2011 merupakan tahun yang sangat krusial bagi Palestina untuk memperoleh pengakuan internasional, karena di tahun ini masyarakat internasional sedang fokus untuk mengatasi masalah global. Sedangkan tahun 2012, dunia akan terpusat ke pemilihan presiden di Amerika Serikat,” kata Direktur Eksekutif ASEAN Foundation Dr. Makarim Wibisono dalam diskusi Negara Palestina dan PBB.

Di atas kertas, Palestina mempunyai posisi yang kuat untuk mendapatkan pengakuan internasional dalam Majelis Umum PBB karena mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota Gerakan Non-Blok, Liga Arab, Organisasi Konferensi Islam dan Kelompok Afrika.

Palestina harus mendapatkan setidaknya dua per tiga suara di Majelis Umum PBB atau minimal 128 suara dari 193 negara anggota PBB agar diakui di PBB.

Sekarang, 140 negara di dunia telah menyatakan dukungan mereka terhadap keanggotaan Palestina di PBB sebagai negara yang merdeka. Namun, dukungan dunia internasional dapat dengan mudah dipatahkan dengan veto AS sebagai anggota DK PBB. Hal itu menunjukkan dukungan dari dunia internasional sepertinya tidak dapat menerobos friksi dari AS untuk mewujudkan perdamaian di Palestina.

Dalam Ilmu Fisika, friksi adalah gaya yang muncul dengan arah gerakan yang berlawanan dengan arah gerakan benda.
Satu pertanyaan yang muncul adalah apakah friksi dari AS akan lebih besar dari laju momentum kebangkitan Palestina dan suara dunia internasional di Majelis Umum PBB?

Menanggapi pendapat tentang kekuatan AS yang besar untuk mengeluarkan veto untuk Palestina, Dubes Mehdawi mengatakan,” Tuhan mempunyai kekuatan yang lebih besar. Dan kami percaya kepada-Nya”