Nasional

Pasangan suami istri asal Sukasari Bandung Jawa Barat Yanuar (41 th) dan Sarmila (41 th) di duga melakukan penipuan dengan modus akan memberangkatkan warga Jorong Ombilin Kecamatan Rambatan Tanah Datar. 

Kedua suami istri tersebut datang ke Mesjid Taqwa yang terdapat d Jorong Ombilin Senin 12/2 ketika warga setempat akan menunaikan sholat maqrib, dan keduanya lalu ikut menunaikan ibadah sholat berjema’ah.

Selanjutnya setelah beramah tamah dengan para jema’ah dan dari cerita berkembang untuk memberangkatkan warga umbroh dengan syarat harus mengumpulkan fhoto copy KK dan KTP. 

Tergiur janji pasangan suami istri tersebut, sedikitnya ada lebih kurang 60 orang warga yang mengumpulkan fhoto copy KK dan KTP. Malam tersebut Yanuar dan Sarmila bermalam di Mesjid Taqwa yang terdapat Jorong Ombilin 

Tetapi pagi harinya ada warga yang mencurigai kedua pasangan suami istri dan melaporkan tindakan mereka ke Polsek setempat,  berdasarkan laporan warga,  anggota Polsek di dampingi Kasat Intelkam AKP Budi segera meluncur ke TKP untuk merespon laporan warga. 

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan, kedua pasangan suami istri dievakuasi ke Polsek Rambatan. Pasalnya sudah banyak warga yang berkumpul.

Di hadapan Kapolsek Rambatan AKP Teguh Priyatno pasanganYanuar dan Sarmila mengakui menjanjikan warga Jorong Ombilin untuk diberangkatkan umbroh pada bulan Februari ini dengan syarat mengumpulkan fhoto copy KK dan KTP. 

“Kedua pasangan tersebut mengakui menjanjikan akan memberangkatkan warga umbroh, tetapi bila mereka mempunyai rezeki”, ujar Teguh. 

Akhirnya Kapolsek Rambatan lansung menyita BB 60 fhoto copy KK dan KTP, sementara untuk kedua tersangka setelah di nasehati segera diperintahkan untuk meninggalkan Tanah Datar. Keduanya memang sengaja tidak di tahan, pasalnya tidak ada yang dirugikan. (Destia Sastra)

PROGRAM deradikalisasi yang diadakan BNPT disebut-sebut sebagai produk dan juga dibiayai oleh Amerika Serikat. Setidaknya opini itulah yang berkembang di masyarakat saat ini.

Pengamat Terorisme, Harits Abu Ulya menilai, wajar jika publik menilai upaya kontra terorisme sangat berkabut. Sebab utamanya adalah tidak ada transparasi, akuntanbilitas dan evaluasi komprehensif terhadap kinerja BNPT dan Densus.

“Yang pasti BNPT dan Densus mendapatkan jatah anggaran dari APBN, dan jika saat ini BNPT dan Densus pada posisi subyek yang dicurigai oleh masyarakat sebagai kepanjangan tangan dari kepentingan asing (Amerika cs), maka menurut hemat saya inilah momentum tepat bagi mereka untuk berani transparan,” jelas Harits Abu Ulya dalam rilisnya kepada Islampos, Sabtu (26/03/2016).

Menurut Harits, BNPT dan Densus harus tunjukkan transparasi dan akuntanbilitas kinerja dan anggaran yang mereka pakai. Jika disana ada hibah dari asing, tambah Harits, maka rakyat juga perlu tahu.

“Jangan sampai kedaulatan negara terkait isu keamanan disetir begitu saja oleh asing melalui bantuan hibah dana atau teknologi,” ujar Harits.

Lebih lanjut Harits menjelaskan, transparasi perlu dilakukan agar bisa dilihat apa dasar dan argumentasi dari strategi dan pola kontra terorisme yang mereka gunakan.

“Apakah semua itu mengacu kepada guide yang disodorkan pihak asing atau genuine produk pemerintah Indonesia.

Harits menganggap, kinerja BNPT dan Densus tidak jelas target keberhasilannya. Karena, kinerja mereka saat ini tidak serta merta menghentikan aksi terorisme.

“Apakah keberhasilan itu ukurannya dalam kurun 10 tahun terakhir sudah menghasilkan lebih dari 120 orang tewas dengan status ekstra judicial killing, 40 orang lebih salah tangkap, dan 80% lebih orang yang ditangkap mengalamai penyiksaan. apakah ini kinerja yang dianggap sukses?” pungkas Harits. [fh/Islampos]

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rofi Munawar minta polemik terkait pelarangan produk Israel dihentikan. Sebab, menurut Rofi, salah satu rekomendasi Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (KTT LB OKI) tersebut sudah jelas dan tidak multitafsir.

Pemerintah Indonesia sebaiknya lebih produktif untuk segera menjalankan hasil rekomendasi KTT LB OKI dalam bentuk kebijakan yang implementatif sebagai wujud komitmen mendukung Palestina.

“Komitmen pemerintah itulah yang akan menjadi contoh bagi negara-negara lainnya melihat kesungguhan Indonesia mendukung Kedaulatan Palestina,” jelas Rofi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3).

Diketahui, KTT LB OKI, salah satunya menghasilkan Deklarasi Jakarta yang menitik-beratkan pada seruan kepada masyarakat internasional untuk memboikot produk-produk Israel yang dihasilkan di wilayah pemukiman (pendudukan) ilegal Israel.

Menurut Rofi, pelarangan tersebut dapat diawali dengan melakukan inventarisasi produk-produk Israel yang secara faktual dibuat di wilayah pendudukan dan telah masuk ke Indonesia. Secara simultan, pemerintah melakukan langkah substitusi produk, penguatan dan sosialisasi regulasi yang maksimal kepada masyarakat.

Namun demikian, jika semua hal itu tidak dilakukan, maka sulit untuk berharap terjadi penghentian proses produksi produk-produk Israel di wilayah pendudukan.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa produk-produk Israel memiliki kontribusi dalam proses pendudukan Israel di wilayah Palestina,” jelas Legislator PKS dari Dapil Jawa Timur VII ini.

Rofi berharap, polemik atas isi Resolusi KTT LB OKI nomor 16 ini dapat diakhiri. Pemerintah, menurut Rofi, harus bekerja keras agar resolusi tersebut mampu menjadi agenda publik yang dilakukan secara terorganisir di seluruh Negara OKI.

“Karena usaha menentang penjajahan di dalam sejarahnya, pada akhirnya karena kemampuan melepaskan diri dari produk-produk jajahan tersebut,” jelas Rofi.

Diketahui, seruan OKI mengenai boikot produk tersebut muncul di akhir pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) OKI, di Jakarta, Senin (7/3), yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari 57 negara.

Belakangan, muncul pernyataan yang kontraproduktif dari beberapa pihak yang menjelaskan bahwa kebijakan boikot tersebut hanyalah untuk kebijakan Israel, bukan produk-produk berupa barang di wilayah pendudukan Israel..pks.id

Eramuslim.com – Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) akan membatasi penggunaan telepon genggam (HP) selama belajar, baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas atau sederajat.

“Peraturan bersama ini disusun dengan pertimbangan bahwa penggunaan telepon genggam selama proses pembelajaran sangat mengganggu proses belajar dan mengajar, serta berdampak negatif bagi anak bila menggunakan telepon genggam secara berlebihan,” kata Menteri PP dan PA, Yohana Yembise dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (29/2/2016).

Menteri Yohana mengatakan, penyusunan peraturan bersama ini merupakan tindaklanjut dari Nota Kesepahaman tentang Informasi Layak Anak antara Kementerian PP dan PA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama.

Menurutnya, peraturan ini dapat menjamin dan melindungi anak dari informasi yang berdampak negatif dan mengganggu perkembangan anak, sehingga anak dapat belajar secara optimal.

Yohana juga menjelaskan bahwa penggunaan telepon genggam dapat menyebabkan anak malas belajar dan membuat anak lebih senang menyendiri serta tidak suka berkumpul dengan teman sebaya mereka.

“Dengan adanya peraturan ini, kami harapkan ada peningkatan, efektivitas, kreativitas, dan kemandirian proses pembelajaran peserta didik di satuan pendidikan serta menjadi pembinaan terhadap peserta didik maupun orang tua tentang bahaya penggunaan telepon genggam secara berlebihan,” kata Menteri asal Provinsi Papua tersebut.

Peraturan bersama ini masih dibahas oleh tiga kementerian terkait untuk menyamakan persepsi mengenai substansi yang dimaksud.

Selain itu, peraturan dibuat agar tidak bertentangan dengan hak anak untuk mendapatkan dan mencari informasi yang dijamin oleh pasal 10 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.(ts/rn)

Eramuslim.com – Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal meminta para pemuda di gampong (desa) menjadi garda terdepan untuk mengantisipasi maraknya perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Illiza mengharap pemuda mendeteksi keberadaan komunitas tersebut.

“Jika keberadaan mereka terdeteksi di gampong ini, saya minta pemuda mengumpulkan dan mendata mereka,” kata Illiza saat menghadiri peringatan Maulid Nabi di Gampong Peunayong, Selasa malam, 23 Februari 2016.

Pendataan, menurut dia, untuk kepentingan pembinaan. “Kita akan bina mereka agar kembali ke jalan yang benar. Kebenaran itu harus diungkap walau terkadang pahit,” ucapnya.

Menurut Illiza, misi utama yang diemban Nabi Muhammad adalah memperbaiki akhlak manusia. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, persoalan moral sangat mengkhawatirkan, mulai adanya komunitas punk, aliran sesat, hingga fenomena LGBT yang akhir-akhir ini mencuat.

‎Wali kota perempuan itu mengapresiasi ikhtiar pemuda Gampong Peunayong dalam menghidupkan syiar Islam, salah satunya dengan mengambil momentum peringatan Maulid Nabi. “Cita-cita besar kita semua adalah mengembalikan kejayaan Islam seperti pada masa lalu.”

Sebelumnya, Illiza menyatakan menolak keras keberadaan LGBT di Banda Aceh serta mendukung pernyataan Majelis Ulama Indonesia bahwa komunitas tersebut bertentangan dengan konstitusi dan hukum agama.

“Pada dasarnya, kita tidak membenci orang-orangnya, tapi perilaku mereka. Dan kita harus mengupayakan agar mereka kembali ke jalan Allah,” tuturnya. (ts/tempo)

Baru-baru ini dalam sebuah pemberitaan, saya membaca maskapai penerbangan Indonesia Lion Air berencana membeli 230 pesawat terbang Boeing 737.

Bukan main luar-biasanya. Order yang diperkirakan bernilai 21,7 milar dolar, menurut harian sore Belanda, NRC Handelsblad, sebuah media Belanda, disebut sebagai order terbesar dalam sejarah perusahaan Amerika saat ini.

Seperti diketahui, Armada Lion Air seluruhnya adalah pesawat Boeing. Maskapai penerbangan tersebut terbang ke 60 bandara tujuan, termasuk 55 di dalam negeri dan lima di luar negeri. Lion Air juga menyatakan ingin membeli 201 Boeing 737 Max, lengkap dengan mesin baru yang lebih hemat energi ketimbang generasi 737 yang sekarang.

Lion Air selanjutnya juga berencana memesan 29 Boeing 737 yang bisa menempuh jarak jauh. Sebagai ilustrasi: armada maskapai penerbangan Belanda KLM terdiri dari 113 pesawat terbang (11 sedang dipesan).

Kesepakatan antara maskapai penerbangan Indonesia dengan Boeing disampaikan oleh Gedung Putih. Boeing bahkan berharap bisa mengirim pesawatnya mulai tahun 2017. Kontrak masih harus ditandatangani.

Kasus pembelian pesawat terbang ini mengingatkan saya akan sejarah panjang industri pesawat terbang kita.

Di mana tahun 1968, Dr BJ Habibie telah mengundang sejumlah insinyur untuk bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Sekitar 40 insinyur Indonesia akhirnya dapat bekerja di MBB atas rekomendasi Pak Habibie. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan skill dan pengalaman (SDM) insinyur Indonesia untuk suatu saat bisa kembali ke Indonesia dan membuat produk industri dirgantara (dan kemudian maritim dan darat).

Pak Harto kala itu mengirim Ibnu Sutowo ke Jerman untuk menemui seraya membujuk Habibie pulang ke Indonesia. Demi bangsa, ia rela meninggalkan posisi dan prestise tinggi di Jerman. Tahun 1974 di usia 38 tahun, BJ Habibie pulang ke tanah air. Ia dipercaya mengelola bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi hingga tahun 1978. Saat itu, ia masih masih menjabat sebagai Vice Presiden dan Direktur Teknologi di MBB.

Sejak Habibibe diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) sekaligus merangkap sebagai Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Indonesia telah memproduksi teknologi tinggi. Di antaranya pernah memproduksi Pesawat CN-235 milik Angkatan Udara Turki dan Pesawat CN-235 milik AU Spanyol.

Pak Harto, juga memberikan “kekuasan” lebih pada Habibie untuk memimpin industri-industri strategis seperti Pindad, PAL, dan PT IPTN.

Saat menggantikan pak Harto, ia banyak mereformasi bidang politik. Di antaranya setuju mengamandemen UUD 45 untuk membatasi periode jabatan presiden maksimal 2 kali. Semua orang tahu, tanpa amandemen tidak ada yang namanya reformasi. Salah satu tolok ukur obyektif reformasi adalah pembatasan masa jabatan presiden.

Habibie juga menjamin kebebasan pers, meminjam istilah Yusril Ihza Mahendra di Majalah Matra, Habibie memberi keluluasaan pers, hingga pers mengolok-oloknya.

Berbagai koran, majalah, tanpa perlu surat izin layaknya era Harmoko. Mereka juga bebas memaki dan menghina Habibie. Menurut catatan sejarah, 16 bulan massa pemerintahan Habibie justru pers meningkat lebih dari 400% dari 32 tahun massa pemerintahan Soekarno ataupun Soeharto. Ini adalah fakta sejarah.

Bego-nya media-media kita –-termasuk para polisi— justru menjadi sumber musibah ikut menghancurkan SDM dan sumber daya yang kita miliki kala itu. Habibie dijatuhkan dalam Sidang Umum (SU MPR) tahun 1999. Jika yang menggoyang itu PDI-P, masih bisa dimaklumi, tapi kok ya partai berbasis pesantren seperti PKB ikut-ikut menggusur SDM mahal dan langka.

Baru-baru ini, Direktur Teknik dan Pengembangan PT Dirgantara Indonesia (DI), Dita Ardoni Safri di sebuah laman Sindo sempat mengatakan, pembuatan komponen pesawat terbang di PT Dirgantara Indonesia di Bandung mengalami masa surut.

Aktivitas di tempat itu, sudah tidak seramai ketika Prof BJ Habibie masih memimpin industri pesawat terbang kebanggaan Tanah Air. Pabrik rata-rata bekerja untuk membuat komponen pesawat pesanan perusahaan asing. Berbagai jenis helikopter maupun pesawat yang dulu diproduksi dari tempat ini sudah tidak dibuat lagi.Bukan karena kemampuan sumber daya manusia yang tidak memadai,melainkan lisensi untuk membuat helikopter dan sebagian besar pesawat terbang telah habis.

Jumlah karyawan pun berkurang drastis dari belasan ribu orang tinggal beberapa ribu saja,termasuk para ahli.

“Mereka lama-lama menjadi ‘sastra teknik’.Mereka orang teknik,tapi hanya membaca tidak pernah praktik membuat pesawat.Jadi seperti sastrawan,”kata Ardoni. (http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/442559/)

Ribuan orang tenaga ahli yang terpaksa hengkang dari PT Dirgantara Indonesia sekarang tersebar di berbagai industri yang masih ada kesesuaian dengan keahlian mereka.Bahkan ada pula yang bergabung ke industri penerbangan di luar negeri. Innalillahi!

Dalam sebuah kesempatan, BJ Habibie sempat mengatakan merasa kecewa perkembangan industri strategis di tanah air mengalami kemunduran. Padahal, kemandirian Indonesia dalam mengembangkan industri strategis merupakan amanat dari Presiden Soekarno sejak tahun 1950.

“Industri strategis terhenti perkembangannya karena tidak didukung bantuan anggaran pemerintah,” kata BJ Habibie, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR RI di gedung parlemen di Jakarta.

Di depan anggota DPR ia mengingatkan kita agar menjadi bangsa mandiri dan tak membeli produk asing.

“Kalau Anda membeli produk dari sana (luar negeri), ya itu artinya Anda membeli jam kerja sana. Rakyat di sini yang gigit jempol (tidak ada lapangan kerja),” kata Habibie.

Karena itu, ketika Anda membaca Lion membeli produk pesawat begitu banyak kepada bangsa lain, itu kemajuan atau kecelakaan?

Lebih aneh lagi, bangsa, pemerintah dan media massa di negeri-ku justru membiarkan pikiran Pak Habibie dan anak-anaknya justru dimanfaatkan orang lain. Pasti betapa senangnya asing (khususnya Amerika).  Sungguh aneh rasanya!

Survey Bribe Payer Index (BPI ) 2011 Transparency International, yang dilakukan terhadap 28 negara, menunjukkan, Indonesia menduduki negara keempat terkorup.

Seperti dimuat Tribun, Jumat (4/11/11), survei BPI dilakukan terhadap 28 negara, yang secara kumulatif berperan signifikan terhadap perekonomian dunia, dengan total rasio foreign direct investment (FDI) dan ekspor global sebesar 78%.

Kepala Departement Economic Government Transparency International Indonesia (TII), Frenky Simanjuntak mengatakan, negara yang terpilih untuk disurvei BPI 2011 ditentukan berdasar empat kriteria. Keterbukaan perdagangan, yang diukur dengan arus keluar FDI ditambah ekspor, komparabilitas data, lalu status keanggotaan G20, serta signifikansi perdagangan.

“BPI 2011 memotret praktek suap yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap penyelenggara negara di luar negara domisili kelompok bisnis tersebut,” katanya.

Responden dari survei ini adalah pelaku bisnis dari 28 negara terpilih. Para responden tersebut diminta untuk memberikan penilaian tentang seberapa sering mereka melakukan suap, di negara-negara di mana responden tersebut memiliki hubungan bisnis.

Rentang penilaian bernilai 0 hingga 10. Negara yang mencetak nilai maksimum 10 berarti bahwa perusahaan-perusahaan dari negara tersebut tidak pernah melakukan suap, sebaliknya jika negara tersebut mencetak nilai 0, berarti perusahaan dari negara tersebut selalu selalu melakukan suap.

Indonesia pada tahun 2011 memiliki BPI sebesar 7.1 (dari rata-rata 7.8). Indeks ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-25 dari 28 negara, atau dengan kata lain Indonesia negara dengan kasus suap paling banyak keempat.

Negara dengan indeks terendah dalam BPI 2011 adalah Rusia (6,1) dan Cina (6,5). Indonesia sendiri ada pada urutan keempat terbawah dengan skor 7,1, di bawah Meksiko (7,0).

Selain melaporkan frekuensi dinegara yang di survei, BPI juga melaporkan praktik suap yang terjadi pada beberapa sektor usaha tertentu. Praktik suap yang dilakukan oleh pengusaha paling banyak dilakukan di sektor-sektor pekerjaan umum dan konstruksi dengan skor sebesar 5.3 (dari rata-rata 6.6).

“Berdasarkan Global Competitiveness Report 2011-2012, korupsi dilaporkan menjadi faktor yang paling menghambat penyelenggaraan bisnis di Indonesia,” tambahnya.

Korupsi memiliki nilai sebesar 15,4 pada tahun 2011. Nilai tersebut naik sebesar 11,2 poin dari tahun 2007 yang hanya sebesar 4,2. Kenaikan tersebut menempatkan korupsi pada peringkat paling buruk dari 14 faktor yang paling menghambat bisnis di Indonesia.*