Kasus Papua dan Freeport Selalu Terkait

Kasus Papua dan Freeport dinilai tak terpisahkan. Gejolak yang terjadi di Freeport akan ‘membakar’ Papua. Ketua Fraksi PKB, Marwan Ja’far menyatakan hal itu disebabkan dua hal.

Pertama, Papua adalah daerah yang peka terjadinya gejolak. Kekayaan alamnya yang besar membuat rakyat Papua mudah merasa terasingkan bila terjadi hal-hal yang menyinggung mereka.

Kedua, kehadiran Freeport yang sedari awal memang dinilainya kasuistik, menambah rasa sensitif rakyat Papua. Selama ini, kehadiran Freeport belum dirasakan oleh seluruh rakyat Papua.

“Ini bukan berarti Freeport tidak memberikan dana bagi hasilnya pada pemerintah RI,tetapi pemerataan manfaat belum diwujudkan,” jelasnya, saat dihubungi, Kamis (3/11).

Banyak oknum tak bertanggung jawab yang memanfaatkan manfaat tersebut. Ada komprador yang memainkan peranan secara misterius yang akibatnya terjadi penumpukan manfaat pada segelintir orang. Seperti halnya ribut soal dana keamanan, hal ini makin menimbulkan tanda tanya bagi rakyat.

“Bukankah dana untuk kepolisian menurut UU diambil dari APBN, dan bukan dari Freeport?” jelas Marwan.

Begitupun, soal pengaman wilayah Papua masih sangat ringkih, sehingga banyak fakta menunjukkan betapa mudahnya negara tetangga atau pihak asing masuk wilayah Papua. Dia menyatakan ini problem daerah perbatasan yang hingga kini masih menggantung.

“Nah, untuk itu, kiranya sangat penting untuk dilakukan, pertama, transparansi. Pihak-pihak terkait harus siap membuka selebar-lebarnya nya informasi,” papar Marwan.

Kedua, pemerintah segera melakukan tindakan tegas bagi pihak terkait yang menyalahi kebijakan. Ketiga, forum dialog harus terus dilakukan antara rakyat Papua, pemerintah dan ormas lokal.

Keempat, menggenjot Otsus Papua demi kesejahtraan. Kelima, ekonomi menjadi panglima dalam memperbaiki kesejahteraan. Persoalan Papua yang terus bergejolak pada dasarnya harus dilakukan solusi holistik.

“Kita bisa belajar dari rekonsiliasi Aceh. Intinya, rekonsiliasi, dialog dan akselerasi pembangunan di Papua,” jelas Marwan.

Keenam, pengawasan secara ketat dana Otsus supaya tidak diselewengkan oleh kepala daerah di Papua. “Harus ada investigasi khusus dan laporan pertanggungjawaban yang jelas. Tindak secara tegas dan tanpa pandang bulu kepala-kepala daerah yang menyelewengkan dana Otsus,” jelasnya.

Pengawasan dan pengawalan dana Otsus harus dilaksanakan secara ketat dan tegas, termasuk sampai tingkat implementasinya. Ketujuh, aparat keamanan harus meningkatkan kewaspadaan tingkat tinggi terhadap pihak-pihak asing yang ingin atau bahkan sudah memprovokasi Papua. Kehadiran orang asing harus diterima secara selektif dengan dasar informasi yang akurat.

NKRI, menurut dia, merupakan harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apapun taruhannya. “Masyarakat papua dan semua aparat harus mampu menyadari itu,” jelasnya. Semua orang bertanggung jawab untuk membela dan mempertahankan kesatuan NKRI. Jangan sampai Papua terpisah dari Indonesia.

Muslim di Indonesia dan Malaysia Jadi Kekuatan di Dunia

Keberadaan masyarakat Muslim di Indonesia dan Malaysia menjadi kekuatan besar di dunia, bahkan bila didukung umat Islam di kawasan Asia Tenggara seperti Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Thailand, diharapkan mampu menunjukkan kebangkitan dunia Islam.

“Kita harus tunjukkan sebagai Muslim terbaik di dunia. Kita adalah Islam yang rahmatan lil alamin (memberi rahmat terhadap alam semesta),” kata ketua Delegasi Indonesia dalam “Pertemuan Serantau One Region”, Saiful Hadi saat memberikan sambutan di hadapan organisasi Islam Indonesia dan Malaysia di Kuala Lumpur, Kamis (27/10/2011).

Untuk itu, lanjut dia, Indonesia dan Malaysia sebagai negara serumpun tentu sudah selayaknya antar-masyarakat Muslimnya menggalang hubungan lebih erat lagi.

Dalam kaitannya, Pertemuan Serantau One Region yang digagas oleh Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia-Indonesia (Iswami) ini adalah untuk lebih mendekatkan hubungan antarmasyarakat (people to people).

Delegasi Indonesia terdiri 20 orang ormas pemuda Islam, lima orang profesor bidang sejarah dan budaya, perwakilan media massa dari Indonesia, serta Kongres Wanita Indonesia (Kowani).

“Para pimpinan ormas pemuda Islam dan peserta dari Indonesia itu melakukan dialog langsung dengan mitranya sesama ormas Islam di Malaysia,” kata Saiful, dimuat Antara.

Pertemuan tersebut membahas banyak hal terkait mempererat hubungan dua negara serumpun, termasuk memperkokoh kerja sama antarumat muslim di kedua negara ini.

Salah satu hasilnya, yaitu ormas Muhammadiyah dan Jaringan Melayu Malaysia (JMM) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk membuat penerbitan dokumenter dan melakukan pertukaran informasi yang dapat memperkokoh hubungan baik kedua negara.

Senada disampaikan Wakil Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Haji Ahmad Bin Haji Maslan bahwa kekuatan dunia Islam di Asia Tenggara bila berkembang pesat menjadi suatu kuasa umat Islam yang menjadi perhatian seantero dunia.

Menurut dia, umat Muslim di Indonesia dan Malaysia ataupun di negara Asia Tenggara lainnya harus menjadi contoh di seluruh dunia.

“Untuk itu, kita harus singkirkan hal-hal yang mengganggu hubungan dua negara ini,” katanya.

Haji Ahmad mengatakan, Indonesia dan Malaysia harus meletakkan cita-cita tinggi dengan menunjukkan bahwa Islam itu aman, bersaudara dan maju serta senantiasa menjaga kerukunan dan kedamaian.

“Umat Muslim Indonesia dan Malaysia harus menjadi contoh pencapaian semua itu,” katanya.

Dikatakannya, penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa dan Malaysia sekitar 27 juta jiwa adalah kekuatan besar Islam mengingat sebagian besar warganya adalah muslim.

Buya Hamka dan Syafruddin Prawiranegara Masuk Nominasi Pahlawan Nasional

Usulan calon penyandang gelar pahlawan nasional terus mengerucut dari 22 nama menjadi 12 nama yang dianggap sudah melengkapi persyaratan. “Sudah mengerucut dari 22 menjadi 12 nama, tiga dipending dan tujuh belum lengkap,” kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri di Jakarta, Jumat.

Salim mengatakan, nama sudah mengerucut itu, termasuk yang belum lengkap, mereka semua punya hak untuk mengajukan dua kali kalau ada penambahan data. Sebelumnya, Kementerian Sosial sudah menerima 22 nama diusulkan sebagai pahlawan nasional, usulan tersebut akan melewati sejumlah tahap proses seleksi oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Sejumlah nama yang diusulkan diantaranya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal Buya Hamka seorang ulama besar dari Sumatera Barat serta sastrawan. Selain Buya Hamka, tokoh nasional yang diusulkan menyandang gelar Pahlawan Nasional adalah Syafruddin Prawiranegara dikenal sebagai Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.

Pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan pemerintah kepada seorang Warga Negara Indonesia yang semasa hidupnya melakukan tindak kepahlawanan dan berjasa luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Gelar pahlawan nasional akan diumumkan pada Hari Pahlawan setiap 10 November.

Nama-nama yang diusulkan merupakan usul tertulis dari masyarakat secara berjenjang kepada bupati-wali kota yang meneruskan ke gubernur melalui dinas sosial setempat hingga ke Kementerian Sosial. Mensos menjelaskan, dari 149 pahlawan nasional, hanya 40 di antaranya yang berjasa di medan perang sedangkan selebihnya berjasa di bidang politik dan pendidika.

“Mereka yang menyandang gelar pahlawan nasional tidak hanya yang berjasa di medan perang tapi juga di bidang lain dan gaungnya dan manfaatnya dirasakan secara nasional,” tambah Mensos.

Jumlah Perokok Anak Makin Menghawatirkan

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Herlini Amran meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bisa menjadi solusi atas tingginya masalah perokok anak di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dengan KPAI (05/10/2011) terkait dengan adanya hasil riset dasar kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2010 yang menyebutkan bahwa jumlah perokok anak berusia di atas 10 tahun sejak tahun 2007 mengalami peningkatan prevalensi mencapai 28,2 persen.

“Kita semakin prihatin dengan adanya data yang disampaikan World Heath Organization (WHO) yang menyatakan bahwa angka kematian akibat kebiasaan merokok di Indonesia telah mencapai 400 ribu orang per tahun, sebagaimana dikutip oleh Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) Farid Anfasa Moeloek dalam aksi damai memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) di Jakarta. Kenaikan tertinggi sebesar 4 kali lipat terjadi pada kelompok umum 5-9 tahun, sedangkan peningkatan pada kelompok 15-19 tahun adalah 144 persen selama periode 1994-2004. Dari penelitian Universitas Hamka dan Komnas Anak di tahun 2007, menunjukkan hampir semua anak (99,7 persen) melihat iklan rokok di televisi dan 68,2 persen memiliki kesan positif terhadap iklan rokok, serta 50 persen remaja perokok lebih percaya diri seperti dicitrakan iklan rokok”, ungkap Herlini Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Kepri ini.

Untuk itu, Herlini minta KPAI bisa menjadi terdepan di dalam mencari solusi masalah perokok anak ini.

Ia juga meminta KPAI bisa mengoptimalkan anggaran tahun 2012 ini untuk mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya melalui institusi pendidikan dengan membuat media yang bisa diakses publik.

“KPAI juga perlu meningkatkan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait karena program penanganan anak menyebar di 21 Kementerian/ Lembaga. KPAI juga perlu melakukan penelaahan terkait efektifitas program-program perlindungan anak yang telah dijalankan selama ini, sehingga bisa memberikan rekomendasi untuk perbaikan”, pungkas Herlini.

Komisi VIII DPR RI dalam hal ini memberikan dukungan agar terjadi peningkatan anggaran KPAI untuk mengoptimalkan perannya dalam perlindungan anak Indonesia.

Sebagaimana diketahui KPAI adalah Lembaga Independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan pasal 74 UU No.23 Tahun 2002 dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan anak di Indonesia.*

RUU Jaminan Produk Halal Tertahan di Komisi VIII

Meski telah disahkan dalam pleno Badan Legislatif pada Senin (26/9), namun draft perbaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) belum digarap Komisi VIII DPR RI. Padahal saat pleno, Ketua Baleg Ignatius Mulyono menawarkan ke Komisi VIII DPR sebagai pengusul RUU agar memperbaiki dan menampung semua catatan fraksi-fraksi terlebih dulu, baru kemudian dibawa lagi ke Baleg untuk disahkan.

“Sudah kita tawarkan untuk diperbaiki dulu baru disahkan di pleno Baleg. Kemudian dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi RUU inisiatif dewan, tapi pengusul memilih disahkan dulu dengan catatan draftnya akan diperbaiki dan menampung seluruh catatan fraksi-fraksi. Draft perbaikan ini kemudian diserahkan ke anggota DPR RI sebelum dibawa ke paripurna,” terangnya, Jumat (30/9).

Dengan pilihan komisi pengusul ini, lanjut Mulyono, maka kini prosesnya ada di Komisi VIII. Karenanya soal kapan RUU itu diajukan ke paripurna DPR, Ignatius menyebut Komisi VIII yang paling tahu soal itu.

Namun Ketua Panja RUU JPH Komisi VIII DPR RI Ahmad Zainuddin justru mengaku belum bisa memastikan kapan RUU JPH diajukan ke paripurna. Namun dia memastikan tidak akan lewat masa sidang ini.

“Saya belum bisa memastikannya, karena draftnya belum diperbaiki juga. Tapi usulannya akan diajukan di masa sidang ini,” tandasnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, pleno Baleg telah mengesahkan dratf RUU JPH. Di rapat pleno itu, FPDIP terang-terangan menyebutkan belum bisa menyetujui draft RUU JPH yang diajukan oleh Komisi VIII. Alasannya, di dalam RUU tersebut pelaksanaan sertifikasi halal menjadi kewajiban. Padahal di masyarakat, ada produk non halal dan halal.

Selain itu hadirnya RUU JPH akan membuat overlapping karena sudah ada UU yang mengatur tentang keamanan produk. Demikian juga penambahan lembaga baru (Badan Nasional Penjaminan Produk Halal) akan mempersulit koordinasi.

Jangan Lupakan Terorisme Ekonomi dan Terorisme Hukum

Aksi teror yang dilakukan beberapa pihak untuk mengganggu stabilitas keamanan bangsa Indonesia, perlu mendapat perhatian dan upaya pencegahan. Tetapi terorisme dalam bidang ekonomi seperti korupsi, dan terorisme hukum seperti mafia hukum juga harus mendapatkan porsi penanganan yang serius.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin di Jogjakarta belum lama ini.

Din mengungkapkan, terorisme ekonomi seperti korupsi yang merajalela, adalah musuh utama bangsa Indonesia yang harus dibasmi mulai tingkatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kasus Nazaruddin yang terang benderang dapat menjadi ujian pemerintah untuk dapat serius menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi.

“Selama ini kasus korupsi dan kasus-kasus hukum terkesan dibiarkan, dan korupsi justru banyak muncul di lingkar kekuasaan, sehingga saya harapkan pemberantasan korupsi oleh pemerintah tidak berhenti pada retorika belaka,” tegasnya dalam penutupan acara Rapat Konsolidasi Nasional yang dilaksanakan di kantor PP Muhammadiyah Jl. Cik Di Tiro no.23 Yogyakarta, Rabu (28/09).

Sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, khusus dalam pemberantasan korupsi , dituntut langkah-langkah terobosan yang berani untuk membongkar kasus-kasus besar guna menjerat pelaku-pelaku utama dan disertai vonis hukum yang seberat-beratnya.

Indonesia Siap Dukung Keanggotaan Palestina di PBB

Rakyat Indonesia siap mendukung keanggotaan Palestina di PBB. Demikian disampaikan mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, kepada Republika, usai menghadiri acara HUT PMI ke-66 di Lapangan Pemda Kabupaten Bogor, Kamis (29/9).

Menurut JK, jika negara Palestina yang berdaulat terbentuk, maka rakyat Indonesia akan memberikan bantuan kepada rakyat Palestina. “Apalagi selama ini, Indonesia termasuk negara yang paling gencar memelopori bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Palestina Mahmoud Abbas tengah memperjuangkan Palestina menjadi negara anggota tetap di PBB. Untuk meluluskan keinginan ini, Palestina harus mendapat sembilan dukungan dari 15 negara anggota tetap PBB, dan tidak ada satu pun veto dari lima negara yang memiliki hak istimewa.

Sayang, usaha Abbas sepertinya akan terganjal, karena Amerika Serikat—salah satu negara pemegang hak veto—berjanji akan menggunakan haknya di PBB untuk menggagalkan usaha Abbas.

Politik Nasional Kehilangan Idealisme

Perkembangan politik nasional saat ini cenderung kehilangan idealisme karena semakin menunjukkan perilaku politik transaksional yang pragmatis, kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir.

“Hal itu ditunjukkan dengan meluasnya politik uang, pemanfaatan anggaran dan jabatan publik untuk kepentingan politik diri sendiri, kroni, dan lingkungan partai,” katanya usai Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Yogyakarta, Rabu.

Saat menyampaikan pernyataan Pimpinan Pusat (PP) bersama Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah se-Indonesia, ia memnyatakan, politik mulai kehilangan nilai moral dan visi yang didasarkan pada kebenaran, kebaikan, etika, dan cita-cita nasional yang menjadi fondasi berbangsa dan bernegara.

Selain itu, perkembangan demokrasi yang cukup positif tidak disertai dengan proses penegakan hukum dan proses politik yang substansif, sehingga membuka peluang banyak masalah baru dalam kehidupan politik nasional hingga daerah di negeri ini.

Ia mengatakan, beban Bangsa Indonesia di tengah bayang-bayang ancaman krisis ekonomi global saat ini cukup berat. Masalah ketenagakerjaan, kemiskinan, kerusakan sumber daya alam, kondisi masyarakat di daerah perbatasan, nasib pulau-pulau terluar, konflik horizontal, terorisme, dan kedaulatan negara di bawah cengkeraman hegemoni ekonomi-politik dunia.

“Beban berat itu bukan sekadar dalam bobot masalahnya yang memang kompleks, tetapi pada saat yang sama diperparah oleh penyakit kronis dan menular yang bernama korupsi,” katanya.

Menurut dia, dalam menghadapi masalah besar tersebut diperlukan keberanian moral dan politik yang kuat dari pemerintah dan seluruh penyelenggara negara termasuk kekuatan politik nasional untuk menyelesaikannnya secara tuntas dan sistemik.

Bersamaan dengan itu diperlukan pengerahan seluruh kekuatan nasional di bawah pemerintahan yang kuat dan memiliki visi, komitmen, dan ketegasan politik yang tinggi dalam mengambil kebijakan.

“Khusus dalam pemberantasan korupsi dituntut langkah-langkah terobosan yang berani untuk membongkar kasus-kasus besar untuk menjerat pelaku-pelaku utama disertai vonis hukum yang seberat-beratnya,” katanya.

Hutan Hujan Indonesia Wajib Dipertahankan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa pagi menghadiri seminar internasional tentang kelangsungan dan perlindungan hutan Indonesia yang dihadiri oleh pelaku berbagai sektor baik dalam maupun luar negeri.

Seminar yang bertajuk “Forests Indonesia, alternative futures to meet demands for food, fibre,fuel and REDD+” tersebut digagas oleh lembaga internasional yang bergerak di bidang kehutanan CIFOR dan sejumlah lembaga lainnya.

Direktur CIFOR, Frances Seymor dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertemuan ini penting di tengah tantangan bangsa Indonesia mempertahankan kelangsungan hutan hujan yang dimilikinya.

Frances Seymor menjelaskan dalam diskusi ini hal yang menarik adalah membahas masalah hutan Indonesia tak hanya dari perspektif internasional namun juga dalam pandangan Indonesia sehingga dapat diakomodasi permasalahan lokal sehingga perlindungan hutan dapat dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, bahan bakar dan juga kelangsungan hidup lainnya.

“Saya belum pernah melihat dukungan politiik penuh dari pemerintah untuk menjamin kelangsungan lingkungan. Presiden Yudhoyono, langkah Indonesia untuk mengurangi emisi menunjukkan bagaimana pemerintah Indonesia memberikan perhatian dan peduli,” tegasnya.

Sementara itu dalam pidatonya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono antara lain mengatakan pertemuan ini sangat penting bagi Indonesia, sekaligus peluang Indonesia untuk bisa memenuhi target nasional dalam pengurangan emisi dalam beberapa tahun mendatang sekaligus melindungi hutan hujan yang dimiliki Indonesia.

Inilah Skenario Intelijen Asing Dalam Bom Solo

Indikasi mengenai keterlibatan intel asing dalam kejadian Bom Solo tampak semakin kuat. Konteks ini tidak terlepas dari isu war on terorismyang digelindingkan Barat untuk menenggelamkan pemahaman Ideologi Islam di tengah-tengah umat.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Lembaga Pengkajian Syariat Islam, Ustadz Fauzan Al Anshari, kepada Eramuslim.com, selasa siang, (27/9). “Keterlibatan intelijen Asing di (Bom) Solo sangat kuat. Mereka ada dimana-mana seperti pernah dikatakan oleh Pak Ryamizard. Salah satunya menyerang isu penegakan Syariat Islam.”

Menurut Fauzan cara yang dimainkan oleh Barat dalam menyudutkan umat Islam lewat peledakan bom Solo adalah dengan menggembar-gemborkan demokrasi. Syariat Islam pada gilirannya akan dibenturkan dengan perlawanan terhadap NKRI yang memegang teguh demokrasi. “Makanya pengamat-pengamat sekarang sudah mengaitkan Bom Solo dengan kelompok anti demokrasi, anti thoghut, anti Pancasila dan sebagainya.”

Salah satu peran yang dimainkan Barat dalam hal ini adalah media. Media adalah fasilitas yang telah dikuasai oleh Barat. Oleh karenanya tidak aneh jika sekarang media mulai menggiring opini masyrakat antara Bom Solo dengan penegakkan hukum-hukum Islam.

“Media-media saat ini adalah alat dari kepentingan asing. Mereka tidak suka Islam tegak.” Imbuh Ustadz Fauzan.

Sejatinya, genderang perang antara umat muslim versus Barat adalah agenda jangka panjang yang terus berlangsung. Jika ada yang meyakini peperangan tejadi hanya pada konteks global, dan tidak melokalisir di Indonesia, hal itu adalah pendapat yang keliru. Sebab Barat memandang Indonesia adalah Negara yang potensial untuk disusupi. “Indonesia adalah subordinat dari perang Global melawan Islam yang sekarang sedang berlangsung.”

Lantas apa tujuan atau kepentingan Barat dalam memainkan isu bom di Indonesia? “Mereka tidak ingin Islam bangkit.” Jawab Fauzan. “Karena lawan dari demokratisasi adalah Islamisasi.” Sambungnya.