Presiden SBY Inginkan Gaya Kepemimpinan Berubah

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan perombakan kabinet untuk merubah pula gaya kepemimpinan para menteri yakni peningkatkan akselerasi pelaksanaan program-program di seluruh kementerian.

 

“Presiden Yudhoyono menginginkan ada perubahan gaya kepemimpinan nasional termasuk menteri kabinet guna meningkatkan kinerjanya,” kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga pada diskusi “Polemik: Katanya Ada Reshuffle” , di Jakarta, Sabtu.

Pembicara pada diskusi tersebut adalah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Happy Bone Zulkarnaen, Direktur Indo Barometer Muhammad Qodari, dan pengamat Politik dari Sugeng Sardjadi Syndicate Sukardi Rinakit.

Menurut Daniel, keinginan presiden agar para menteri meningkatkan kinerjanya adalah suatu kebutuhan yang wajar agar pencapaian program-program di seluruh kementerian lebih optimal.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain, mengatakan perombakan kabinet adalah suatu yang wajar jika didasarkan pada tolok ukur yang jelas dan mengutamakan profesionalisme.

Menurut dia perombakan kabinet bukan sesuatu yang istimewa. “Selama ‘reshuffle’ tujuannya untuk membangun pemerintahan yang lebih baik lagi tidak ada masalah. Justru saat inilah momentum yang paling tepat untuk melakukan ‘reshuffle’,” kata Happy Bone.

Happy juga sepakat perombakan kabinet itu untuk memperbaiki gaya kepemimpinan nasional guna peningkatan kinerja. Menurut dia, meskipun sulit mengukur kinerja para menteri tapi Presiden Yudhoyono memiliki lembaga UKP4 yang selalu mengevaluasi dan menilai kinerja para menteri.

“Kalau dari hasil evaluasi itu ada menteri dari Partai Golkar yang terkena ‘reshuffle’ tidak ada masalah, sepanjang pergantian menteri itu sasarannya agar pelaksanaan pembangunan menjadi lebih baik,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Happy Bone, juga mengingatkan para menteri untuk membangun komunikasi ytang baik dengan presiden. Meskipun sebagian menteri kabinet dari partai politik, menurut dia, tapi basis kerjanya tetap profesional. “Menteri bisa berbeda pendapat, tapi setelah ada keputusan dari presiden, menteri harus mematuhinya, karena sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Yudhoyono mengatakan akan melakukan perombakan menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sebelum 20 Oktober 2011, yakni menjelang pemerintahannya genap berusia dua tahun.

Indonesia Kiblat Vaksin Negara Islam

Sebenarnya terdapat beberapa negara Islam yang memiliki industri vaksin seperti Malaysia, Mesir, Tunisia, dan Pakistan, tetapi keunggulan Indonesia terletak pada prakualifikasi yang diperoleh dari WHO.

Setidaknya lima jenis vaksin produksi Bio Farma milik BUMN ini telah mendapat prakualifikasi WHO, seperti polio, campak, hepatitis B, BCG, dan DTP (Difteri, Pertusis dan Tetanus). Kelima vaksin itu tergolong dalam vaksin dasar yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang.

“Rata-rata negara Islam masih merupakan negara berkembang, misalnya Afghanistan, Pakistan, Nigeria, dan Mali. Jadi vaksin kita sangat cocok untuk mereka,” tutur Dr. Bambang H. Djalinus, Kepala Divisi Survailans dan Evaluasi Produksi PT Biofarma di Jakarta beberapa waktu lalu.

Karena keunggulannya itu, kini Indonesia telah mengekspor vaksin dan bekerja sama dalam pengembangan vaksin dengan Iran dan Malaysia. Selain itu vaksin-vaksin produksi Bio Farma juga diekspor ke Afghanistan, Pakistan, Mali, dan Nigeria.

“Tetapi tujuan menjadi pengekspor vaksin bagi negara-negara Islam, bahwa kami ingin membawa negara-negara Islam mandiri di industri vaksin,” tegas Bambang, sebagaimana dikutip Antara.

Untuk membangun industri vaksin di negara-negara Islam lainnya masih butuh waktu yang panjang. Bio Farma sendiri telah menghasilkan 1,7 miliar dosis vaksin pada 2010.

Tiga Alasan Kenapa Isu Reshuffle Tidak Lagi Menarik

Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua kembali digaungkan. Kabarnya, menjelang dua tahun KIB jilid dua yang jatuh pada Oktober tahun ini, SBY akan melakukan perombakan.

Saat ini, evaluasi terhadap sejumlah kementerian dikabarkan sedang dilakukan tim SBY yang terdiri dari UKP4 yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Dilihat dari momen, isu reshuffle ini tergolong yang ketiga kalinya. Yang pertama saat seratus hari pemerintahan SBY, pasca Pansus Century, dan yang sekarang ini. Dari tiga momen tersebut, yang ketiga ini tidak lagi menjadi perhatian publik. Hanya kalangan elit partai saja yang menyimak dengan begitu serius. Karena di situlah ATM partai berada. Terlebih lagi untuk menyongsong 2014 yang butuh dana besar.

Sejumlah kementerian dikabarkan menjadi sorotan evaluasi. Antara lain, Kemenakertrans, Kemenpora, Perumahan Rakyat, Perhubungan, dan lain-lain.

Sejumlah alasan setidaknya menjadi jawaban kenapa isu reshuffle ini tidak lagi menjadi perhatian publik. Pertama, isu reshuffle yang digaungkan pihak SBY sudah hampir dipahami publik hanya sebagai tawar menawar politik, khususnya kepada anggota partai koalisi. “Kalau Anda tidak membantu saya, jangan heran kalau menteri Anda akan kami lepas,” begitu kira-kira bahasa sederhananya.

Saat ini, posisi Partai Demokrat yang merupakan anak kandung SBY sedang dirundung malang yang nyaris tak bertepi. Ring pertarungannya ada di gedung KPK dan DPR.

Kasus terkait mantan bendahara umum Demokrat, Nazaruddin, yang kini masih berputar-putar di perkara teknis atau tersangka teri, bisa menjadi arena yang dimanfaatkan kekuatan di luar Demokrat untuk menjatuhkan pemerintahan saat ini. Setidaknya, menjadi alat penggembos citra muluk tentang SBY dan partainya. Dan semua itu, seperti biasanya, akan dimanfaatkan elit-elit partai di DPR untuk menekan pemerintahan SBY guna mendapatkan porsi ‘kue pembangunan’ yang lebih besar dari yang sudah mereka dapatkan saat ini.

Sekuat dan seperkasa apa pun KPK, sesuai undang-undang yang berlaku, tetap saja masih berada di genggaman DPR. Karena di komisi III lah pemilihan pimpinan KPK berlangsung. Jika kartu ini yang kelak dimainkan DPR, KPK akan mengalami kebuntuan tenggat waktu kepemimpinan yang berakhir tahun ini.

Pimpinan KPK dalam waktu dua atau tiga bulan lagi bisa berubah, tapi penentunya tetap saja orang yang sama: elit partai yang memainkan tangannya di DPR.

Dan jika ditelisik kemana arah kasus Nazaruddin dan turunannya, akan berefek pada Badan Anggaran DPR yang sudah disebut-sebut beberapa saksi juga ikut terlibat. Empat pimpinan Banggar pun sudah diperiksa KPK, walau belum ada langkah lanjutannya.

Dan benar saja, pimpinan DPR seperti kompak untuk ‘melawan’ KPK karena dianggapnya sudah mengkriminalisasi kebijakan yang berlaku di Banggar.

Kedua, isu reshuffle yang berulang kali bergulir tapi akhirnya tidak terbukti, membuat publik mempunyai tafsiran sendiri. Isu reshuffle tak lebih dari alat pemerintah untuk mengalihkan kasus hukum yang membelit para petinggi Demokrat, khususnya ketua umumnya, dan sejumlah menteri di KIB jilid dua.

Dan dalam pengalihan isu, pemerintah dinilai cukup berhasil untuk membuat publik lupa terhadap kasus besar yang menjadi sorotan. Setidaknya, tidak begitu fokus di satu kasus.

Kasus skandal Wisma Atlet dan Kemenakertrans yang kian berhembus kencang akhir-akhir ini, begitu kasat mata menunjukkan ketidakbecusan pengelolaan kementerian di bawah presiden SBY. Skandal dana APBN yang diselewengkan ke kantong-kantong pejabat sudah menjadi obrolan warung-warung kopi di kalangan masyarakat bawah.

Ketiga, publik boleh jadi sudah bukan lagi mengharapkan adanya pergantian di tingkat menteri. Tapi, justru pada tingkat yang lebih tinggi. Yaitu, presidennya.

Hal ini berbeda dengan isu reshuffle di momen-momen sebelumnya yang menjadi sorotan publik pada sejumlah sosok menteri yang dianggap tidak kredibel.Tapi sekarang, hampir tidak ada satu kementerian di KIB jilid dua ini yang mendapatkan nilai plus di mata publik.

Dan itu berarti, bukan para menterinya yang perlu direshuffle, tapi presidennya yang boleh jadi tidak becus mengelola para pembantunya. Karena kasusnya begitu massif, di hampir semua kementerian. mnh

Fortifikasi Bantu Rakyat Miskin

Fortifikasi, yakni memberikan tambahan zat gizi pada bahan makanan, tujuannya adalah membantu rakyat miskin. “Karena, rakyat miskin ini tak bisa menjangkau harga makanan yang bergizi seimbang,” ujar Ketua Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI), Prof. Soekirman.

Fortifikasi, yang dilakukan pemerintah, akan menjadi hal wajib yang harus dilakukan. Wajib yang bertujuan untuk mengatasi masalah kekurangan gizi masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Ada beberapa syarat untuk fortifikasi wajib. Pertama, makanan produk pabrik yang umumnya selalu ada di setiap rumah tangga dan dimakan secara teratur dan terus-menerus oleh masyarakat termasuk masyarakat miskin.

Kedua, makanan itu diproduksi dan diolah oleh produsen yang terbatas jumlahnya. Hal ini agar mudah diawasi proses fortifikasinya. Ketiga adalah tersedianya teknologi fortifikasi untuk makanan yang dipilih.

Keempat, makanan tidak berubah rasa, warna dan konsistensi setelah difortifikasi. “Tidak boleh ada perubahan fisik dari bahan makanan setelah difortifikasi,” ujar Communication Consultant Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI), Habibie Yakezain.

Syarat selanjutnya yaitu bahan makanan tetap aman setelah difortifikasi. Galam arti, makanan tidak membahayakan kesehatan. ”Oleh karena itu, program fortifikasi harus diatur oleh undang-undang atau peraturan pemerintah, diawasi dan dimonitor, serta dievaluasi secara teratur dan terus menerus,” katanya. ”Syarat terakhir adalah harga makanan setelah difortifikasi tetap terjangkau daya beli konsumen yang menjadi sasaran.”

Moral dan Etika, Masalah Serius Pemerintah SBY

Pengamat politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, Dradjad Tri Kartono, mengatakan persoalan moral, etika, dan kinerja Kabinet Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sekarang ini, merupakan masalah serius untuk segera ditangani jika ingin mengembalikan kepercayaan dari masyarakat.

“Masalah tersebut merupakan persoalan-persoalan yang harus diperhatikan dan harus dijadikan agenda penting. Rakyat menginginkan masalah yang muncul kepermukaan itu segera diatasi dan mereka juga menginginkan bukti nyata,” katanya di Solo, Selasa.

Pemerintahan SBY yang kedua ini, lanjutnya, dalam menangani masalah korupsi dan penegakan hukum tidak berjalan baik, seperti yang telah dijanjikan waktu kampanye. “Korupsi muncul di mana-mana bahkan sampai ada dugaan korupsi yang menyangkut pada menteri. Hal itu belum penanganan masalah penegakaan hukum yang sampai sekarang juga masih kacau,” katanya.

Persoalan-persoalan yang melilit di Pemerintahan SBY tidak hanya menyangkut korupsi, penegakaan hukum, tetapi juga kinerja para menteri juga kurang memuaskan. “Kami katakan persoalan-persoalan tersebut apabila tidak segera ditangani bukanya tidak mungkin kepercayaan rakayat kepada SBY akan turun terus,” kata Dradjad yang juga staf pengajar FISIP UNS.

Dia mengatakan Presiden SBY dalam mengakhiri jabatannya periode kedua nanti semestinya bisa memberikan contoh yang baik kepada penerusnya. “Kami berharap kepada SBY dalam mengakhiri jabatannya nanti meninggalkan kesan yang baik, jangan serupa seperti pendahaulunya selalu ada masalah,” katanya.

Ucap Bismillah, Wapres Buka Rakernas Laporan Keuangan Pemerintah 2011

Wakil Presiden Boediono membuka rapat kerja nasional akutansi dan pelaporan keuangan pemerintah 2011 di Gedung Danapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (19/9). “Dengan Bismillah saya nyatakan secara resmi rapat kerja akutansi dan pelaporan keuangan dibuka,” kata Wakil Presiden yang kemudian memukul gong untuk menandai peresmian pembukaan acara tersebut.

Menurut Wapres, rakernas ini merupakan wadah yang baik untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Acara pembukaan tersebut diawali dengan laporan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Menurut Menkeu, rakernas diadakan sejak 2008, untuk meningkatkan kinerja pelaporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat, kementerian lembaga, maupun pemerintah daerah.

Untuk itu, dalam rakernas saat ini bertemakan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah dalam rangka mewujudkan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang berkualitas.

Menkeu mengatakan, kualitas pelaporan keuangan pemerintah terus membaik, sejak pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2006. Berdasarkan catatan, pada 2006 berdasarkan opini BPK, hanya tujuh kementerian lembaga yang dinilai wajar tanpa pengecualian (WTP) dan 36 dinilai disklaimer.

Pada 2009 meningkat menjadi 45 kementerian- lembaga dinilai WTP dan tujuh disklaimer. Pada 2010 sepuluh, penilaian kementerian- lembaga yang memperoleh WTP dari BPK sebanyak 53 dan hanya dua yang dinyatakan disklaimer.

Sedangkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah menurut Menkeu juga mengalami peningkatan. Bila pada 2006 dari 466 pemda hanya tiga dinilai WTP, pada 2010 hingga saat ini, 32 daerah dinilai WTP oleh BPK.

Sementara itu, Menkeu menambahkan acara rakernas yang dilaksanakan selama dua hari 19-20 September 2011 dihadiri sekitar 700 pejabat pengelola keuangan pemerintah baik lembaga, pemerintah pusat dan pemerintah daarah.

Dalam acara tersebut juga diberikan penghargaan kepada 53 kementerian dan lembaga serta 32 pemerintah daerah yang mendapatkan penilaian WTP dan mendapatkan nilai tertinggi. Diantaranya MPR, DPR, BPK, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM.

Kementerian Politik, Hukum dan Kemananan, Kementerian Ekonomi, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian BUMN, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

Pemerintah provinsi Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Pemerintah Kabupaten Buton, Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Jepara, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Pemerintah Kota Surakarta.

RUU Jaminan Produk Halal akan Kembali Dibahas

Badan Legislasi DPR bakal kembali membahas Rancangan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal pada 21 dan 28 September 2011. Kehadiran RUU ini diharapkan memberikan jaminan kepada konsumen atas produk-produk yang beredar dan dikonsumsi di negeri ini. Demikian diungkapkan anggota Komisi VIII DPR Ahmad Subaidi di Jakarta, sebagaimana dikutip Antara, Ahad (18/09/2011).

Dia mengungkapkan, diundangkannya jaminan produk halal oleh dewan atas dasar pertimbangan keamanan konsumen. Sebab, selama ini produk yang beredar di masyarakat tidak semuanya diketahui kualitas maupun tingkat kehalalannya. Padahal, syarat peredaran produk makanan itu adalah yang aman dikonsumsi masyarakat.

“Kita kan tidak tahu kalau semua produk makanan yang beredar aman dan halal dikonsumsi. Karena ada produk-produk yang tidak mencantumkan sertifikasi halal maupun dari BPOM,” kata kader PAN ini.

Dia meyakini, hadirnya UU Jaminan Produk Halal tidak akan merugikan pihak manapun, baik produsen dan konsumen. Apalagi selama ini sertifikasi halal, label BPOM dan Kementerian Kesehatan sudah lazim diberlakukan. “Kan sudah berlaku sertifikasi halal serta label BPOM/Kemenkes dan sampai sejauh ini tidak ada masalah kan? Jadi kalau kemudian DPR ingin mengundangkannya, ini semata untuk lebih memberikan proteksi pada konsumen saja,” tegasnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya RUU ini dikeluhkan oleh berbagai pihak, karena hanya akan menambah rantai perizinan sebelum distribusi yang akan menyebabkan mahalnya harga. Bahkan di Arab Saudi dan Malaysia saja yang mayoritas muslim, aturan soal jaminan halal ini tidak diberlakukan.

“Di mana-mana, produk yang berkualitas dan aman pasti harganya lebih mahal. Di Singapura, masyarakatnya lebih memilih mengonsumsi produk yang ada jaminan halalnya. Kalau di Indonesia malah menolak, kan aneh. Patut diingat RUU JPH tidak akan merugikan siapapun. Kita hanya mengundangkannya agar masyarakat terjamin keamanan pangannya,” tandasnya dikutip Antara.

Konsumen Islam

Sebelumnya, 9 Juni 2011 lalu, Komisi VIII DPR RI sebagai pengusul menyerahkan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal telah menyerahkan masalah ini kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Draf RUU diserahkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Ahmad Zainuddin didampingi beberapa anggota Komisi VIII lainnya, Rabu (8/06/2011) di gedung DPR.
Kala itu, Komisi VIII berharap RUU ini dapat segera disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI dan dapat segera dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan oleh Baleg.

Ahmad Zainuddin, dikutip situs resmi dpr.go.id (09/06/2011) sempat mengatakan secara folosofis urgensi RUU ini adalah merupakan implementasi Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menetapkan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak warga negaranya untuk melaksanakan keyakinan dan ajaran agama tanpa ada hambatan dan gangguan yang dapat mengganggu tumbuhnya kehidupan beragama di Indonesia.

Selain itu, penyusunan draf RUU tentang Jaminan Produk Halal telah disusun sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. RUU tersebut lahir karena UU yang selama ini berlaku yaitu UU tentang Pangan, UU tentang Perlindungan Konsumen dipandang tidak mencukupi mengatur tentang jaminan produk halal.

UU ini, menurut Zainuddin, memberikan adanya kepastian hukum dan jaminan halal bagi konsumen khususnya masyarakat Islam sebagai konsumen terbesar. Dengan demikian perlu adanya tindakan preventif terhadap setiap produk dengan keterangan halal.

Ahmad Zainuddin, juga mengatakan urgensi dan tujuan penyusunan RUU ini adalah berdasarkan pengalaman selama ini telah mencatat bahwa pengaturan tentang Jaminan Produk Halal menjadi isu yang sensitif dan “produk halal” dapat dijadikan komoditas yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas nasional.

Draft RUU ini terdiri dari 12 Bab dan 86 Pasal, yang isinya diantaranya tentang tugas dan wewenang Pemerintah, tentang kelembagaan, tata cara memperoleh jaminan produk halal, labelisasi, auditor, tentang sertifikasi, biaya sertifikasi dan tentang lembaga pemeriksa halal.

Baca Alquran Masuk Kurikulum Sekolah di Bengkulu

Para murid sekolah dasar di Bengkulu akan menerima pelajaran membaca Alquran dengan metode Iqra tahun 2012. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, Yasarlin, mengatakan,”Kami akan memasukkan pelajaran membaca Alquran dengan metode Iqra dalam kurikulum muatan lokal di Sekolah Dasar tahun ajaran 2012/2013.”

Program Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu tersebut merupakan saran dari Pelaksana Tugas Gubernur Junaidi Hamsyah untuk meningkatkan kemahiran murid Sekolah Dasar dan sederajat dalam membaca Alquran. Program ini juga dilakukan agar murid dapat lancar membaca Alquran sejak usia dini.

Program ini juga dilatarbelakangi angka buta baca Alquran di kalangan murid Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas sederajat di Provinsi Bengkulu yang tinggi. Saat ini, angka buta baca Alquran murid sekolah dasar hingga menengah atas mencapai 70 hingga 80 persen. Berarti, dari total 399.979 anak sekolah dasar hingga menengah atas di Kota Bengkulu, hanya sekitar 80.000 anak yang dapat membaca AlQuran.

“Banyak anak usia sekolah bahkan mahasiswa yang tidak bisa membaca Alquran dengan lancar. Padahal, Alquran bagi umat Islam wajib dibaca,” katanya.

Program ini masih dirancang oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu yang akan bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kemeterian Agama Provinsi Bengkulu agar diterapkan tahun 2012. Pihaknya akan mengadakan seminar dengan para guru-guru Sekolah Dasar dan sederajat di seluruh Provinsi Bengkulu sebelum program direalisasikan.

Rencananya, pelajaran membaca Alquran dengan metode Iqra buku jilid satu dan dua ini diberikan pada murid kelas satu Sekolah Dasar sederajat. Buku jilid tiga dan empat untuk murid kelas dua serta buku jilid lima dan enam untuk murid kelas tiga. Mata pelajaran tersebut nantinya akan dimasukkan dalam nilai raport siswa sebagai syarat kenaikan kela

Potensi Zakat Nasional Capai Rp 217 Triliun

Potensi zakat nasional mencapai Rp 217 triliun, namun hingga kini realisasinya baru mencapai Rp 1,4 triliun.

Ketua Harian Badan Amil Zakat (BAZ) Nasional Teten Kustiawan meminta dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan realisasi zakat yang ditargetkan mencapai lebih dari Rp 2 triliun pada akhir 2011.

Ia mengatakan hal itu di di Makassar, Jumat (19/8), pada acara berbagi berkah cahaya Ramadhan dan buka puasa bersama 11 ribu anak yatim dan dhuafa serentak di 11 kota, yaitu Makassar, Medan, Padang, Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Banjarmasin, dan Manado.

Acara ini merupakan salah satu bentuk penyaluran realisasi zakat dalam sosialisasi edukasi budaya zakat dan optimalisasi penyaluran, baik dalam bentuk pemberdayaan maupun konsumtif. “Masih banyak cara penyaluran dan bentuk-bentuk sinergi dengan lembaga penyalur zakat, pemerintah dan lainnya sehingga zakat dapat menjadi gaya hidup,” jelasnya.

Sebaliknya Presiden Dompet Dhuafa Ismail A Said menyatakan, penghimpunan zakat bakal mencapai lebih dari Rp 3 triliun pada tahun ini. Ia juga sama menyatakan, total potensi seluruh zakat yang ada sebesar Rp 217 triliun.

Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk periode 2002-2009, pertumbuhan zakat tertinggi adalah pada 2005 dengan pencapaian 96,9% dan 2007 dengan pencapaian 98,3%.

Menurut Ismail, prediksi penghimpunan zakat untuk 2011 dilakukan berdasar 3 skenario, yaitu skenario minimal, skenario moderat, dan skenario optimis. Untuk skenario minimal, pertumbuhan zakat diperkirakan mencapai angka 24,32% atau menjadi Rp 1,85 triliun.

Sementara skenario moderat pertumbuhan zakat diperkirakan mencapai 53,85% atau menjadi Rp 2,29 triliun, dan skenario optimis pertumbuhannya mencapai 98% atau menjadi R p2,95 triliun. Perhitungan tersebut berdasar Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) 2011.

“Ini adalah prediksi angka yang dapat dihimpun oleh komunitas zakat nasional dengan asumsi stabilitas pertumbuhan. Jika tahun 2011 mampu menghasilkan sejumlah inovasi regulasi yang lebih pro zakat, maupun inovasi produk penghimpunan, maka jumlah zakat yang dapat dikelola bisa mencapai angka lebih dari Rp 3 triliun,” tandasnya.

Ismail A Said menyatakan, Islamic Development Bank (IDB) memproyeksikan potensi zakat bisa mencapai Rp 217 triliun pada tahun ini.

“Pada tahun 2011, jumlahnya semakin meningkat, potensi zakat mencapai Rp 217 triliun. Dengan perincian Rp 117 triliun dari rumah tangga dan Rp 100 triliun dari perusahaan-perusahaan milik muslim,” ujarnya dalam acara Diskusi Perpajakan di kantor pusat Ditjen Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (19/8).

Menurutnya, angka tersebut naik Rp 117 triliun dari proyeksi potensi zakat di Indonesia pada 2010 yang mencapai Rp 100 triliun. Analisis IDB ini dihitung dengan cara memproyeksikan jumlah total zakat di Indonesia terhadap PDB yaitu sekitar 1,7% sampai 3%.

Jihad Harta dan Jihad Jiwa Tak Bisa Dipisahkan

Jihad harta dan jihad nyawa ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Pernyataan ini disampaikan Pimpinan Tafaqquh Study Club Ustadz Dr Musthafa Umar Lc MA dalam bedah buku ”Dahsyatnya Jihad Harta” karya Dr Nawwaf Takruri di Masjid Agung Annur Pekanbaru Rabu (17/08/2011).

Mustafa juga mengutip buku yang mengulas kisah-kisah menyentuh ‘mujahid harta’ yang menginfakkan hartanya di negeri-negeri Islam.

”Ada pernyatan menarik di dalam buku ini yakni jihad harta adalah saudara kandung dari jihad jiwa. Sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan,”ujarnya.

Menurut Musthafa, buku ini, memberi motivasi kepada umat Islam untuk berjihad dengan harta. Diungkapkan, para sahabat Rasulullah dulu berjuang membela Islam dengan melakukan jihad harta dan jiwa.

”Keluar dari majlis ilmu (bedah buku, red) ini hendaknya terbangun idealisme. Ada sikap yang sikap jelas. Jangan membantu musuh dengan membeli produksi mereka, jangan kerjasama dengan musuh,” lanjut doktor tafsir dari Universitas Malaya Malaysia ini.

Sementara itu hadir pula sebagai pemateri di majlis ini adalah penyunting buku tersebut Dzikrullah W Pramudya. Ia menjelaskan buku ini secara garis besar menjelaskan jihad harta sebagai bagian dari menjalankan perintah Allah, jihad harta sebagai prasyarat bagi kejayaan Islam serta sebagai dukungan terhadap saudara-saudara Muslim di Palestina dan belahan bumi lain yang saat ini sedang berjihad baik harta maupun nyawa.

Bagian lain buku ini menjelaskan tentang upaya-upaya musuh-musuh Islam yang berjuang dengan harta untuk membangun proyek kebatilan.

”Mereka bersungguh-sungguh berjihad dengan harta untuk masuk neraka, masak kita tidak mau berjihad dengan harta untuk meraih syurga,” ujar aktivis Sahabat Al-Aqsha itu.
Sahabat Al-Aqsha adalah jaringan silaturahim keluarga-keluarga Indonesia-Palestina yang mendukung perjuangan kemerdekaan Masjidil Aqsha dan Palestina. Lembaga ini melaksanakan proyek kemanusiaan sejak 2007.

Dalam kesempatan tersebut Dzikrullah juga menjelaskan tentang pentingnya jihad harta bagi membantu perjuangan saudara-saudara muslim di Palestina.

Hal senada disampaikan Dr Musthafa Umar. ”Persoalan palestina ini bukan persoalan nasionalisme, tapi persoalan aqidah, persoalan umat Islam. Dalam sebuah hadis juga disebutkan siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka ia bukan bagian dari kaum muslimin itu,” katanya.

”Dahsyatnya Jihad  Harta” ini merupakan buku yang keduabelas dari empat belas buku yang dibedah selama Ramadhan ini di Masjid Agung Annur Pekanbaru.
Sejak tiga tahun terakhir, Tafaqquh Study Club setiap tahun menyelenggarakan bedah buku-buku keislaman di Masjid Agung  Annur.

Dua buku yang akan dibedah adalah “Rasulullah is My Doctor” karya Jerry D Gray dan “Kunci Abadi Menangkis Pemurtadan Berwajah Islam” karya Insan Mokoginta.

Sementara itu buku-buku yang telah dibedah selama Ramadhan ini adalah “Huru Hara di Hari Kiamat” karya Abdul Malik Ali-Kulaib, “Manajemen Umur Seorang Muslim” karya M Hamid Sarhan “Mutiara Ramadan yang Terabaikan” karya Ibnu Rajab Al Hambali, “Kiat Mendidik Anak Perempuan” dalam Islam karya M Shubhi Sulaiman, “Beginilah Cara Mengamalkan al-Quran” karya Jabir Asysyaal.

Sementara itu buku yang langsung dibahas para penulis dan penerjemah yakni “30 Fatwa Seputar Ramadan” terjemahan Ustadz Abdul Somad Lc, MA, “Rekonstruksi Kebahagiaan dan Kepribadian” karya Dr Khairunnas Rajab, “Rahasia Bugar dan Sehat Saat Haji dan Umroh” karya Dr dr Syarief Hasan SpRM,  “Apapun Masalahmu Tersenyumlah” karya Alwi Alatas MA.

Para pembedah buku yang turut serta dalam kegiatan ini adalah Ustad Muhammad Ridwan Hasbi Lc, MA, Ustad Muhammad Abdih Lc MA, Syamsuddin Muir Lc, MA, Masriadi, Lc MA, Jamaluddin Lc MA, dr Farid Alwi,  Zul Ikromi Lc, Akhyar Rifqy Lc.