AudioKota PayakumbuhSafasindo News

Laksanakan Peran Sebagai Aparat Intern Pemerintah, Inspektorat Kabupaten 50 Kota Tingkatkan Kinerja Pengawasan

2 Mins read

Sesuai dengan penetapan PP No 60 tentang Sistem Pengalihan Intern Pemerintah (SPIP) pada pasal 11 mengatakan Inspektorat bertugas sebagai Quality Assurance dan Konsultan, bagaimana tata kelola pemerintahan itu baik secara efektif, evesien, ekonomis maka pemerintahan akan jauh dari fraud atau kecurangan. Hal ini dijelaskan oleh Auditor Madia Inspektorat Kab 50 Kota Yusrizal saat menjadi narasumber dalam program Talkshow yang diadakan Radio Safasindo bersama Kominfo Kabupaten Lima Puluh Kota, Rabu 22 September 2021.

Yusrizal sampaikan, terkait dengan struktur organisasi inspektorat di pimpin oleh seorang inspektur, dengan diikuti lima jajaran di bawahnya yang sebelumnya hanya ada inspektur pengawasan wilayah satu, wilayah dua, wilayah tiga, dan wilayah empat, kemudian saat ini juga ditambah dengan adanya inspektorat pengawasan tertentu terkait adanya kasus dari segi kepegawaian atau kasus yang terjadi dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam menjalankan tugasnya inspektorat dibantu oleh dua jenis fungsional, pertama fungsional Auditor, dan fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah PPUPD.

Untuk tugas yang di laksanakan oleh inspektorat Yusrizal jelaskan, diantaranya dalam bentuk audit untuk keyakinan memadai, yaitu audit tujuan tertentu dan audit konprehensif, audit kinerja, kemudian juga bisa dilakukan dalam bentuk mereview laporan keungan atau terkait dengan tata kelola laporan yang sesuai dengan laporan penyajiannya untuk keyakinan terbatas, selain itu juga dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya dilakukan monitoring dan pemantaauan, dan pengawasan lainnya.

Untuk saat ini jumlah anggota yang berada di lembaga Inspektorat berjumlah lebih kurang 46 orang. Sedangkan dalam fungsi pegawasannya Inspektorat Kabupaten 50 kota bertanggung jawab tehadap 43 OPD, 79 Nagari, 400 lebih sekolah, puskesmas maupun lembaga pemerintahan milik daerah.

Selain itu dalam urusan pengawasan keuangan negara, inspektorat berfungsi sebagai lembaga pengawasan yang tidak memiliki kewenangan untuk memastikan perhitungan kerugian negara, inspektorat hanya memiliki hak untuk menduga kerugian negara, disertai dengan adanya data permintaan perhitungan kerugian negara.

Kemudian Yusrizal menambahkan ,sebuah temuan itu memiliki komponen instrumen-instrumenya seperti ada judulnya, ada kondisi, adanya kriteria yang dilanggar, ada akibat yang dilanggar, ada sebab yang dilanggar, adanya rekomendasi yang harus diberikan.

Sehingga jika terjadi kesalahan yang menyebabkan kerugian keuangan negara, Inspektorat akan meninjau dahulu apa penyebabnya, jika penyebabnya tersebut didasarkan pada sebab ketidak tahuan, maka permasalahan tersebut tidak akan dibawa kepengadilan, namun pihak yang bersangkutan diwajibkan untuk mengembalikan kerugian negara tersebut.

Terakhir Yusrizal menghimbau agar masyarakat juga ikut serta dalam membantu Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan, sehingga jika terjadi masalah terlebih dahulu diselesaikan dari tingkat bawah seperti di Bamus yang ada di Nagari. Kemudian jika tidak mampu dipersilahkan untuk melapor kepada Inspektorat namun tetap perlu melakukan pemeriksaan khusus dengan adanya pengawasan tertentu.

Penulis: Annisa
Editor : Nedi
COPYRIGHT┬ęSAFASINDO 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *