Kota PayakumbuhSafasindo News

Sehari Pasca Terbit, SK Caretaker Secara Langsung Telah Disampaikan Kepada Ketua KNPI Payakumbuh

2 Mins read

Pasca diterbitkannya Surat keputusan DPD KNPI Sumatera Barat tentang Pengesahan Caretaker DPD KNPI Kota Payakumbuh, dengan nomor 004/KPTS/Sek/VIII/2022 maka pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSYDA) DPD KNPI Kota Payakumbuh resmi diambil alih oleh DPD KNPI Provinsi Sumatera Barat. Hal itu dijelaskan oleh ketua Caretaker Yaumil Qodri, Sabtu, 17 September 2022.

Keputusan DPD KNPI Sumbar tersebut diterbitkan karena DPD KNPI Payakumbuh tak kunjung melaksanakan Musyda. Sudah hampir satu tahun habis masa kepengurusannya.

Yaumil menerangkan bahwa, periodisasi DPD KNPI sudah lama berakhir, namun tak kunjung melaksanakan MUSYDA. Bahkan, pada tahun 2021 KNPI Payakumbuh dibawah komando Ahmad Ghani sudah diperpanjang SK nya agar Ahmad Ghani bisa melaksanakan Musyda, namun kenyataannya tak kunjung terlaksana.

“Kami team Caretaker, secara resmi telah menyampaikan surat keputusan tersebut kepada Gani. Sehari setelah diterbitkannya surat Caretaker tersebut (2 September 2022), team Caretaker secara resmi menemui Ahmad Ghani di Cafe Gerobak kopi, guna menyampaikan keputusan DPD KNPI Sumbar tersebut. Pada pertemuan tersebut, katanya Gani menerima keputusan DPD KNPI sumbar tersebut”.

“Pada malam itu, Gani juga minta tolong sama saya agar keputusan DPD KNPI Sumbar jangan diterbitkan di media. Atas dasar permintaan tersebut, saya bersama tim caretaker lainnya sepakat agar keputusan DPD KNPI Sumbar ini tidak diterbitkan di media”, jelas Yaumil.

Yaumil juga menjelaskan bahwa, sebelum kita melaksanakan MUSYDA kita juga melakukan rapat konsolidasi dengan seluruh OKP yang merupakan pemegang saham di tubuh KNPI. Itu dilakukan agar seluruh OKP tidak merasa tertinggal dalam pelaksanaan Musyda ke-XII.

“Undangan konsolidasi bersama OKP sudah kami layangkan semua kepada OKP. Lebih dari separuh OKP hadir pada pertemuan tersebut. Namun ada beberapa OKP yang kabarnya dilarang hadir oleh seniornya. Dari sana kita mencurigai bahwa ada niat yang tidak baik”. tutup Yaumil.

Senada dengan Yaumil, sekretaris Caretaker Fakhri kepada media menjelaskan bahwa agak lucu rasanya ketika ada pihak yang mengatakan MUSYDA Ke-XII DPD KNPI Payakumbuh inkonstitusional.

“Kalau ada pengurus KNPI Payakumbuh mengatakan tidak tahu kalau DPD KNPI Payakumbuh di Caretaker itu lucu. Berarti koordinasi dan komunikasi antara Ketua dan anggotanya tidak berjalan. Yang lebih lucu, kita mendapat informasi Ahmad Ghani akan melaksanakan Musyda tandingan dengan menghadirkan kelompok yang mengaku-ngaku sebagai ketua DPD KNPI Sumbar”, ujar Fakhri.

“Seharusnya mereka berterima kasih kepada tim Caretaker, karena sudah membantu mereka melaksanakan Musyda. Karena sebenarnya pelaksanaan Musyda itu menjadi tanggung mereka”, tambah Fakhri.

Jika Musyda KNPI itu tetap dilaksanakan oleh pengurus yang sudah di carekater oleh KNPI Provinsi, itu hanya akan membuat pemuda/pemudi kota Payakumbuh akan kebingungan.

“Sekarang tidak ada dualisme di KNPI. Secara legalitas, KNPI yang mempunyai SK Kemenkumham hanya satu, yaitu KNPI yang dikomandoi oleh M. Ryano Satrya Panjaitan. Untuk di Sumbar KNPI yang mempunyai legalitas adalah KNPI yang berkantor di gedung pemuda KNPI Padang yang ketuanya Nanda Satria”, tutup Fahri. (rilis)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *